Gonjang-Ganjing Anggaran (dan) Pendidikan

“Dana pendidikan jadi 20%,” seru seorang guru kepada rekannya yang sedang menulis. “Ngaruh gitu ke kita?” jawab si rekan dengan kacamata yang hampir melorot.

Percakapan barusan adalah ilustrasi yang dibuat Majalah Tempo (edisi 27 Maret – 2 April 2006) pada rubrik Kartun. Gambarnya cukup menarik. Dan pesannya cukup jelas, bahwa ada barisan orang yang pesimis atas apapun dan berapapun biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan.

Baru-baru ini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan beberapa elemen lain telah memainkan peran yang sangat penting. Setelah sekian lama berdemonstrasi, akhirnya permohonanan untuk menguji UU No. 13/2005 tentang APBN kepada Mahkamah Agung (MK) dikabulkan. MK memutuskan bahwa anggaran pendidikan yang selama ini terjadi, yakni 9,1 persen dari APBN, adalah inkonstitusional. Sebab, dalam UUD 1945, diamanatkan angka sebesar 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

Tapi Indonesia adalah negara yang tidak kaya alias miskin. Setiap pos sudah memiliki peruntukkannya masing-masing. Lantas darimana mencari uang itu? Kesulitan ini diamini oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Menurut Bambang, pemerintah saat ini tengah dihadang oleh tekanan fiskal yang sangat banyak. Ada banyak sektor yang membutuhkan dana segera dan tak bisa dikurangi. Meski demikian, upaya penghematan akan dilakukan dengan koordinasi Bappenas, seperti ditulis Media Indonesia (29/3). Dan Depdiknas juga akan mengajukan anggaran pendidikan 54 triliun rupiah dalam APBN Perubahan pada Juni 2006 ini.

Namun, Bambang tampaknya ragu. Sebelum ia mengatakan akan berusaha memenuhi keputusan 20 persen itu, ia pernah mengatakan bahwa anggaran untuk pendidikan sebenarnya sudah mencapai 19,37 persen. Pernyataannya itu menuai kritik tajam karena memasukkan unsur-unsur biaya pendidikan kedinasan dan gaji guru. Padahal, yang dimaksud anggaran pendidikan itu adalah alokasi anggaran yang murni digunakan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan.

Kemudian Bambang berkilah bahwa maksud pernyataannya itu tak lain untuk membela DPR. Alasannya, seperti dilaporkan Antara (24/2), karena produk UU itu milik DPR dan Pemerintah, maka ia harus berkata demikian agar tidak mempermalukan DPR dan Pemerintah.

Kemudian saat berada di Provinsi Bangka Belitung, Senin, (3/4), Bambang kembali mengemukakan keraguannya. Menurut Bambang, seperti ditulis Kompas (5/4), meskipun Bappenas sedang mengefektifkan rencana pengeluaran dana dan Menteri Keuangan memperbaiki sisi penerimaan APBN untuk sektor pendidikan, tetap saja sulit melaksanakan amanat UUD itu.

Sebagai mantan menteri keuangan, ia mengatakan pemenuhan itu sebenarnya tidak realistis. “Saya hanya bisa berdoa,” katanya. Salah satu pertimbangannya adalah tidak jadinya Tarif Dasar Listrik (TDL) dinaikkan. Jika TDL naik, alokasi anggaran untuk pendidikan dapat ditingkatkan sampai mendekati 20 persen.

Kenaikan TDL yang ditolak masyarakat membuat peluang kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 pesen menipis. Pemerintah memerlukan dana 10 trilyun rupiah untuk mensubsidi TDL dan kesulitan mendapatkan dana dari pos lainnya untuk dialokasikan ke anggaran pendidikan, katanya seperti di tulis Sinar Harapan (4/4). Baginya, kegagalan pengalihan subsidi dan masalah teknis lain dalam penyusunan APBN membuat keputusan MK itu sulit dilaksanakan dengan tepat.

Berbeda dengan Bambang yang melulu mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu tidak mungkin dilaksanakan, Faisal Basri, seorang pengamat ekonomi, justru mengkhawatirkan anggaran 20 persen itu akan menciptakan Depdiknas sebagai gudang korupsi.

Korupsi akan timbul dalam situasi dimana pendekatan yang digunakan adalah uang dahulu baru dicarikan penggunaannya. Basri menyebut ini sebagai pendekatan input yang bisa membuat ladang baru bagi korupsi. Semestinya, kata Basri seperti dilaporkan Antara (23/3), pemerintah harus menggunakan pendekatan output, yakni harus ditentukan dahulu apa yang ingin dihasilkan dari pendidikan. Basri mempertanyakan, kalau dimulai dari uang dan Depdiknas tidak siap, lantas untuk apa uangnya.

Secara keseluruhan Basri tidak menyalahkan siapa-siapa atas masuknya detail angka dalam UUD 1945. Baginya itu lebih merupakan kesalahan konstitusi atau constitutional failure. Sebab, menurut pasal 31 ayat 4 UUD 1945, 20 persen itu bukan hanya dari APBN, tetapi juga dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten. Jadi akan ada lebih dari 20 persen anggaran untuk pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki uang?

Meski demikian, bisa saja konstitusi menyebutkan angka 20 persen. Penyebutan detail angka juga dilakukan Taiwan. Namun, jika masyarakat semakin mampu, kontribusinya pun harus semakin banyak. Untuk itu, masih menurut Basri, pemerintah diwajibkan dulu untuk mendesain sistem pendidikan yang jelas dengan segala kebutuhannya sehingga 20 persen itu jelas peruntukkannya.

Sementara itu, Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Sofian Effendi mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN itu tidak berpengaruh banyak pada biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi tidak serta merta akan murah.

Dengan asumsi total APBN mencapai 550 sampai 660 trilyun rupiah, maka anggaran 20 persen itu sama dengan 120 trilyun rupiah. Dari jumlah tersebut, perguruan tinggi diperkirakan mendapat 20 persen atau sekitar 24 trilyun rupiah. Dana itu harus digunakan untuk seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta dengan total mahasiswa sekitar 4 juta orang.

Padahal, kata Sofian seperti ditulis Media Indonesia (3/4), anggaran mahasiswa standar nasional untuk Strata Satu adalah 18,1 juta rupiah per mahasiswa per tahun, atau sama dengan 72 trilyun pertahun. Dengan demikian, anggaran yang ditetapkan MK pun tidak mencapai standar nasional. Dan tidak bia diharapkan akan menurunkan biaya pendidikan tinggi.

Dan jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, anggarannya jauh di atas Indonesia. Di Malaysia, anggaran untuk mahasiswa mencapai 114 juta rupiah per mahasiswa per tahun. Dan ini belum termasuk soal pengembangan sumber daya manusia yang juga membutuhkan biaya besar.

Cukup menyesakkan dada mendengar data-data angka yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang bermutu. Tapi benarkah demikian? Mengingat Indonesia adalah negara miskin, yang telah dan terus dirobek-robek dengan korupsi, mungkinkah lahir pendidikan yang bisa dipercaya?

Ironis memang. Setiap kali ada wacana soal pendidikan, hal yang mengemuka selalu soal anggaran. Akan tetapi, tak selamanya besarnya anggaran bisa dijadikan patokan atas sebuah kualitas pendidikan. Meski departemen yang menjadi lembaga terkorup kedua setelah departemen agama ini memang selalu mendapatkan anggaran dibawah 9 persen – kecuali di jaman Gusdur yang sebesar 22,5 persen, sebenarnya Depdiknas tidak pernah menyerap dana. Depdiknas selalu meninggalkan sisa yang jumlahnya sampai ratusan milyar rupiah.

Artinya, kemampuan birokrasi tidak berbanding lurus dengan besarnya dana. Padahal, selama ini anggaran selalu dijadikan faktor penentu atau solusi dari peningkatan mutu. Senada dengan Faisal Basri, hal ini tentu saja memunculkan spekulasi orientasi proyek. Dengan anggaran besar, banyak juga proyek besar.

Harian Kompas (5/4) dalam Tajuk Rencana-nya mencatat, selama bertahun-tahun isu pendidikan bergulir, tidak pernah ada yang menyentuh persoalan paradigmatik. Semuanya dilihat dari sarana. Persoalan paradigmatik yang lebih filosofis itu hanya mencuat tatkala kita bicara serius soal pendidikan siap pakai atau siap latih.

Jika kita menggunakan analogi Karl Popper soal falsifikasi, dimana ketika ada teori yang mengatakan seluruh angsa berwarna hitam, dan ternyata ditemukan ada satu angsa putih, maka teori tersebut haruslah gugur, maka persoalan anggaran sebagai penentu tadi pun bisa pupus. Sebab, di saat Depdiknas hanya bisa mengeluh, ternyata sejumlah anak-anak Indonesia menang dalam olimpiade ilmu-ilmu murni tingkat dunia.

Jadi, naik tidak anggaran tersebut, betulkah ada pengaruhnya untuk dunia pendidikan?

 

April 2006

 

3 thoughts on “Gonjang-Ganjing Anggaran (dan) Pendidikan

  1. Betul sekali, anggaran pendidikan tidak bisa diprogramkan oleh Depdiknas. Tapi yang membuat program adalah Seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Terutama Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang harus dilibatkan dan membuat program untuk peningkatan mutu siswa, Kalu Depdiknas banyak yang habis di SPPD dan macam-macam program yang aneh2 tidak menyentuh kualitas Guru dan siswa. Pelaku pendidikan kan cuma 2 yaitu guru dan siswa. Tapi banyak pejabat (PNS) kaya karena guru dan siswa dijadikan mereka sebagai proyek. PNS berapasih gajinya, kok bisa kaya. Darimana duit itu. Tolong di Audit PNS Kaya! Dasar korupsi sudah membudaya. Solusinya, Revolusi PNS. Pensiunkan PNS Lama/ angkat PNS Baru yang bermoral. Mending pensiun daripada di bunuh.

  2. Dengan terus menerus berpatokan pada angka subsidi dari pemerintah dan beban yang ditanggung oleh Perguruan Tinggi Negeri per mahasiswa yang tidak pernah memadai, Saya kira pernyataan dari Sofian Effendi menjadi tameng bagi PTN di Indonesia untuk melakukan komersialisasi pendidikan seluas-luasnya. Selain itu analogi dari Faisal Basri juga dapat diterapkan di seluruh tingkatan pendidikan di Indonesia, yang terpenting adalah rencana outputnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s