Sedikit Soal Ilusi Demokrasi

Saya masih belum paham mengenai isu Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sedang diributkan ini. Maksudnya, mengapa orang melakukan protes terhadap keberlakuannya? Maksudnya lagi, mengapa protes tak dilakukan pada simpul komunitas/faksi/provinsi masing-masing?

Sejumlah kelompok, macam Kontras, berencana melakukan penggalangan Kartu Tanda Penduduk dari siapapun yang menolak aturan pemilihan kepala daerah itu, darimanapun wilayahnya. Dan klaim-klaiman atas nama rakyat, publik, dan yang besar-besar dan anonim mulai bermunculan. Tapi tahu darimana kebenarannya? Betapapun tidak ada yang setuju, katakanlah, ia harus tetap diandaikan ada yang setuju. Sebab takkan ada yang tahu dimana dan berapa besar mereka yang menolak dan mendukung kecuali dilangsungkannya satu referendum mengenai hal ini.

Proses pemilihan langsung dan tak langsung ini pada kenyataannya mendapat penerimaan yang beragam di negeri-negeri yang ada. Pada negeri yang jumlah bumiputeranya sedikit dan pendatangnya ramai, pemilihan langsung justru akan mematikan dan fatal. Hak politik, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat tempatan dipastikan kian tergusur. Tetapi, pada negeri yang bumiputeranya tak kuat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, proses pemilihan langsunglah yang dibutuhkan.

Dalam perspektif demokrasi, proses pemilihan ini seharusnya diserahkan ke negeri masing-masing. Tidak boleh ada komando yang menyeragamkan. Tapi, saya teringat bahwa negara Indonesia bukanlah negara demokrasi, tapi nomokrasi. Ia menjadi absurd karena walaupun sudah ketahuan nomokrasi tetapi tetap mengaku demokrasi. Sebut saja partai-partai nasionalis yang mengaku berwatak demokrat, dan partai-partai yang mengaku berwatak demokrat justru bertindak nasionalis. Demokrasi senantiasa ada di tengah, dan nasionalisme ada di salah satu sisinya, dengan sisi lain yang dihuni faksi yang lain lagi. Dan masing-masing memiliki cara-pandang-terhadap-dunia yang khas.

Ketidakdemokrasian di negara yang slogan ‘Sabang sampai Merauke’nya diciptakan tentara Belanda JB van Heutsz ini nampak pada pernyataan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Dalam Temu Wicara “Pancasila dan Konstitusi” di tahun 2010, dia bilang begini:

“Saat ini sudah ada 207 kabupaten yang membuat perda-perda (peraturan daerah-red) yang berdasarkan agama. Saya katakan itu tidak boleh. Negara tidak boleh mewajibkan ajaran agama kepada rakyat. Misalnya: Sulawesi Selatan buat Perda berdasarkan syariah. Secara demokrasi itu benar, tapi secara nomokrasi salah karena mengancam integrasi ideologi. Saya juga protes pada DPR ketika dulu ada UU tentang kekhususan Aceh. Secara demokrasi mungkin benar, tapi secara nomokrasi kurang benar karena mengandung benih-benih ancaman terhadap integrasi teritori. Nanti orang Bali buat Perda Hindu, lalu orang-orang di Sulawesi Utara, NTT, dan Papua juga buat Perda agama sendiri-sendiri. Hancurlah negara ini.  Tanpa nomokrasi, demokrasi bisa menang-menangan. Karena itu MK banyak membatalkan keputusan-keputusan politik yang sudah diambil secara demokratis.  Sebab walaupun menang secara demokrasi. tapi tidak menang secara nomokrasi.”

Kemudian, bukalah konstitusi UUD 1945 NRI. Carilah kata demokrasi. Dan di situ tak sebijipun memang ditemukan kata tegas “Demokrasi”, selain satu kata yang ditempelkan pada ekonomi.

Jika ini negara demokrasi, tentu tiap komunitas/puak/kabupaten/provinsi bebas menentukan corak macam apa yang akan dipilihnya, entah itu dalam mencari pemimpin maupun sistem hukum yang dianutnya. Tapi karena bukan negara demokrasi, segala kericuhan dan konflik menjadi tak terhindarkan. Panggung hanya ada satu dan berlaku tunggal. Sementara perspektif, kultur, dan kepentingan amatlah banyak.

Wallahu a’lam bishawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s