Federalisme, Unitarisme, dan Kedaulatan Rakyat yang Saling Menimpa

Beda federalisme/persatuan dan unitarisme/kesatuan:

Federalisme: wilayah-wilayah beserta manusia beserta teritorinya, juga aturan main (tertulis atau tak tertulis) dalam kehidupannya, sudah ada terlebih dahulu. Wilayah ini kemudian masuk ke dalam suatu wilayah yang lebih besar. Tujuan penggabungan ini umumnya untuk bekerjasama dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Karena sudah ada lebih dahulu, maka ia besifat otonom. Daulatnya tak lepas. Pada wilayah yang lebih besar itu ia pun mendelegasikan sejumlah kewenangan untuk diurus oleh pengurus/pemerintah wilayah besar itu.

Unitarisme: wilayah-wilayah beserta manusia beserta teritorinya, juga aturan main (tertulis atau tak tertulis) dalam kehidupannya, belum ada. Kalaupun ada wilayah dan komunitas dan aturan main, ia dipandang sebagai hasil pembagian dari wilayah besar menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Karena sudah ada terlebih dahulu, maka wilayah ini mendelegasikan sejumlah kewenangannya pada wilayah-wilayah yang sudah ia bagi. Tidak ada sifat otonom di sini. Jika pun ada, maka bentuk otonomnya berupa kebebasan menafsirkan kehendak wilayah besar. Jika bertentangan dengan wilayah besar, ia bisa dibatalkan. Kewenangan memang milik wilayah besar.

Untuk konteks Indonesia, ia campur aduk. Di Undang-Undang Dasar-nya, pasal 18, disebutkan bahwa ia membagi dirinya menjadi wilayah-wilayah bernama provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi faktanya, setiap tahun tiap-tiap wilayah itu, yang menurut wilayah besar hasil pembagian dari dirinya, merayakan ulang tahunnya yang kesekian ratus. Sementara usia Indonesia itu sendiri baru 66 tahun atau 69 tahun.

Kemudian, wilayah-wilayah itu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih pimpinannya, entah gubernur, bupati, atau wali kota. Dalam Undang-Undang Dasar-nya, pasal 1, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi faktanya, pilihan rakyat itu dapat diberhentikan oleh pengurus wilayah besar yang tak terlibat dalam pemilihan rakyat itu.

Tapi, pengurus wilayah besar itu bukannya tak mengantongi daulat rakyat. Ia pun hasil dari pemilihan. Hanya saja, jumlah pemilihnya pasti lebih ramai ketimbang pemilihan wilayah-wilayah yang ada. Dan ini membuat yang disebut kedaulatan rakyat itu saling menimpa.

Pilihannya pun menjadi dua. Bagi seorang federalis, ia harus meminta pemilihan umum untuk wilayah besar dihapuskan. Pimpinan besar harus dipilih melalui delegasi wilayah-wilayah yang sudah ada. Bagi seorang unitaris, ia harus meminta pemilihan umum untuk wilayah-wilayah kecil dihapuskan. Pimpinan-pimpinan wilayah harus ditunjuk oleh wilayah besar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s