Wajah Pers di Bogor

Semenjak Jenderal Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan tahun 1998, jurnalisme mulai melahirkan anak dalam jumlah yang besar. Kejatuhan sang diktator itu bagaikan obat kuat yang mampu merangsang kesuburan sang ibu. Makin lama, obat kuat itu kian berefek, dan anak-anak itu terus lahir dalam jumlah yang membengkak.

Sebagaimana seorang ibu yang tak mampu menentukan watak anaknya, demikian pula jurnalisme. Jurnalisme hanya mampu menentukan bentuk dari anak-anak yang dilahirkan, yang biasanya berbentuk tabloid, newsletter, koran, majalah, televisi, radio, buku, media online, jurnal, dan seterusnya. Namun, sifat dari masing-masing anaknya itu terkadang diluar keinginan sang ibu.

Jurnalisme sebenarnya sudah menggariskan bahwa setiap media massa haruslah berperilaku seimbang, adil, cover both side, informatif, mendidik, kritis, (sesekali) galak, menghibur, cepat, luas, bijak, straight, feature, depth reporting, invetigative reporting, tak boleh melakukan trial by the press, menjaga jarak dengan penguasa politik dan ekonomi, independen, memanusiakan masyarakat, tak boleh menerima imbalan dari narasumber atau yang berkepentingan, dan bisa menjadi sumbu perdamaian bagi lingkungan yang bertikai. Kriterium ini sudah disebarkan melalui sekolah-sekolah jurnalistik di seluruh dunia, yang kemudian dikristalkan menjadi sederhana dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dan kode etik.

Namun, alam memang tak bisa dikunci hanya dengan harapan. Dari berbagai media yang ada, kerap muncul tabiat-tabiat yang hanya menjadi sampah di mata jurnalisme. Banyak media yang diproduksi oleh sebuah production house, yang dimiliki oleh salah seorang aktor televisi, yang melulu berkutat dengan gosip para aktor televisi lain tanpa mampu memperlihatkan keinginan untuk menjadikannya fakta otentik – meskipun bisa, tetap saja informasi yang dihasilkannya tak signifikan bagi masyarakat, kecuali untuk narasumbernya sendiri, barangkali.

Selain gosip, ada juga media yang hanya berpikiran untuk menghajar, siapapun itu. Tanpa data kuat dan keinginan melakukan pendalaman, sebuah media membuat seseorang atau suatu golongan terpojok. Ia mendahului keputusan pengadilan tanpa bukti materiil. Nafsu marahnya membuatnya tak kritis. Ia tak berpikir panjang bahwa pihak yang dipojokkan bisa membuat keributan dengan medianya, yang tentu saja akan melencengkan politik keredaksian yang telah dibangun.

Tabiat kurang terpuji dari beberapa media lain adalah penggunaan teknik pelacuran untuk mendapatkan data. Tersebut informasi bahwa ada banyak sumber, yang hingga kini didominasi laki-laki, yang tak mau berbicara kepada media. Dan entah darimana, muncul sinergisasi antara kepentingan media demi mendapatkan prestise dan keinginan seorang wartawan untuk menjadi selebritis.

Konon, wartawan itu umumnya berjenis kelamin perempuan. Saat suatu lembaga atau pribadi (yang laki-laki itu) bungkam akan sebuah persoalan, wartawan itu lalu memanfaatkan jenis kelaminnya untuk mendapatkan data. Ia tak sungkan bersikap manja, atau bahkan untuk tidur dengan narasumber, dimana dengan cara itu ia bisa menjadi yang pertama dalam memberitakan sesuatu yang selama ini tertutup.

Meski memenuhi kriterium jurnalistik, yaitu pendalaman, tetapi ia sebenarnya menafikkan upaya memanusiakan masyarakat. Jika ia sendiri saja rela mengerdilkan kemanusiaannya, tak perlu kiranya ia berbicara tentang masyarakat atau keadilan. Dengan mata telanjang, orang bisa melihat bahwa ia mengatasnamakan jurnalisme untuk menyembunyikan keinginan pribadi menjadi terkenal.

Ada lagi cerita yang juga menyerempet praktek prostitusi yang berkembang di tubuh media massa. Kabar itu datang dari televisi. Cerita-cerita seperti ini sebenarnya tidak asing lagi di dunia dangdut atau sinetron, namun ia adalah hal baru bagi jurnalistik Indonesia. Dan ini terkait erat dengan pengidentifikasian sosok wartawan dengan tipikal seorang model. Tak jarang, seseorang yang belajar jurnalisme harus berkerut kening tatkala mendengar profesi wartawan kini dikonteskan melalui SMS. Apalagi, jika ia mendengar cara-cara yang dilakukan seorang bos media pada seorang (calon) wartawan perempuan, misalnya.

Tabiat-tabiat semacam ini tentu saja tidak ideal dalam jurnalisme. Media dari seluruh bentuk yang ada dituntut untuk setia berjalan pada garis yang sudah ditetapkan jurnalisme. Meski bentuk media itu sendiri memang menghalangi tercapainya seluruh kriterium jurnalisme, ajaran itu harus menyublim dalam jiwa raga suatu media. Sebab, meski Undang-Undang Pers sudah diberlakukan, tetap saja ketertiban dan keseimbangan sosial tak tercapai, bahkan di dalam tubuh media itu sendiri.

Media dan Raja-Raja Kecil di Bogor

Semenjak pers tak perlu izin pada pemerintah, ada banyak kasus yang kelak menjadi klasik, yaitu pemanfaatan media oleh raja-raja kecil untuk menghamba pada kepentingan bisnis atau politik seseorang atau keluarga. Media diciptakan untuk tidak berorientasi pada masyarakat.

Baru-baru ini saya bekerja sebagai seorang Redaktur di sebuah media di Bogor. Di daerah ini, saya melihat bahwa media massa yang didirikan oleh satu dua orang raja kecil itu bukanlah main bussiness, bahkan sama sekali tidak diperuntukkan untuk mencari profit, melainkan benar-benar sebagai alat untuk pembersihan nama baik atau untuk kepentingan bisnis utamanya, seperti properti, real estate, rumah makan, mall, teknologi informasi, dan sebagainya.

Sebelumnya, kenapa dikatakan raja kecil? Sebab, saya melihat mereka ini sebenarnya tidaklah kaya-kaya amat. Mereka memang punya uang, tapi tidak banyak. Buktinya, mereka tidak mampu memberikan gaji yang sesuai dengan job desk (termasuk sesuai UMR/UMP). Dan mereka juga tidak mampu melakukan riset media dengan alasan mahal. Tidak percaya? Tanyalah konsep demografis atau social economy status (SES) pada media-media di Bogor. Jawaban yang keluar pasti hanyalah sebatas reka-reka, alih-alih tidak dipikirkan. Setidaknya, begitulah jawaban yang pernah saya terima.

Fenomena ini lantas membuat media menjadi sangat partisan. Dan lebih jauh dari itu, saya menjadi ragu dengan adagium yang mengatakan pasarlah yang menentukan hidup matinya suatu media berdasarkan bagus tidaknya pemberitaan yang disajikannya. Raja-raja kecil ini sepertinya tidak begitu peduli dengan bisnis media, termasuk tidak memikirkan bagaimana nasib para karyawannya ke depan.

Penguasaan media oleh segelintir raja kecil ini lantas berimbas pada struktur organisasi redaksi. Saya menemukan ada beberapa orang yang sebelumnya menjadi redaktur, namun tiba-tiba diturunkan menjadi staf redaksi tanpa alasan. Begitu pula dengan jabatan lain, seperti seorang pemimpin umum yang mendadak merangkap menjadi pemimpin redaksi. Pengabaian aspek hukum membuat Surat Keputusan (SK) kepangkatan seperti menjadi tak penting.

Konsekuensinya, keredaksian tak sempat membangun sebuah garis politik. Redaksi senantiasa diguncang dengan konflik dan intrik. Satu sama lain saling mencurigai, misalnya, apakah si A pro raja kecil, pro pemimpin umum, atau pro wartawan. Bisa juga pengkubuan terjadi di kalangan wartawan sendiri. Struktur yang ada tak mampu memanajemeni konflik. Sebab, segala sesuatu toh bagaimana sang raja kecil itu. Kata-katanya menjadi sebuah hukum bagi redaksi. Menolak berarti siap dipecat kapan saja.

Di samping masalah struktural, aspek yang tak kalah ironis adalah penyusunan rubrik. Rubrikasi dapat berubah kapan saja jika suatu saat si pemilik atau keluarganya mengadakan sebuah pehelatan yang sebenarnya tak tertampung dalam rubrik yang sudah ada. Tugas sang raja kecil adalah memerintah, dan tugas redaksi adalah memikirkan rubrik bagian mana pada edisi depan yang harus dibuang.

Kemudian soal legalitas. Banyak sekali media-media di Bogor yang tak memiliki badan hukum. Padahal, jika merujuk pada UU No. 40 Tahun 1999, institusi pers haruslah berbadan hukum. Jika ia tidak berbadan hukum, dan suatu ketika memerlukan perlindangan dari UU tersebut, tentulah ia tidak bisa mendapatkannya. Dan jika diperhatikan, nyaris semua media di Bogor tak memiliki ISBN di boks redaksionalnya.

Amburadulnya manajerial media di Bogor juga terlihat dari banyaknya media yang tidak melakukan ikatan kerja dengan wartawannya. Perusahaan tahu, mencari pekerjaan itu tidak gampang. Dan oleh karena itu, perusahaan tidak mau repot-repot mengurus surat perjanjian kerja. Dalam pikirannya, para karyawan, termasuk wartawan, sudah senang hatinya tatkala menerima gaji. Dan ironisnya, hal ini memang benar-benar dilakukan oleh para karyawan, termasuk wartawan.

Yang tak kalah ironisnya adalah soal amplop. Wartawan “bodrex”, demikian julukan untuk wartawan yang menerima imbalan dari pihak-pihak yang berkepentingan, sangat banyak beredar di media-media Bogor (sepengetahuan saya). Kenyataan ini sebenarnya tidak sektoral. Saat saya masih bekerja di Jakarta, wartawan-wartawan “bodrex” ini juga banyak bertebaran. Namun, jika di Jakarta wartawan-wartawan “bodrex” ini melakukan prakteknya secara sembunyi-sembunyi (sepengetahuan saya), di Bogor itu dilakukan dengan terang-terangan.

Baru tiga hari saya bekerja di Bogor, saya sudah mendapat keterangan siapa saja wartawan yang mendapat uang haram. Dan ini bukan kata orang lain, melainkan justru keluar dari mulut si wartawan “bodrex” tersebut. “Saya kalau merapat ke Pak Anu, dapat tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah,” demikian kata-kata wartawan itu keluar tanpa beban.

Saya tak bermaksud untuk melakukan generalisasi atas kenyataan yang saya temui di wilayah yang tak jauh dari Jakarta ini. Setiap daerah tentu memiliki keunikan masing-masing. Namun demikian, sesungguhnya ini adalah sebuah harapan, bahwa kenyataan media massa di
Bogor adalah kenyataan sektoral.

April 2005 (saat masih di sana)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s