Kemiskinan Sebagai Keniscayaan?

Sampul buku "Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung".

Sampul buku “Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung”.

Seorang kawan, Farhan Ali Afsar dari Mandar, Sulawesi Barat, mengirimkan saya sebuah berita: seorang anak mati bunuh diri dengan minum racun serangga karena malu tak bisa bersekolah. Peristiwa yang terjadi di negeri Farhan itu kemudian dimuat di halaman satu koran lokal Jakarta, Media Indonesia, Jumat (12/4).

Saya tak ikut dalam hiruk pikuk kawan-kawan lain yang juga dikirimkan Farhan atas berita tersebut. Percakapan yang terjadi memang bukan soal apakah bunuh diri tersebut masalah psikologi atau sosiologi, tetapi lebih mengarah pada kemiskinan dan peran kepala daerah, dengan nada miris, prihatin, kutuk mengutuk, dan seterusnya.

Catatan sekadarnya ini tak hendak menyasar pada hal ihwal otonomi daerah. Siapapun tahu perihal otonomi di Indonesia adalah tak jelas. Kata orang, ia macam kepala dilepas buntut dipegang.

Saat Farhan ment-tag-kan saya kejadian bunuh diri tersebut, kebetulan saya baru membaca sebuah buku. Judulnya Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung –Menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktatur (1987). Ini adalah percakapan dua petinggi Indonesia melalui surat. Yang pertama adalah mantan Perdana Menteri Negara Republik Indonesia (NRI), mantan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat), dan mantan Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang kedua adalah mantan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) dari Bali.

Surat-surat ini terbentang semasa Ide Anak Agung Gde Agung ditangkap oleh Sukarno dalam apa yang disebut masa ‘Demokrasi Terpimpin’ hingga menjadi Duta Besar untuk Australia pada masa Suharto. Anak Agung, bersama Sutan Syahrir, dan yang lainnya, yang dianggap dekat dengan Anak Agung, ditangkap dengan tuduhan subversif pada 16 Januari 1962. Mereka yang ditangkap ini dituduh melakukan rapat gelap di Puri Agung Gianyar, Bali, dalam suatu undangan yang dilakukan oleh Anak Agung bertalian dengan upacara adat agama Hindu Dharma pada 18 Agustus 1961.

Banyak tuduhan yang dialamatkan kepada para tahanan ini. Di antaranya adalah percobaan pembunuhan terhadap Sukarno di Ujungpandang, Sulawesi Selatan. Mereka dituding terlibat dalam kelompok VOC, yakniVerenigde Ondergrondse Corps, sebuah organisasi bawah tanah yang bertujuan menumbangkan pemerintahan Sukarno. Sementara itu, disebutkan pula tuduhan lain, yakni “melakukan tindakan-tindakan yang mungkin menghalang-halangi terlaksananya revolusi Indonesia”.

Tapi bukan perkara tangkap menangkap itu yang hendak saya tulis di sini. Tapi dua buah surat mula-mula antara Hatta dan Anak Agung, yang terkait dengan kemiskinan akut.

Pada surat bertarikh 10 Februari 1964, Hatta menuliskan bahwa pada masa itu penyakit ekonomi Indonesia sudah begitu mendalam. Karena sudah sedemikian rusak, ia tak dapat diperbaiki sambil lalu. Dan yang terjadi pada pemerintahan Sukarno bukannya memperbaiki pokok kesulitan, tetapi ranting-rantingnya saja. Kerusakan ekonomi pun ditunjang oleh perilaku petugas-petugasnya.

“Korupsi menjalar ke mana-mana, seluruh aparatur pemerintahan sudah dihinggapi. Juga bank-bank swasta melakukannya. Pada PDN-PDN katanya, direksi bermain dengan kasbon dan uang itu dipinjamkannya dan dijalankan untuk keperluan diri sendiri. Katanya, dagang dengan Singapura distop, tetapi dagang gelap ke sana terus saja, di mana ikut serta pejabat-pejabat negara. Pertentangan kaya dan miskin sangat hebat, belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Indonesia,” tulis Hatta.

Pada saat yang sama, Hatta memaparkan bahwa rakyat mulai bermatian di mana-mana karena kelaparan.

“Tapi kenyataan itu tidak sampai kepada Bung Karno,” tulis Hatta kepada Anak Agung. “Surat kabar tidak boleh memuatnya, pegawai-pegawai yang bersangkutan tidak melaporkannya. Karena itu beberapa waktu yang lalu Bung Karno dapat berkata kepada rombongan mahasiswa Amerika yang meninjau ke Indonesia dalam membantah tuduhan-tuduhan dan gambaran palsu tentang Indonesia: “Tunjukkanlah, di mana ada orang mati kelaparan di Indonesia ini”.”

Surat ini dibalas oleh Anak Agung pada 20 Februari 1964, dari dalam tahanan di Madiun, Jawa Timur.

Anak Agung tak memungkiri bahwa situasi politik dan perkembangan ekonomi sudah sangat muram, sudah sampai pada titik kritis yang amat membahayakan. Bukti-buktinya telah dapat dilihat dari ratusan ribu jumlah penduduk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali telah tertimpa bahaya busung lapar. Ratusan orang bahkan sudah meninggal dunia. Angka ini, kata Anak Agung, dikeluarkan oleh petugas-petugas yang berwenang, seperti wakil gubernur Jawa Tengah.

Kemudian Anak Agung mengutip koran Suara Indonesia edisi 15 November 1963.

“Sembilan puluh lima persen rakyat Bali terancam busung lapar. Tiap hari lima orang mati kelaparan dan menggantung diri. Menteri Wakil Ketua DPR-GR I.G.G Subamia dalam rangka kunjungan di Bali pada tanggal 13 November telah mengadakan peninjauan ke daerah Bali…. Masalah yang sangat serius mendapati perhatian menteri adalah 95% dari rakyat Daswati II Bali yang berjumlah 125 ribu waktu ini terancam bahaya busung lapar. Di antara jumlah tersebut 2.819 orang telah diketahui menderita busung lapar…. Penduduk yang terancam busung lapar di daerah Bangli dicatat: Kota Bangli 25.032 orang, Susut 23.416, Tembuku 21.151 orang, dan paling banyak di daerah Kintamani sebanyak 42.210 orang.”

Selain di Bali, Anak Agung juga mendengar sendiri kelaparan terjadi di Madiun, daerah tempat dia ditangkap Sukarno. Desa di sekitar Magetan, Ngawi, dan Ponorogo sebagian besar penduduknya telah terancam busung lapar dan beratus-ratus orang penduduk dari daerah-daerah yang terancam itu berbondong-bondong datang di kota Madiun untuk meminta sesuap nasi dan memenuhi lapangan-lapangan di kota di mana mereka tidur.

“Bukan lagi manusia biasa yang berjalan dari rumah ke rumah, akan tetapi tengkorak yang menyeret dirinya sepanjang jalan tanpa berketentuan ke mana arahnya,” tulis Anak Agung.

Kepada Hatta, Anak Agung mengaku amatlah sedih mengenai pernyataan Sukarno yang membantah adanya kelaparan.

“Nampaknya sifat masa bodoh ini terhadap penderitaan rakyat yang demikian hebatnya telah menjadi suatu kebiasaan dari para petugas tinggi di Jakarta,” tulis Anak Agung.

Pada surat yang sama, Anak Agung mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sukarno dan para petugas di Jakarta mengingatkan dirinya pada Mao Tse Tung, yang otobiografinya dipaparkan oleh wartawan Edgar Snow dalam buku Red StarOver China.

Demonstrasi besar-besaran akibat kelaparan yang melanda provinsi kelahiran Mao di China itu disikapi dengan kekerasan oleh gubernur yang berkuasa. Selain dibubarkan, mereka yang beraksi juga ditangkap. Dan dalam menghadapi demonstrasi itu, gubernur berkata:

How come you have nothing to eat? There is a lot of rice in the city. Look at me. I can always find plenty to eat,” tulis Anak Agung yang mengutip bagian dari buku tersebut.

Kelaparan yang membuat banyak orang tewas ini kemudian diikuti oleh kekhawatiran Anak Agung akan gejala-gejala yang menunjukkan terasingnya (isolasi) Indonesia dari dunia internasional. Secara geografis, ibu kota Indonesia, Jakarta, memang jauh dari dunia internasional. Dan sikap konfrontatif Sukarno terhadap Malaysia kian membuat Indonesia menjauh.

Anak Agung menyebutkan bahwa tak ada satu pun negara-negara yang mendukung tindakan perang Indonesia terhadap Malaysia. Negara-negara yang tergabung dalam Asia-Afrika pun tidak mau turut menentang Malaysia. Di dalam negeri, ia pun hanya disokong oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Satu-satunya yang gigih menyokong Indonesia adalah RRT di Peking, namun Rusia sendiri dengan negara-negara satelitnya memperlihatkan sikap acuh tak acuh di dalam pertikaian Malaysia ini,” tulis Anak Agung.

Buku Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung ini layak sekali untuk dibaca. Apa-apa yang terjadi masa itu nyata-nyata masih terjadi hingga hari ini. Kelaparan, busung lapar, frustasi, dan kekerasan meletup-letup.

Pada masa sentralistik, fenomena kelaparan terekam jelas. Dan pada masa otonomi daerah, gambarannya pun tetap serupa. Akan tetapi, otonomi daerah dan sentralistik pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bertolak belakang. Ia lebih tampak sebagai revisi saja, atau babak ‘baru’ dalam paham sentralisme.

Otonomi daerah sejatinya merupakan istilah yang masih berada dalam ranah sentralisme/unitarisme. Ia bermakna sebagai perpanjangan tangan sentral di daerah-daerah. Otonomi daerah adalah pembagian kewenangan dari sentral ke daerah-daerah, bukan sebaliknya. Dengan demikian, kebebasan yang disebut-sebut orang ada dalam otonomi daerah sejatinya adalah kebebasan yang masih berada dalam atau kehendak sentral. Karena otonomi daerah, sekali lagi, adalah perpanjangan tangan sentral, maka kasus-kasus kemiskinan dan hal-hal yang terkait dengannya tentu merupakan tanggungjawab (ulah?) pemerintah sentral.

Dan apakah kekerasan itu sebagai pengalih perhatian, atau memang senyawa dengan kemiskinan-kebodohan, yang tampaknya tak selesai-selesai dalam kerangka unitarisme, barangkali orang di hari ini bisa menjawabnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s