Sekolah Adalah Pangkal Masalah

Satu waktu, di Jakarta, sekelompok anak muda punya hajatan. Mereka mendiskusikan suatu hal yang diselangi dan ditutup dengan macam-macam nyanyian.

Saat itu, yang menarik hati bukanlah pada diskusinya. Bukan pula narasumber atau peserta yang hadir. Yang menggelitik tak lain adalah nyanyiannya. Bukan liriknya, tapi cara berpikirnya.

Nyanyi? Cara berpikir? Apa maksud?

Kala itu, sekelompok anak muda mencoba berpikir kategorikal. Mereka membelah lagu-lagu yang dinyanyikannya itu ke dalam dua bagian: lagu daerah dan lagu nasional. Usai bernyanyi-nyanyi, dalam satu obrolan kopi, saya pun bertanya.

“Tadi, lagu “Sri Langkat”, itu lagu mana?” tanya saya.

“Daerah… Daerah mana ya… Aduh, lupa.”

Ya, dia lupa nama suatu negeri yang sebelum bernyanyi dia sebut sangat dia cintai. Barangkali, dan besar kemungkinan, dia pun tak tau tanah yang melahirkan lagu-lagu yang tadi dinyanyikan.

“Kalau “Rayuan Pulau Kelapa”, itu lagu apa?” saya melanjutkan tanya.

“Itu lagu nasional.”

“Lagu nasional itu apa?”

“Ya lagu nasional.”

“Daerahnya mana?”

“Hmm… Wah kurang tau saya.” Agaknya dia mulai tak suka pembicaraan ini.

“Tadi, lagu Sri Langkat itu, setau saya internasional dia, bukan lokal,” saya coba melanjutkan pembicaraan.

“Internasional bagaimana? Itu kan lagu daerah?”

“Itu lagu sudah terkenal kemana-mana.”

“Ya tetap saja lagu daerah.”

“Kalau lagu “Rayuan Pulau Kelapa” disebut nasional karena sudah terkenal kemana-mana juga bukan?”

“Kalau lagu nasional beda. Dia lagu nasional.”

“Tapi, jika sama-sama terkenal kemana-mana, kenapa yang satu mensubordinatkan yang lain?”

“Maksudnya?”

“Ya, kenapa kalian mensubordinatkan lagu kampung orang? Kenapa merasa perlu membelah lagu daerah dan lagu nasional? Lagu yang disebut nasional itu kan pasti diciptakan di suatu kampung kan? Masak diciptakan di bulan?”

“Kan memang begitu,” katanya heran.

“Kenapa sih tak disejajarkan saja dengan seluruh lagu yang dinyanyikan tadi?”

Kawan itu mulai tak nyaman. Tak lama dia pun mohon izin untuk beranjak pergi.

Ingatan saya sontak memantul-mantul ke belakang. Pola meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain sebetulnya dimulai di sekolah. Pembedaan nasional dan daerah diperkenalkan di sana melalui sekian rekayasa.

Tak hanya nyanyian, pembelahan atau peninggian salah satu kutub juga dilakukan pada cara berpakaian. Satu hari disuruh memakai pakaian adat sendiri, besok-besok diminta memakai pakaian adat siapa saja, dan lain hari diminta memakai pakaian nasional. Saya lupa pakaian nasionalnya berupa apa, tapi yang jelas berpeci. Padahal, peci adalah atribut yang juga ada secara historis dan kultural di kampung saya, kampung yang tak bersifat nasional itu.

***

Malam itu juga, pikiran saya kembali ke belakang, ke masa kuliah di Bandung.

Suatu waktu, saya duduk bersebelahan dengan seorang penumpang asal Singapura. Melayu. Usianya saya taksir sekitar 50-an tahun. Tujuan kami sama, dari Bandung hendak ke Jakarta.

Saya dan bapak itu bicara ke sana kemarin. Mulai dari soal Sumatera, Singapura, Indonesia, Malaysia, sastra, politik, dan seterusnya.  Di tengah perjalanan, dia pun bertanya.

“Kenapa kereta api ini panas sangat?”

“Iyalah, Pak. Ini kereta ekonomi. Tak ada AC-nya. Yang ada AC namanya kereta api eksekutif. Di depan sana,” tunjuk saya pada gerbong di depan kami.”

“Kenapa harus ada eksekutif dan ekonomi?”

“Maksudnya?”

“Ya, kenapa ada yang harus berpanas-panas dan berdingin-dingin,” katanya sambil tertawa.

Masa itu saya belum paham. Dan dia melanjutkan cerita.

“Apa yang ber-AC itu untuk orang kaya dan yang kipas-kipas macam kita ini adalah untuk orang susah?”

Saya tertawa. Dia juga. Dan sambil membenarkan pikirannya, saya mengutuk diri mengapa hal itu tak terpikirkan oleh saya.

“Mengapa AC itu tak dibaginya di sini? Jika biayanya mahal, mengapa kursi di gerbong eksekutif itu tak dikurangi saja kualitasnya, sehingga bisa bikin AC di gerbong kita ini? Di Singapura pun tak ada kereta untuk orang kaya, tak ada kereta api untuk orang miskin.”

“Tak ada?”

“Tak ada”.

***

Masih di kursi yang sama dan malam yang sama, ingatan saya memantul lagi ke belakang, saat saya sudah bekerja di Jakarta. Seorang rekan jurnalis dari Semenanjung, Malaysia, mengajak saya untuk minum kopi di sebuah kafe di Jakarta.

Sembari jalan di sebuah mall, dia menarik perhatian saya pada sebuah rombongan keluarga. Sekitar lima orang.

“Kenapa ada yang berpakaian putih?”

“Oh, itu babysitter, pengasuh anak,” jawab saya. Rombongan itu, saya kira, terdiri dari ayah, ibu, dua orang anak kecil, dan pengasuh bayi.

“Kenapa dibedakan pakaiannya? Biar kelihatankah mana majikan mana babu?”

Saya dan dia tertawa. Kali ini saya tak lagi terkejut. Saat itu saya sudah tahu jalan cerita.

***

Lagu nasional dan daerah, kaya dan miskin, majikan dan babu. Di malam itu, tiga hal ini menarik saya untuk berpikir macam-macam contoh lain. Dan saya selalu menjumpai pola yang serupa. Ada paralelitas antara nasional-kaya-majikan dengan daerah-miskin-babu. Yang satu diasumsikan modern, yang lain dianggap tradisional. Yang terakhir, jika pun tampak pintar, maka dicurigai akan ditunggangi pihak ketiga yang biasanya diasumsikan jauh lebih modern atau canggih.

Pembelahan macam itu hadir dalam banyak relasi. Dan terang sekali adanya upaya untuk selalu mensubordinatkan yang-lain. Tak ada upaya mensejajarkan orang lain, tak ada niat memberi marwah pihak lain, tak ada tindakan untuk menjunjung kesetaraan.

Jurang kesenjangan itu dipelihara, dilembagakan, dan dinikmati. Dan semua itu, tentu saja, bermula dari pikiran kolektif sekelompok orang yang kemudian ditularkan melalui institusi sekolah.

One thought on “Sekolah Adalah Pangkal Masalah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s