Siaran di Tempat Umum

Bila diibaratkan, stasiun televisi saat ini sama dengan pengendara mobil di jalan raya. Keduanya sama-sama berlalu lalang di wilayah umum, gratis tanpa dipungut bayaran. Tapi bila seluruh pengendara tahu bahwa ia harus tertib karena sedang berada di tempat umum, kenapa stasiun televisi tidak?

Semua orang tahu bahwa kemerdekaan pers baru belakangan ini saja hadir. Setelah puluhan tahun pers dijadikan alas kaki penguasa, akhirnya liberalisasi pers pun terjadi. Sekarang, asal punya uang, siapapun bisa mendirikan institusi pers. Dan sekarang, orang-orang pers pun merasa punya hak untuk bersuara atas segala sesuatu menyangkut peraturan medianya, meskipun ia berasal dari anak haram jurnalisme, seperti koran kuning atau stasiun televisi yang seringkali menayangkan, meminjam istilah Viktor Menayang (Kompas, 15/9/2003), program pembodohan bangsa.

Dalam liberalisme, sebenarnya patut untuk dipertanyakan apa legitimasi suatu lembaga untuk mengeluarkan aturan mengenai kehidupan media. Konsep ini meyakini bahwa satu-satunya aturan yang ada adalah aturan pasar. Dalam media cetak misalnya. Ketidaksukaan terhadap sebuah majalah bisa diwujudkan dalam bentuk tidak membeli majalah tersebut. Dan bila opini ketidaksukaan itu berkembang, dengan sendirinya media tersebut akan bubar.

Tapi hukuman dari pasar itu tidak bisa diharapkan untuk terjadi dalam media elektronik seperti televisi yang bermain di wilayah Saluran Siaran Umum (SSU). Dalam SSU, televisi (dan radio) adalah bisnis media yang konsumen atau penggunanya tidak berwujud. Meskipun sentimen ketidaksukaan terhadap sebuah program acara membesar, bagi orang televisi itu tidak sepenuhnya berpengaruh. Sepanjang stasiun televisi masih bisa meyakinkan pengiklan, biasanya dengan rating, dan pengiklan masih tidak peduli dengan product knowledge-nya, maka hal tersebut akan sia-sia. Program acara yang bersangkutan akan tetap beroperasi.

Oleh karena khalayak televisi di SSU tidak memiliki akses untuk bereaksi sendiri terhadap suatu program acara televisi, maka ide tentang perlunya sebuah aturan main kiranya bisa disepakati. Keberadaan stasiun televisi di ranah publik harus betul-betul didera asas manfaat bagi publik. Dan ini sudah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan merancang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Dan sebagaimana yang telah diduga, peraturan itu langsung menuai kecurigaan dari kalangan praktisi pers: jangan-jangan ada upaya pemasungan pers! KPI dinilai hendak mengembalikan pers dalam kendali negara. Apalagi dalam draft itu banyak sekali tertera kalimat tidak boleh ini tidak boleh itu, harus ini harus itu.

Sebagai seorang jurnalis, kecurigaan harus tetap ada. Seorang jurnalis harus tetap waspada pada bahaya laten kediktatoran. Tapi masalahnya, pantaskah stasiun televisi berteriak bahwa ini adalah pengingkaran terhadap kebebasan pers disaat mereka sedang asyik memanen kue iklan dari berbagai program acara berbiaya rendah seperti sinetron yang melulu bermuara dicinta dan perselingkuhan, kriminal yang berdarah-darah, klenik, gosip, atau menjahili orang secara keterlaluan?

Meski mereka menampilkan sederet data detail bahwa mereka sudah menayangkan nasehat-nasehat AA Gym, kuliah-kuliah agama, penggalangan dana sosial, mengkritiki pejabat, atau melabeli batas usia di program acaranya sekian jam dalam satu minggu, secara keseluruhan, hal itu hanya akan membuat affirmatif action yang berorientasi sosial dari televisi justru menjadi kabur. Padahal, sebagaimana kita ketahui, stasiun televisi beroperasi di wilayah umum.

Disamping itu banyak juga praktisi televisi yang mengatakan agar tanggung jawab sosial tidak ditimpakan pada dirinya. Sering mereka mengatakan agar jangan membebani wartawan dengan hal yang berat-berat, karena wartawan itu juga manusia. Mereka bilang bahwa fungsi pendidikan, misalnya, itu sebenarnya ada pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Majelis Ulama, dan sebagainya. Intinya, orang jangan berharap banyak pada media televisi.

Pemikiran yang cukup umum dikalangan pers ini sebenarnya sangat mengherankan. Sebab pers memiliki empat fungsi yang inhern dalam dirinya, yakni informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Dan ketika mereka tidak melakukan fungsi-fungsi itu karena alasan terlalu terlalu berat, maka dengan sendirinya mereka bukan pers (tidak semua media adalah pers, seperti Donald Bebek misalnya). Tapi anehnya, ketika hendak diatur, tiba-tiba mereka berlindung di balik UU Pers No. 40 Tahun 1999. Ketika hendak diatur, mereka berteriak bahwa itu adalah upaya pemasungan kebebasan pers!

Ada banyak contoh dimana stasiun televisi, yang berteriak bahaya pemasungan kebebasan pers dari KPI, dalam prakteknya sama sekali mengabaikan prinsip jurnalisme. Diantaranya adalah soal program acara berita investigasi. Dalam jurnalisme, investigasi adalah sebuah konsep yang sangat mentereng, yang merupakan aktivitas tercanggih dari seorang jurnalis terlatih.

Tapi di layar kaca, investigasi dijadikan nama program acara yang sama sekali tidak berbau investigasi, bahkan depth reporting pun sulit, seperti yang terjadi di Investigasi Lativi atau Kasak Kusuk Investigasi SCTV. Kedua program acara tersebut hanya mengangkat kasus (kriminal) dari orang tak dikenal. Padahal dalam jurnalisme, investigasi hanya dilakukan pada orang yang memegang kebijakan publik.

Begitu juga dengan teknik utama investigasi, yakni penyamaran. Dalam melakukan peliputan, seorang jurnalis bisa saja mengaku sebagai seorang pencari kerja di sebuah instansi yang pimpinannya diduga melakukan tindak korupsi. Selain itu, ia juga dimungkinkan untuk meletakkan tape recorder atau kamera tersembunyi untuk memantau aktivitas alamiah dari ‘tersangka’.

Tapi ironisnya, stasiun televisi mengadopsi teknik investigasi ini, lagi-lagi, untuk orang tak dikenal, yang tidak ada urusannya dengan publik. Dalam program acara menjahili orang misalnya. Kita bisa menyaksikan ada liputan dengan kamera tersembunyi yang menguntit seorang pemuda tak dikenal, mulai dari rumahnya, di jalan, hingga balik ke rumahnya lagi. Tapi apa yang hendak disampaikan ke publik? Pemuda itu ternyata hanyalah objek yang hendak diketahui apakah dia selingkuh atau tidak! Dan proses peliputan itu diminta oleh pacarnya sendiri kepada stasiun televisi yang memang menyediakan fasilitas itu untuk masyarakat.

Tapi untunglah pelecehan terhadap konsep jurnalisme investigasi ini sudah dipikirkan oleh KPI dalam pasal Privasi bagian Rekaman tersembunyi (a) tentang pelarangan rekaman tersembunyi kecuali menyangkut kepentingan publik atau mendapat izin dari subjek yang direkam dan tidak merugikan orang lain (kalimat mendapat izin ini cukup menggelikan, karena jika sudah mendapat izin, tentunya itu sudah bukan lagi kamera tersembunyi).

Akan tetapi, meski kegundahan orang banyak tentang perilaku stasiun televisi telah ditangkap oleh KPI, ada banyak pasal karet yang dikemudian hari bisa saja diplintir penguasa dalam upaya pembungkaman pers. Untuk itu kiranya KPI perlu untuk mengundang seluruh elemen jurnalistik, baik ATVSI, IJTI, kampus, maupun masyarakat yang selama ini namanya ‘dicatut’ dalam rating untuk membahas mau diapakan media bukan-komunitas ini. Sebab tanah yang dipijak stasiun televisi, yakni SSU, memiliki konsekuensi tersendiri, dimana seluruh konsentrasi harus ditujukan demi kemaslahatan publik. Dan itu memang tidak selamanya empuk bagi dunia bisnis.

Mei 2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s