Berkali-kali materi kebudayaan Indonesia dipergunakan oleh Malaysia untuk kepentingan pencitraan. Pertanyaan utama semestinya bukanlah ada apa dengan dengan Malaysia kini, tetapi sedang mimpi apa Indonesia selama ini?

Menjelang akhir 2004, negeri ini begitu hiruk pikuk dengan politik. Partai-partai sibuk menggelar berbagai macam rapat. Media-media massa terhuyung dengan isu-isu agenda partai. Sementara kelompok-kelompok dan individu-individu dalam jumlah yang sangat besar terus merayap mencari celah-celah rejeki di bidang politik.

Dan tiba-tiba semua terdiam tatkala tsunami menghantam. Jiwa dalam jumlah ratusan ribu melayang. Negeri ini koyak. Infrastruktur berantakan.

Usai tsunami, politik kembali menjadi pusat perhatian. Partai-partai kembali rapat menyusun kekuasaan. Media-media massa kembali terseret dengan agenda-agenda politik partisan. Dan kelompok-kelompok dan individu-individu kembali mengais rejeki dari politik.

Dan tiba-tiba semua tersentak ketika negeri tetangga satu demi satu merayapi material negeri ini. Pulau Sipadan dan Ligitan, yang semula begitu dingototi sebagai milik Indonesia, namun begitu sampai dan ditilik di sidang internasional, ternyata milik Malaysia. Dan tak butuh waktu lama, Malaysia mengembalikan kedua pulau itu ke Indonesia, bukan dalam bentuk fisik, tetapi iklan. Malaysia mengajak orang Indonesia, melalui media massa, untuk mengunjungi Sipadan dan Ligitan yang tampak cantik.

Seterusnya apa yang tampak sebagai sebuah agresi bagi Indonesia terus berlanjut. Malaysia kian menelusuri berbagai hal, sebut saja “Reog”, “Rasa Sayange”, atau naskah-naskah Melayu. Memang bisa jadi perdebatan akademis bahwa apakah apa-apa yang kita yakini sebagai milik kita memang tak dimiliki oleh negeri-negeri lain. Sebut saja wayang yang juga ada di Thailand atau Jepang. Atau batik yang ragam motifnya tersebar tidak hanya di kawasan-kawasan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Namun dari perspektif Indonesia, Malaysia tak ubahnya seperti orang Arab yang pernah mengambili pemikiran-pemikiran Yunani. Mereka seperti ingin menguatkan citra sebagai representasi Asia yang sejati.

Secara keseluruhan, mudah untuk diendus bahwa Malaysia memiliki sebuah mimpi besar tentang Asia, tentang ras Melayu Raya, dan Indonesia tidak. Malaysia bermimpi menjadi garda depan nusantara, sedangkan Indonesia hanya sibuk dengan urusan kriminal macam korupsi serta mengais rejeki dalam hura-hura dan huru-hara pemilihan-pemilihan politik lokal.

Apakah gerakan kejutan dari Malaysia ini membangunkan Indonesia? Rasanya belum ada jejak yang bisa diamini. Orang-orang Indonesia justru menampilkan diri sebagai gerombolan reaksioner. Orang-orang Indonesia justru sibuk melakukan pernyataan-pernyataan abstrak: Indonesialah yang kaya kebudayaan, Indonesialah yang hebat, Indonesialah yang segalanya. Dan Malaysia, pencuri belaka!

Tak lama setelah tarian Pendet dari Bali ada dalam iklan promosi Malaysia, yang sejatinya dibuat oleh pihak ketiga, yakni orang-orang kulit pucat di nun jauh di sana, muncullah hiruk pikuk. Salah satu bunyi dari kehirukpikukan itu adalah isu somasi terkait lagu “Terang Bulan” yang oleh Malaysia digubahjadikan sebagai lagu kebangsaan.

Sikap panik kaum reaksioner ini sebetulnya sungguh memalukan. Ada kesan orang-orang Indonesia tak kuat diingatan. Sebab, pada akhir 1950-an, Sukarno melalui radio pernah mengumumkan larangan agar lagu “Terang Bulan” tak lagi dinyanyikan rakyat. Lagu itu sudah menjadi lagu kebangsaan Malaysia.

Apakah larangan Sukarno merupakan bentuk penghormatan kepada Malaysia? Atau Sukarno sadar bahwa “Terang Bulan” adalah milik orang lain? Entahlah. Tapi tak kurang dari seniman Remy Silado menyatakan bahwa lagu tersebut memang bukan milik kita. “Terang Bulan” sudah ada sejak 1800-an, jauh sebelum lagu itu popular di Indonesia dan Singapura.

Tapi apakah karena mimpi besar itu Malaysia bebas dari seluruh kesalahan? Jawabnya tentu tidak. Ada perasaan-perasaan yang tersinggung dalam gerakan mereka. Dan kita memang berhak marah. Malaysia bukanlah satu-satunya negera tempat bangsa Melayu berhimpun. Bangsa Melayu terserak di seantero Asia dan Afrika dan kemudian berkeping menjadi negara-negara akibat penjajahan bangsa Eropa. Dan di dalam Bangsa Melayu itu ada suku-suku, macam Bali atau Jawa, yang juga punya catatan sejarah panjang dan patut dihormati.

Ada pernyataan dari orang Malaysia bahwa Melayu harus bangkit dari ketertinggalannya. Sebagai bangsa, sebagai ras kulit kuning, Melayu harus berhadapan dengan bangsa lain yang kuat-kuat, yakni China, India, Jepang, dan Eropa. Dan fundamen dasar perlawanan itu adalah penguatan budaya. Budaya China yang kuat atau budaya Eropa yang agresif harus dilawan dengan budaya Melayu yang jauh lebih kokoh. Sebab, seperti sebuah rumah, dasar dari sistem sosial, mengutip Francis Fukuyama, adalah kebudayaan. Sistem nilai budayalah yang menentukan gerak-dinamika ekonomi dan politik.

Dan itulah rasanya yang menjadi jawaban ketika Mahathir Muhammad lantang menolak campur tangan bangsa berkulit pucat untuk mengurusi negerinya. Bagi Indonesia, tindakan Mahathir adalah sebuah nostalgia yang sampai kini tak lagi mewujud.

Indonesia pernah punya mimpi yang sama, dahulu, ketika negeri ini dipimpin Sukarno. Sukarno hendak menjadikan Indonesia memimpin perlawanan terhadap barat tatkala ia membuat gerakan NonBlok sembari menggandeng negeri-negeri di Asia-Afrika-Amerika Latin.

Tapi kenapa Malaysia yang sekarang punya mimpi ini? Kenapa Indonesia tidak?

TM. Dhani Iqbal

Setiap kali lebaran menjelang, drama sosial mudik selalu terjadi. Dari satu titik, jutaan orang bergerak menyebar ke berbagai titik. Banyak orang menganalogikan mudik sebagai kembai ke asal, kembali ke fitrah, dan semacamnya yang seolah terkait spiritualisme. Tapi sesungguhnya itu bohong belaka. Mudik adalah fenomena gagalnya negara mewujudkan desentralisasi.

Di situs jaringan sosial facebook, banyak sekali yang mengucapkan selamat mudik. Sebagian besar diantara mereka, termasuk tulisan-tulisan di berbagai media, mengaitkannya dengan kembalinya manusia kepada fitrah; bahwa manusia selalu akan kembali ke asal. Yang menarik, mungkin dengan nada bergurau, beberapa diantara pengguna facebook itu menyebutkan supaya mudik dipatenkan supaya Malaysia tidak meniru lagi.

Tapi tentu saja Malaysia, juga negara-negara lain, tidak akan meniru. Fenomena sentralistik yang keterlaluan memang hanya ada di Indonesia. Hampir seluruh kawasan di Indonesia, yang luasnya luar biasa ini, memandang Jakarta sebagai daerah yang menyilaukan. Meski Jakarta adalah kota yang amburadul, tapi banyak orang menghayati bahwa itu jauh lebih baik ketimbang daerahnya.

Dengan sendirinya mudik melambangkan sebuah persoalan yang serius. Dibalik mudik, tercermin sebuah tata kelola pembangunan negara yang sentralistik, yang tidak pernah berubah meski pemerintahan berganti-ganti. Padahal, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, sudah menyerukan perlunya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Namun seruan itu tak digubris. Dan putra Sumatera itu pun akhirnya mundur pada 1956; meninggalkan Sukarno yang otoriter.

Tapi mundurnya Hatta tidak berdampak pada terwujudnya otonomi daerah. Janji Sukarno untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal pada beberapa kerajaan, macam Kerajaan Ternate, kemudian diingkari. Indonesia tiba-tiba mengkristal pada ide Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan semboyannya berupa “Jakarta adalah segalanya”. Sontak keistimewaan dan potensi-potensi banyak kawasan menjadi meredup.

Akibat sentralisme yang dianut Indonesia, konsekuensinya tidak main-main. Selain kawasan-kawasan perbatasan yang tidak terurus, setiap tahun ratusan nyawa orang Indonesia melayang akibat kecelakaan saat arus mudik atau arus balik. Dan ini terus terjadi setiap tahun. Bahkan, selain angka orang-orang yang mudik tak kunjung surut, jumlah mereka yang pergi meninggalkan daerah asal menuju Jakarta juga terus meningkat.

TM. Dhani Iqbal

Perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang keras dari lawan jenis. Sosoknya yang lembut menjadi tempat yang empuk bagi mereka yang merasa berkuasa. Kekerasan itu sendiri umumnya dilakukan oleh orang terdekat yang dilandasi suatu komitmen, entah itu rumah tangga maupun ikatan emosional.

Buku Perempuan di Rantai Kekerasan yang diterbitkan Penerbit Esensi, Jakarta, ini adalah satu diantara banyak catatan mengenai sejarah kelam kaum perempuan. Menariknya, buku ini merupakan kumpulan kisah yang ditulis langsung oleh korban kekerasan tersebut.

Satu diantara penulisnya bernama Ella Devianti. Kebetulan, saya memang mengenal Ella. Perempuan yang kini berusia 26 tahun itu pernah satu kantor dengan saya saat bekerja di sebuah media di Jakarta. Sedari dulu ia memang penulis buku. Tapi betul-betul diluar dugaan saya, bahwa dalam masa perkenalan terdahulu, ia ternyata pernah mengalami kekerasan. Menuliskan pengalamannya adalah langkah berani yang mungkin tak bisa dilakukan perempuan lain.

Kejadian buruk itu bermula di masa kuliah. Kala itu usianya baru lagi 21 tahun. Sebagaimana anak muda pada umumnya, Ella memiliki seorang kekasih. Awalnya semua berjalan normal. Mereka berkasih-kasihan, berjalan-jalan, menonton, bercanda, dan melewati waktu dengan harmonis dan bahagia.

Tanpa diduga, lelaki pujaan hatinya itu berubah. Lelaki itu mendadak garang. Tidak hanya tamparan, tetapi gelas pun pernah melayang ke tubuh Ella. Persoalannya dipicu oleh perubahan sikap Ella yang oleh lelakinya dinilai kian menjauh. Saat itu Ella memang berupaya untuk memfokuskan diri pada skripsi sembari mencari pekerjaan.

Si lelaki ternyata tak suka dengan perubahan itu. Emosinya terpancing. Ia mulai melakukan segala macam teror.

Di suatu siang, lelaki itu berusaha menghalangi Ella untuk lulus kuliah.

“Aku berhenti kerja,” kata Ella di suatu siang kepada pacarnya.

“Kenapa?”

“Mau ngerjain skripsi.”

“Kamu kan udah telat dan belum bayar semesteran. Emangnya masih bisa lulus?”

“Kemarin memang dipersulit sama manajer keuangan. Aku sih sudah bayar semesteran.”

“Pake duit siapa? Kok nggak bilang kalo kamu bayar semesteran? Pake gaji? Bukannya udah habis?”

Aku menyimpannya di suatu tempat yang kamu tidak tahu, gumam Ella.

“Ya kalo dipersulit gitu ngapain sih ngurus-ngurus lagi?”

Kamu tidak tahu, bagiku lulus adalah gerbang menuju dunia baru, gumamnya lagi.

“Jangan-jangan, abis lulus kamu udah berencana mau ninggalin aku ya? Kamu memang udah ngerencanain ini semua kan! Nanti kalo kamu lulus, kamu bakal balik lagi ke Dude pujaanmu itu dan menertawakan aku. Gitu kan!”

Sekarang aku berharap aku punya pikiran seperti itu, gumamnya lagi.

“Diem aja berarti bener kan. Pantek loe!”

“Ya, aku pengen putus,” jawab Ella datar dengan mata menerawang jauh.

“Tuh, bener kan! Loe emang perek ya! Nyesel gua kenal sama loe dulu. Nyesel! Nih, gua balikin, gua gak butuh semua barang-barang dari loe!” Si lelaki membanting handphone, rice cooker, piring-piring, dan semua barang-barang yang dibelikan Ella untuknya.

“Nggak ada HP nggak mati gua!”

Suatu ketika, Ibu Ella datang ke kos Ella. Saat itu handphone Ella bunyi. Ibunya melihat handphone itu, ternyata dari lelakinya Ella. Ella tak mau mengangkat. Ibunya bertanya ada apa, Ella hanya bilang sedang serius skripsi.

Tiba-tiba ibunya menyambar handphone itu.

“Kemana aja loe, nggak ngangkat telepon,” terdengar suara dari seberang sana. “Selingkuh ya! Dua hari nggak ada kabar. Loe pikir gua bakal mati loe tinggalin? Gua juga bisa mandiri! HALO!”

“Ini ibunya El…”

Klik!

Belum lagi selesai ibunya bicara, lelaki itu langsung mematikan handphone.

Ibunya kemudian mencoba membujuk Ella supaya menceritakan apa yang terjadi. Tapi Ella masih saja mencoba menetralisir, alih-alih membela, lelakinya itu.

Tapi tak lama terdengar suara bentakan dari arah pagar kos.

“KELUAR LO!”

Ella menggigil ketakutan. Ibunya kaget.

“JANGAN BERLINDUNG DI BALIK NYOKAP LOE YA. GUA UDAH MUAK SAMA KELAKUAN LOE. KELUAR LOE, KITA OMONGIN SEMUANYA. JANGAN MAIN NGILANG-NGILANG AJA!”

Teror semacam ini kadangkala berbentuk pesan layanan singkat, atau SMS. Seperti ketika Ella memutuskan hendak pindah kos untuk menghindari lelakinya itu.

“Loe bener-bener nggak tahu terima kasih ya. Mau kabur gitu aja?”

“HOI PANTEK.. UDAH SENENG-SENENG LOE YA SAMA PUJAAN HATI LOE.”

“GUA AKAN CARI LOE SAMPAI KEMANA PUN. GUA BUNUH LOE. MATI!”

Tapi terkadang SMS kemarahan ini disusul dengan SMS lain.

“Di mana? Boleh pinjam duit nggak?”

Hanya butuh waktu sebentar, SMS lain menyusul lagi.

“PANTEK LOE… BENER-BENER UDAH LUPA YA..”

“GIMANA GUA BAYAR WARNET NIH?”

Tak lama, lelaki itu meng-SMS lagi

“Please El, aku udah nggak tahu lagi mau minta ke siapa. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi.”

Karena tak dijawab juga, lelaki itu meng-SMS kembali.

‘OKE KALO EMANG MAU LOE. JANGAN KIRA GUA MATI NGGAK ADA LOE. GUA AKAN TETAP HIDUP. INGET ITU!”

“GUA NGGAK NYESEL UDAH MUKUL LOE. GUA MALAH NYESEL WAKTU ITU NGGAK LANGSUNG BUNUH LOE, BABI.”

Untuk beberapa waktu Ella mencoba berdamai dengan seluruh kenyataan itu. Ia berupaya bertoleransi dengan berpikir bahwa pacarnya itu marah besar karena memiliki rasa sayang yang juga luar biasa. Sempat kadang ia berpikir kurang dapat membina lelakinya. Ella merasa berada dalam suatu lingkaran dimana dirinya punya andil dalam perilaku lelakinya itu.

Setelah mencari pengetahuan ke sana kemari, Ella akhirnya tahu bahwa apa yang menjadi pikirannya selama ini adalah suatu kekeliruan besar. Bodoh. Ia mendapatkan pencerahan setelah membaca buku-buku, majalah-majalah, dan kasus-kasus serupa yang menimpa perempuan lagi; bahwa seseorang tidak akan pernah mampu mengubah pasangannya yang menderita psikopat. Di sebuah majalah, Ella membaca: Satu-satunya solusi adalah menolak menjadi korban. Serahkan pacar Anda kepada yang lebih ahli, yaitu seorang psikiater.

Ella cukup berhasil memutus total pengalaman buruknya itu. Dan di akhir tahun 2008 lalu, ia pun menikah seorang lelaki yang, dalam bukunya, disebutkannya datang tergopoh-gopoh menghampiri saat kepalanya tertunduk sedih. Lelaki yang “… menungguku untuk bersandar di bahunya”.

Tengku Dhani Iqbal

Kondisi tubuh yang kepayahan tak begitu saya hiraukan hari itu. Demam, flu, dan tulang yang berderik saya bawa serta memenuhi sebuah panggilan. Dalam satu percakapan telefon, saya diminta bergabung dengan sebuah koran mingguan baru skala nasional yang segera diterbitkan.

Dengan pegal di sekujur tubuh, saya menunggui mesin printer mencetak file riwayat hidup. Siang itu juga, lembaran-lembaran dokumen ini akan saya bawa langsung ke sebuah tempat di Jakarta Timur. Seseorang yang bertelefon dengan saya pagi tadi menunggu saya hari itu juga.

Sejak dari telefon hingga sudah di perjalanan, saya berpikir bahwa orang-orang ternyata masih berani menerbitkan media cetak di tengah gempuran media televisi dan online. Masih ada orang-orang yang hendak berbisnis media dengan informasi yang selalu tertinggal disampaikan dibanding medium-medium lain yang sudah dapat menyampaikannya secara real-time.

Hebat. Berani. Begitu pikiran saya berkelebat. Media cetak memang takkan pernah punah, khususnya yang bukan harian, betapapun orang-orang sudah menduga spesies itu sedang menuju gerbang kematian. Tapi tunggu dulu. Sebentar lagi akan ada ajang pemilu. Hampir seluruh media kini berlomba-lomba menyambut hiruk pikuk demokrasi ini. Bahkan media-media itu sudah menasbihkan diri sebagai media pemilu. Tujuannya jelas: iklan. Media-media bersiap atau sudah mulai menangguk untung disaat orang-orang atau partai-partai membutuhkan suatu popularitas.

Apakah media yang akan saya datangi ini akan seperti itu? Entahlah. Yang pasti, ada juga media yang didirikan, biasanya secara mendadak, dengan tujuan bukan uang hasil penjualan ruang iklan, melainkan popularitas orang yang diusung atau untuk menghantam rival-rival politiknya. Orang-orang semacam itu hanya membutuhkan panggung untuk berdendang.

Tak terasa saya sudah sampai dengan lokasi yang dituju. Setelah tanya sana sini, akhirnya saya temukan alamatnya. Hmm… Sebuah rumah, bukan kantor…. Kerja dengan suasana rumah bisa jadi menyenangkan ketimbang di suasana kantor. Atau siapa tahu rumah ini memang bukan bakal kantor medianya, demikian pikiran saya.

“Siang Bang!” sapa saya sambil bersalaman dengannya.

“Siang, Iqbal! Apa kabar?”

Untuk beberapa saat basa basi meluncur dari mulut kami berdua. Di sela obrolan, saya menyerahkan map berisi riwayat hidup saya. Dia membaca sebentar dan mengangguk-anggukkan kepala.

“Jadi bang,” kata saya suatu saat untuk membawa pertemuan ke maksud sebenarnya, “koran apa ini yang mau didirikan?”

“Ini koran mingguan,” katanya sambil mengetik sesuatu di komputernya. Orang itu memang sesekali berkutat dengan komputernya. Bukan mencatat omongan saya seperti polisi pada tahanan, tetapi ada sesuatu yang memang sedang dikerjakannya.

“Kau pernah tau Koran Wartawan[i]?”

Saya seperti tak asing dengan nama koran itu. Saya berusaha mengingat-ingat. “Oh! Iya iya! Saya tahu, Bang! Teman saya ada yang pernah di sana.”

“Ya. Koran itu sudah tidak terbit lagi. Jadi saya mau menerbitkannya kembali. Tapi dengan periode mingguan.”

Saya hanya manggut-manggut. “Pemrednya[ii] siapa, Bang?”

“Ada, si Chicago[iii]. Dia pemred Koran Wartawan dulu. Tapi orangnya agak… gimana ya… agak susah ya. Tapi saya berencana sebentar saja memakai dia.”

“Maksudnya?”

“Ini hanya karena saya mau koran ini bisa terbit segera. Kalau media yang sama sekali baru, kan lama ngurus ini itunya. Harus ke sana kemari lagi. Kelamaan. Kalau pakai Koran Wartawan kan tinggal jalan. Sebab yang namanya media, itu perlu PT, enggak bisa Yayasan. Jadi intinya saya hanya memerlukan PT korannya si Chicago itu. Sebab itu kan atas nama dia.”

“Terus?”

“Ya jadi terpaksalah saya pakai si Chicago itu dulu. Tapi saya punya rencana. Enggak lama koran ini terbit, kita akan pisah. Saya sudah ada feeling. Biasanya ujung-ujungnya ribut. Nah, nanti kamu yang pegang media baru itu.”

Saya diam menunggu penjelasan. Tapi di dalam hati, agak kecut juga saya mendengarnya. Sebab saya biasanya mencurigai orang yang belum apa-apa sudah menjelek-jelekkan rekannya sendiri. Wah, bisa-bisa saya nanti yang dibegitukan, pikir saya.

Dan untuk posisi di koran ini, saya memang tidak diberitahu akan menjadi apa. Saya hanya diminta bergabung dan datang.

“Jadi nama koran ini nanti tetap sama, Koran Wartawan?”

“Ya. Tapi itu sementara saja. Nanti kita bikin baru.”

Dia diam sejenak.

“Apa ya nama yang bagus buat media kita nanti? Pengadilan Rakyat? Atau Revolusi apa gitu? Pokoknya harus yang keras-keras, hahaha…”

Saya hanya menelan ludah, tidak menjawab.

“Jadi sementara ini biar si Chicago itu saja dulu yang jadi pemred,” katanya melanjutkan. “Nanti kau baik-baiklah dulu sama dia. Enggak lama kok.”

“Begitu ya, Bang…” Saya tidak tahu mau bicara apalagi.

“Iya,” katanya. Dan kemudian dia mengulangi lagi pendapatnya tentang Chicago itu.

“Oya,” kataku kemudian. “Kalau pemrednya Chicago, pemimpin perusahaannya siapa, Bang?”

“Ada. Kawan dia. Bekas Koran Wartawan juga.”

“Kalau Abang jadi apa?”

“Saya pemimpin umum.”

“Jadi abang pemilik tunggal koran ini ya, Bang?”

“Iya. Tugas saya cuman memastikan koran ini terbit dan anak-anak bisa bekerja.”

Percakapan ini sudah cukup membuat saya malas menanyakan menjadi apa saya di sini. Dan saya hendak beralih menanyakan tentang koran yang hendak diterbitkan itu.

“Eh, kamu mau kopi, Bal? Atau teh?”

“Apa sajalah, Bang.”

Kemudian dia memanggil seorang pembantu dan memerintahkannya untuk membuat dua gelas kopi.

“Oke Bang. Terus, konsep koran ini sendiri bagaimana?” lanjut saya.

“Apanya bagaimana?”

Wah, dia malah balik bertanya. “Eee… Maksud saya, apakah ini akan menjadi media umum atau khusus bidang tertentu?”

“Oh, umum dong. Kita bikin berita politik, sosial, pendidikan… Yah yang kayak begitu-gitulah.”

“Segmennya siapa, Bang?”

“Maksudnya?”

“Siapa sasaran pembacanya?” Saya benar-benar merasa heran. Bagaimana bisa pertanyaan-pertanyaan standar yang saya tanyakan tidak diketahui artinya oleh orang yang hendak mendirikan media.

“Kita kan koran umum. Jadi siapa saja. Lagipula kita kan belum jadi koran besar. Jadi enggak begitu perlu segmen-segmen begitu.”

“Nanti akan dipasarkan dimana, Bang?

“Seluruh daerah. Kita akan membentuk biro-biro di daerah-daerah.”

“Sudah ada biro-biro itu, Bang?”

“Kayaknya sih sudah ya. Tapi itu urusan si Chicago-lah.”

“Mau dicetak berapa eksemplar?”

“Paling sekitar dua ribu.”

Wow! Saya terkejut di dalam hati. Dua ribu eksemplar dan menyebut diri koran nasional? Jumlah itu relatif sama dengan jumlah warga di kecamatan saya. Dan mendadak saya curiga.

“Nanti biro-biro itu kita bagikan masing-masing sekitar lima eksemplarlah.”

“Lima?”

“Ya, lima saja cukup. Buat bukti saja.”

“Bukti? Maksudnya?” Saya pura-pura bodoh saja. Saya kenal dengan modus media semacam ini.

“Ya buat bukti ke narasumber atau pejabat di sana. Jadi bukan fiktif kan.”

Saya mengangguk-anggukkan kepala. Tapi segera saya menghentikan gerakan kepala ini. Saya khawatir nanti dia mengartikannya sebagai tanda persetujuan. Sejauh ini saya hendak menampilkan raut wajah yang netral.

“Apa lagi ini mau pemilu,” sambungnya kemudian.

Begitu mendengar kata ‘pemilu’, saya tersenyum di dalam hati. Dugaan saya sepenuh-penuhnya benar.

“Caleg-caleg[iv] itu kan mau pemilu. Kita bisa manfaatkan kebutuhan mereka buat kampanye. Lumayanlah itu.”

“Ooo…”

“Oya, rokokmu apa?” katanya mendadak.

“Kenapa Bang?”

“Gak apa-apa. Santai saja. Apa rokokmu?

Saya menyebut nama sebungkus rokok. Dan lagi-lagi dia memanggil seorang pembantu dan memerintahkannya membeli dua bungkus rokok. Satu untuknya, satu untuk saya.

“Itu kenapa saya mau koran kita ini segera terbit,” katanya meneruskan percakapan yang sempat terhenti.

“Memang kenapa, Bang?”

“Ya momen pemilu ini. Sebenarnya ide saya ini agak telat. Pemilu sudah sangat dekat. Tapi gak apalah. Masih bisa kita kejar.”

“Ooo…”

Tapi Bal, tujuan saya sebenarnya bisnis cat.”

“Cat?” Saya bingung. Apa lagi ini, batin saya.

“Iya. Kau tahu kan, bisnis saya ini kan cat. Saya ada pabrik cat di Cileungsi[v].”

“Terus, hubungannya apa ya, Bang?”

“Jadi gini,” katanya seraya membakar sebatang rokok yang baru diantarkan oleh si pembantu. “Selama ini saya sudah memegang banyak pengadaan cat untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Sekolah-sekolah itu catnya saya yang memasok. Kadang perawatan bangunannya juga. Enaknya main perawatan itu kan karena gak perlu tender. Untuk tender kan ada syarat sekian nominal. Nah, proyek cat atau perawatan itu kan nominalnya kecil. Jadi enggak perlu tender.”

“Meski nominalnya kecil, tapi banyak yang dipegang ya, Bang?” tebak saya sambil turut menyalakan sebatang rokok.

“Iya. Sekolah-sekolah itu paling-paling berapalah perawatan atau catnya… Satu sekolah, paling hebat, 20 sampai 50 juta rupiah. Tapi coba bayangkan, di Jakarta ini ada ribuan sekolah.”

“Terus hubungannya sama koran ini apa ya, Bang?” Saya tidak tertarik membahas bisnis cat.

“Nah, di Jakarta kan saya sudah pegang banyak sekolah. Kan lebih bagus lagi kalau kita melebar ke daerah-daerah. Jadi sekolah-sekolah di daerah itu bisa kita pegang juga.”

“Maksudnya, Bang? Jadi hubungannya dimana ya?”

“Kalau kita punya media, kan enak tuh. Wartawan kan dekat sama pejabat, sama kepala-kepala instansi.”

Saya melongo.

“Sebab selama ini sales-sales saya itu payah. Sering mereka enggak bisa tembus ke pejabat. Kalau wartawan kan enak.”

Saya sempat menarik napas kecil, meski saya terus berusaha agar mimik muka saya tidak berubah. Luar biasa dongkolnya saya dengan orang ini. Profesi saya hendak disalahgunakan. Tujuh tahun saya belajar jurnalistik, dan di mata orang ini hanya dianggap sekedar alat jual.

“Nanti kita tusuklah dikit pejabat-pejabat daerah itu. Terus kita minta proyek. Lumayan lho. Kalau satu sekolah saja bisa mereka dapat, si wartawan bisa dapat berapa. Daripada mereka ngamen[vi]. Dalam setahun, wartawan-wartawan itu sudah bisa beli mobil.”

Ya Tuhan. Wartawan disamakannya dengan sales. Jika dapat memenuhi target penjualan, maka ia akan mendapat bonus. Mendadak rokok yang saya hisap terasa pahit.

“Caranya bagaimana, Bang?” Saya mau tahu lebih jauh apa yang ada di kepala orang ini.

“Ya sehabis mereka wawancara, bikin berita, datanglah ke pejabat yang bersangkutan. Tawarkan proyek cat kita ini. Itu saja kok, Bal, tujuan saya bikin media ini, supaya bisnis cat saya berkembang.”

“Apa pejabatnya mau begitu saja?”

“Ya sebelumnya kita bikin berita yang agak keraslah. Tusuk dikitlah pejabatnya, hehehe” dia tertawa sedikit, sekedarnya.

“Nah, nanti kau bilang ke reporter-reporter di daerah, termasuk di Jakarta, supaya pejabat-pejabat di sana harus dikerasin sedikit.”

Saya diam saja mendengarkan.

“Jadi, sebagian dari dua ribu eksemplar itu awalnya kita bagikan gratis ke instansi-instansi pemerintah. Tapi tetap mayoritas beredar di Jakarta. Kalau di daerah cukup limalah. Buat bukti saja.”

Saya masih diam.

“Bagus lho, Bal, bisnis cat ini,” katanya seraya mendadak bangkit. “Sebentar, saya tunjukkan contoh-contoh cat saya,” katanya sambil melihat-lihat isi lemari yang ada di belakang saya.

Selagi dia mencari brosur cat, saya menarik napas dalam-dalam. Ya Tuhan, saya dipanggil kemari mau jadi jurnalis atau tukang cat sih, kata saya dalam hati.

“Nah, ini dia.”

Dia memberikan sebuah brosur yang halaman dalamnya tergambar kotak-kotak persegi dengan warna yang beragam. Tak lama, setelah kembali duduk di bangkunya, dia berceloteh mengenai cat. Tak seperti bicara mengenai konsep media, kali ini bicaranya sangat fasih dan lancar. Dan gantian, kali ini saya yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Tiba-tiba saja saya melihat gerak bibirnya dalam slow motion.

Karena sudah cukup membosankan, saya pun pamit.

“Biar dia yang antar, Bal,” tunjuknya pada seorang pembantu.

“Enggak usah repot-repot, Bang. Saya bisa sendiri.”

Setelah bersamalan, saya berlalu secepatnya dari tempat itu.

Keesokan harinya, orang tersebut menelefon saya. Karena males mendengar suaranya, telefon yang berkali-kali itu sengaja tidak saya angkat. Lalu dia mengirimkan pesan singkat.

“Saya sudah ambil keputusan. Saya akan bikin media yang baru.”

“Baguslah, Bang,” jawab saya sekedarnya juga melalui pesan singkat. Saya berpikir bahwa si Chicago otomatis tidak bergabung dengan orang tersebut.

“Bagaimana, Iqbal?” balasnya kemudian. “Kamu siap jadi pemrednya? Saya harus tentukan sikap segera.”

“Maaf Bang. Saya sepertinya tidak bisa bergabung.”

“Kenapa?”

“Saya jurnalis profesional dan bekerja di pers profesional. Dan jurnalis adalah jurnalis, bukan salesman.” Sengaja saya tekankan soal jurnalis biar orang itu tahu sikap saya.

“Kalau begitu kita ketemu lagi deh. Coba kamu paparkan ide kamu.”

Orang tersebut sepertinya berhasrat sekali merekrut saya. Tapi pesan dia itu tak lagi saya balas. Pun besok-besoknya. Saya sudah terlanjur sakit hati. Diam adalah upaya saya untuk tidak menghardik orang yang jelas-jelas melecehkan profesi saya, betapapun saya ditawari menjadi pemimpin redaksi. Saya tidak mau mengotori tangan saya dengan perintah untuk menjadi pelacur bagi reporter-reporter saya.

Sepulang dari rumah orang tersebut, meriang dan migren saya menjadi-jadi. Saya merasa sendiri. Sepi. Terhina.

Dan di dalam selimut yang tebal, lamat-lamat saya baca kembali pesan singkat seorang kawan ketika saya mengundurkan diri dari sebuah stasiun televisi berita. “Stand up for what you believe in, even it mean standing alone.”

TM. Dhani Iqbal

Februari 2009

[ii] Pemimpin Redaksi.

[iii] Nama pemimpin redaksi tersebut sengaja saya tukar dengan nama lain, sebagaimana nama medianya yang sudah terlebih dahulu saya ganti.

[iv] Calon legislator

[v] Nama daerah tempat pabrik catnya sengaja saya ganti.

[vi] Yang dimaksud ngamen adalah amplop. Dalam jurnalistik, amplop sama dengan suap. Ini merupakan tindakan pelanggaran etika jurnalistik.

Kenapa Ikrar Nusa Bhakti tidak memberikan judul lengkap pada tulisannya yang berjudul Kesengsem kepada Sultan (Kompas, 1/11)? Mengingat banyaknya sultan di negeri ini, bukankah seharusnya Ikrar memberikan judul Kesengsem kepada Sultan Jawa?

Niat mengeliminir eksistensi seluruh kesultanan di Indonesia tampak dari judul yang diberikan oleh Ikrar Nusa Bhakti ini. Dan niat itu diperbesar dengan menyatakan jumlah orang yang mengikuti proses pencalonan Sultan Jawa sebagai presiden di Yogyakarta pada 28 Oktober lalu adalah 220 ribu dengan 1000 koordinator. Namun, melihat banyaknya manusia yang hadir saat pencalonan tersebut, Ikrar menaikkan angka manusia yang hadir menjadi 350 ribu orang.

Sebagai seorang wartawan yang biasa meliput peristiwa demonstrasi, sulit bagi saya ada orang yang dapat memastikan jumlah manusia dalam sebuah perhelatan massal, apalagi dengan menambahkan angka 50 dibelakangnya. Para wartawan, biasanya, menyebut angka seratusan, seratusan ribu, atau lima ratusan ribu untuk jumlah peserta demonstrasi yang sulit terhitung, dan tidak pernah menyebutnya 200 ribu atau 350 ribu orang. Jika itu dilakukan, sulit untuk dipungkiri bahwa penulisnya memiliki maksud politik atau kesukuan yang tidak transparan.

Ada adagium bahwa angka genap selalu berbohong. Dan demikianlah adanya dalam konteks ini. Ikrar mungkin terperangkap (dengan senang hati?) dengan pemberitaan media massa mengenai jumlah peserta acara tersebut. Padahal, sebenarnya media massa sendiri berbeda-beda dalam jumlah ini. Ada yang menyebut angka 200 ribu, 150 ribu, dan ada juga yang menyebut kurang dari 10 ribu orang. Selain itu, ada juga informasi yang berkembang di sejumlah milis bahwa orang-orang Jakartalah yang berperan penting dalam penyediaan transportasi dari daerah-daerah sekitar Yogyakarta ke lokasi acara.

Sedari awal, proses pencalonan Hamengkubuwono X yang dikemas dalam acara bernama Pisowanan Ageng, yang artinya adalah Rakyat Mengadap Raja, mengandung masalah. Panitia acara mengatakan bahwa acara itu akan dihadiri oleh 45 raja seantero nusantara. Dan satu diantaranya berasal dari Kesultanan Ternate.

Namun saat dikonfirmasi, Permaisuri Sultan Ternate Mudaffar Sjah, Boki Nita Budhi Susanti Mangaloa, membantah adanya dukungan Ternate kepada Sultan Jawa. Selain tidak ada undangan yang diterimanya, forum komunikasi keraton yang diketuai kesultanannya pun tidak pernah melakukan pembahasan tentang siapa mencalonkan siapa.

Pada saat acara Rakyat Menghadap Raja berlangsung, ke-45 raja nusantara itu memang datang ke Yogyakarta. Namun, pada akhirnya mereka menolak datang ke acara tersebut. Sebab, agenda kedatangan mereka sebenarnya adalah membahas mengenai status daerah istimewa, bukan mendukung Sultan Jawa menjadi presiden. Mereka tertipu. Dan lagi, raja mana yang mau datang ke acara yang berarti Rakyat Menghadap Raja itu?

Sikap yang sama juga diambil oleh Paguyuban Lurah Desa se Yogyakarta, Paguyuban Lurah Desa Kabupaten Sleman, dan Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman. Organisasi-organisasi ini sebelumnya diberitahu bahwa agenda Rakyat Menghadap Raja adalah membahas status Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka tidak menyangka acara tersebut telah diplintir di tengah jalan menjadi sebuah ajang politik pencalonan Sultan Jawa menjadi presiden.

Namun anehnya, media massa nasional yang mayoritas pekerjanya berasal dari suku Jawa hanya menyebut ke-45 raja tersebut tidak jadi datang tanpa alasan. Padahal, secara jurnalistik, penipuan politik terkait pencalonan presiden sangat seksi untuk dijadikan berita tersendiri. Sulit untuk memungkiri bahwa ternyata ada watak primordialisme dari media yang mengklaim diri berskala nasional, dan modern.

Pemimpin Bangsa Harus Jawa?
Dalam tulisan Ikrar, kita dapat menemukan betapa menggebu dan girangnya profesor ini dalam mendukung Sultan Jawa menjadi presiden. Sedemikian girangnya, sampai-sampai ia mengalami loncatan kesimpulan. Lihatlah kalimat ini: Sejak deklarasi itu, bagai bola salju, cepat atau lambat akan menimbulkan The Sultan Mania, kesengsem kepada Sultan. Mengapa begitu? Karena Sultan adalah salah seorang tokoh pencetus Deklarasi Cigancur yang mendukung reformasi politik pada tahun 1998, selain Megawati, Soekarnoputri, Amien Rais, Gus Dur, Akbar Tanjung, dan tokoh politik lainnya.

Dalam logika Ikrar, Deklarasi Cigancur yang diikuti Hamengkubuwono X beserta tokoh lain adalah sebab, dan sikap kesengsem kepada Sultan Jawa adalah akibat. Terus terang, saya sulit mengikuti alur kausalitas dari profesor riset ini. Selain logika, jika kita bertumpu pada kenyataan historis dari para Deklarator Cigancur ini, toh hanya Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Akbar Tanjunglah yang mengemuka.

Yang cukup mengejutkan adalah Ikrar masih menjunjung diskriminasi rasial dengan tetap menganjurkan pemimpin bangsa berasal dari Jawa dan wakilnya dari bukan jawa. Jika memang adagium ini masih dipegang, apa guna keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat? Apa guna sistem politik modern diajarkan di sekolah-sekolah?

Saya adalah generasi yang lahir di jaman modern. Dan karenanya, saya merasa pernyataan tersebut jelas-jelas mengingkari prinsip kesamaan derajat manusia. Saya tidak memahami mengapa pemahaman pemimpin harus dari suku A dan wakilnya Non-A dapat muncul. Jika kaum tua tetap melestarikan pemahaman rasial semacam itu, yang terjadi adalah penciptaan lingkaran setan. Saya dan generasi baru dipancing untuk teringat pada asal usul sejatinya yang bukan Indonesia.

Dalam konstelasi pencalonan presiden saat ini, perubahan itu sebenarnya sudah terjadi. Lihatlah, seluruh calon presiden tua, seperti Megawati Sukarnoputri, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo, atau Sutiyoso berasal dari Jawa. Sedangkan calon presiden muda, yang kini memperjuangkan jalur independen, seluruhnya bukan orang Jawa. Sebut saja Fadjroel Rachman yang berasal dari Banjarmasin, Yuddy Chrisnandi dari Bandung, dan Rizal Malarangeng dari Makassar.

Dari keadaan ini, semestinya seorang peneliti peka bahwa generasi baru sudah muncul dengan pemahaman-pemahamannya yang juga baru. Bagi generasi muda, sakralisasi pemimpin bangsa harus dari Jawa sudah lenyap.

Sejarah Anti Feodalisme
Meski memiliki pemahaman berbeda dengan generasi tua, pada dasarnya pemahaman generasi muda memiliki akar sejarah. Pada tahun 1946, gerakan anti feodalisme sukses menghajar berbagai kesultanan di Indonesia. Dalam hitungan hari, 13 kesultanan di Sumatera Timur, misalnya, lenyap (yang sayangnya) dengan meninggalkan jejak darah yang sangat mengerikan. Pemuda-pemuda rakyat tidak saja mengobrak-abrik Istana Melayu dan menangkap serta membunuhi para bangsawan, tetapi juga memelintir kepala bayi para bangsawan.

Revolusi serupa juga muncul di tanah Karo yang mengakibatkan tumbangnya Kerajaan Urung sebagai pimpinan pemerintahan berdasarkan warisan. Sementara di Aceh, perlawanan terhadap bangsawan muncul dari gerakan ulama. Menularnya revolusi sosial dari Sumatera Timur – yang terkait dengan Persatuan Perjuangan Tan Malaka – inilah yang memaksa Wakil Presiden Muhammad Hatta buru-buru pulang ke Sumatera Barat untuk mencegah pembantaian terjadi di tanah kelahirannya.

Namun demikian, gerakan anti feodalisme serupa dan di tahun yang sama tak terbendung untuk memasuki tanah Jawa, tepatnya di Surakarta. Revolusi sosial – yang juga diwarnai dengan pembunuhan bangsawan – berhasil melucuti kekuasaan hasil warisan para bangsawan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara (yang ketika itu sudah berbentuk Daerah Istimewa Surakarta) dan menggantinya dengan Karesidenan Surakarta dan Pemerintahan Daerah Kotamadya Surakarta.

Jikapun Kesultanan Yogyakarta tidak turut tumbang dalam revolusi sosial 1946 – yang mungkin dikarenakan tidak adanya kesadaran persamaan derajat dari rakyatnya – bukan berarti hal tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Membiarkan kekuasaan yang didasarkan pada garis keturunan sama halnya dengan pro pada anti persamaan derajat. Apalagi jika mengawetkan kebiasaan pemimpin bangsa berasal dari suku tertentu, hal itu sama saja dengan penjajahan.

Berdasarkan sejarah ini, dan dikarenakan Indonesia menganut paham demokrasi, sikap diam dari suku-bangsa lain melihat Sultan Jawa hendak maju sebagai pemimpin bangsa pun sudah merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Namun, jika pencalonan bangsawan itu didukung dengan cara-cara licik dari kaumnya, hal itu tentu saja akan menimbulkan perlawanan serius.

Tidak ada orang yang bisa menentukan lahir dimana dan sebagai apa. Ini prinsip demokrasi, prinsip kesetaraan derajat sebagai manusia. Oleh sebab itu, jika hendak maju sebagai presiden republik, sangat patut jika Sultan Hamengkubuwono X, dan pendukungnya, termasuk media-media massa, menggunakan nama aslinya: Bandoro Raden Mas Herdjuno Darpito.

Oktober 2008
TM. Dhani Iqbal
Wartawan, penulis buku, esais

Malaysia pernah melarang produk iklannya menggunakan orang asing sebagai model. Tindakan ini belakangan diikuti Indonesia dengan alasan melindungan industri periklanan dalam negeri. Namun dalam perkembangannya, dari segi isi, kehormatan sebagai orang Indonesia justru kebobolan.Pemerintahan Malaysia di jaman Mahathir Muhammad sempat berang dengan maraknya orang asing yang menjadi model produk di berbagai media massa negerinya. Mahathir bertanya, “apa perempuan kita tidak lebih elok dari orang-orang asing itu?”. Tak lama, keluarlah larangan di Malaysia agar produk-produk yang diiklankan di media massa tidak menggunakan warga negara asing sebagai model. Ini dilakukan dengan dasar agar industri periklanan sepenuh-penuhnya digunakan untuk kepentingan dalam negeri.

Tahun 2007 lalu, Menteri Komunikasi dan Informasi yang ketika itu dijabat oleh Sofyan Djalil mengikuti jejak Mahathir. Pemerintah melarang pembuatan iklan yang dilakukan oleh orang asing dan dibintangi oleh orang asing. Tidak itu saja, pengambilan gambar pun diharuskan dilakukan di dalam negeri. Pengecualian diberikan pemerintah hanya kepada iklan yang terlanjur identik dengan simbol tertentu, seperti sosok Tiger Woods yang melekat pada pencitraan produk tertentu.

Meski kemudian orang-orang Indonesia diprioritaskan untuk memenuhi jagat periklanan di media massa sebagai model, dunia periklanan pada kenyataannya tetap mengedepankan orang Indonesia yang mirip dengan orang Barat – entah akibat kawin silang atau karena rekayasa kosmetika. Sikap tetap pro orang asing tampaknya masih menggejala di kepala kebanyakan praktisi periklanan.

Namun tidak hanya penggunaan manusia Indonesia yang mirip manusia Barat itu yang membuat orang mengernyitkan dahi. Belakangan ini muncul beberapa iklan produk sabun dari Jepang yang juga kian membuat kehormatan orang Indonesia terusik. Di akhir iklan produk sabun Shinzu’i yang terus disiar-ulang di banyak televisi, sang model yang orang Indonesia mengatakan bahwa dengan menggunakan sabun mandi ini, maka itu akan “membuatmu tampil seperti perempuan Jepang.” Sementara itu, di iklan produk lain, model yang berbeda mengakhiri iklannya dengan mengatakan, “membuatmu tampil seperti perempuan Asia.” Ketika mengucapkan ini, sang model yang asli orang Indonesia tersebut sedang menggunakan pakaian ala Jepang.

Pernyataan di media massa ini sungguh ganjil dapat beredar di tanah air sendiri. Sebab, ketika iklan-iklan sabun Jepang itu melakukan manajemen citra (impession management) bahwa cita rasa perempuan Jepanglah yang cantik, maka pada saat yang sama, sulit untuk disangkal bahwa iklan yang sama telah mengeluarkan vonis bahwa perempuan Indonesia tidaklah cantik. Iklan-iklan itu membombardir massa rakyat Indonesia bahwa perempuan yang berkulit putihlah yang cantik. Padahal kita tahu, kulit orang Indonesia tidaklah berwarna putih seperti Jepang atau Cina.

Selain itu, dan ini yang utama, produk yang mengatakan itu berasal dari negeri dimana kita pernah punya hubungan yang sangat buruk. Jepang, bagaimanapun, adalah bangsa yang pernah menyiksa dan membunuhi leluhur kita dalam invasinya ke tanah air.

Kerusuhan yang terjadi pada tahun 1974 pun tak lepas dari kemarahan mahasiswa dan pemuda atas dominasi modal Jepang di Indonesia. Dan kini, pernyataan-pernyataan yang merendahkan martabat perempuan-perempuan Indonesia justru muncul secara vulgar di depan massa rakyat Indonesia sendiri.

Jepang, dalam kacamata orang Indonesia, memang negeri modernis. Ia setali tiga uang dengan Barat. Selain sama-sama pernah menjajah Indonesia, mereka juga sama-sama punya watak untuk menguasai dunia. Mereka, sebagaimana watak modernisme, selalu berupaya untuk menyeragamkan umat manusia dengan cara menguniversalisasikan nilai-nilai. Berbagai macam gaya mereka pakai setelah senjata mereka tinggalkan, salah satunya dengan iklan sabun ini, untuk menyebarkan nilai-nilainya ke segala tempat yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, dan segala bentuk kehidupan yang berbeda.

Bagi Yasraf Amir Piliang, dalam bukunya Hipersemiotika (2003), pendekatan ini semacam praktek imperialisme dalam gaya. Nilai-nilai dan gaya-gaya yang diciptakannya, pada saat yang sama, sekaligus melecehkan dan bahkan menghancurkan nilai-nilai etnisitas, kelas, nasionalitas, agama, atau ideologi.

Ada kalanya iklan-iklan sabun Jepang terkadang tidak begitu vulgar. Terkadang mereka menggantikan nama Jepang dengan istilah Asia. Meski demikian, visualisasinya tetaplah bernuansa Jepang. Ketika menyebutkan “membuatmu tampil seperti perempuan Asia”, sang model sedang menggunakan atribut pakaian Jepang.

Jika mau melihat diri kita sendiri, sesungguhnya prototype manusia Asia tidak akan pernah pas untuk dikenakan kepada orang Indonesia. Istilah Asia pada Indonesia tak lebih dari fosil propaganda kolonial Jepang saat perang dahulu. Manusia Asia lebih identik kepada Jepang dan Cina ketimbang negara lain. Lihat saja. Sosok perempuan Jepang berbeda jauh dengan sosok perempuan Melayu, perempuan Bugis, perempuan Batak, perempuan Maluku, perempuan Jawa, perempuan Manado, atau perempuan Aceh.

Dengan kata lain, seperti dikatakan Friedrich Nietzsche dan Michel Foucault, kehendak berkuasa adalah faktor yang selalu melatarbelakangi terjadinya sebuah tindakan. Relasi kekuasaan selalu menyertai setiap bentuk wacana, apapun itu, termasuk wacana seni, yang dalam hal ini adalah iklan. Dan iklan, sebagai salah satu bentuk seni, merupakan satu representasi dari kekuasaan; bahkan ia adalah satu bentuk kekuasaan itu sendiri.

Dengan cara-cara tertentu, orang Indonesia dibuat tidak tahan dengan identitasnya sehingga ia merasa tidak sempurna. Situasi ini lantas diikuti dengan pembombardiran-kesan melalui media massa. Orang Indonesia diprovokasi agar mengikuti bentuk-bentuk fisikal dari Jepang. Pola seperti ini, tentu saja tidak semata mencerminkan relasi dagang, yakni antara produk dengan calon pembeli yang sedang dirayu, sebagaimana iklan-iklan “sederhana” lainnya, tetapi juga mengikutkan relasi yang biasa terjadi dalam masa kolonial.

TM. Dhani Iqbal

Carmen Malaicum
oleh Thomas Hyde, 1695

Rajah di negeri Ingeriz perempuannya
Bermati dan Rajah bergheraq hatinya
Telah men-dengar itu dan segalah
Ra’ayatnya denghan dia jughah tatkalah
Di dalam landarah amat cintah bernangis
Rajah akan perempuannya men-nangis
Mariam bintang ke dalam su’rgah cayah
Ampir malaikat bermumin bercayah

Versi Bahasa Inggris;

Malay Elegy

The King of England’s wife
died, and the King’s heart sorrowed
at the news, and all
his subjects with him too, as,
overcome with love and lamentation
the King wept for his wife
Mary, a star in heaven shining
near the angels, faithful, glowing

(Ini adalah syair kematian berbahasa Melayu untuk memperingati kematian Ratu Mary dari Inggris)

Sumber: James T. Collins (2005)

Oh batu karang

Hanya usia yang dapat melumpuhkanmu

Bukan air yang deras

Subuh di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Sepinya bandara membuatku sempat untuk melamun, membayangkan Pulau Ternate yang kecil, juga pulau Tidore dan Maitara sebagaimana terlihat di lembaran uang seribu. Dan ke sanalah aku akan berangkat. Aku akan menjadi kaca pembesar untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sebab siang tadi, Menteri Dalam Negeri baru menetapkan Thaib Armayn dan Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Sebelum ini, Maluku Utara sudah aku kunjungi sebanyak dua kali. Pertemuan dengan Maluku Utara diawali dengan decak kagum. Kerajaan Ternate adalah kerajaan yang tidak saja sanggup mengusir penjajah Eropa, tapi juga memburu dengan dendam kesumat sampai ke Philipina dan Timor Leste. Dan dalam pertemuan terakhir, akulah yang dikejar-kejar. Salah satu kubu yang bertikai tidak menyukai kehadiranku dan timku.

Kini aku kembali ke Ternate. Di Bandara Sultan Baabullah, di siang hari yang terik, aku menarik napas dalam-dalam. Di sekelilingku suasana masih sama. Sepi. Tak banyak aktivitas. Saat itu hanya ada satu pesawat yang parkir. Dan begitulah di sini. Satu maskapai hanya melakukan penerbangan sekali dalam satu hari. Itupun tidak setiap hari. Jadi, aku harus betul-betul melakukan perhitungan kapan harus keluar dari Maluku Utara jika terjadi apa-apa.

Setelah mendapatkan mobil sewaan, aku dan kameramenku, Edward, mendapat informasi bahwa siang tadi telah terjadi bentrokan antara massa pendukung Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo dengan massa pendukung Thaib Armayn dan Gani Kasuba. Tidak ada korban jiwa dan material. Tapi, kata pak supir, suasana sempat mencekam di tempat bentrokan.

Semula aku hendak langsung mencari hotel dengan mobil sewaan ini. Hanya saja pikiranku berubah di tengah jalan. Aku harus berhati-hati. Tidak ada yang tahu supir ini simpatisan siapa. Apalagi dia sepertinya tahu sekali tentang politik. Pola pikirnya juga terlihat agak condong ke salah satu kubu. Jelas dia bukan orang awam. Aku tidak mau dia tahu dimana aku dan Edward menginap. Akhirnya kuputuskan untuk menghubungi kontributorku, Burhan, yang ketika itu sedang berada di warnet. Pada pak supir, aku minta diturunkan di sana.

Burhan bukan kawan baru buatku. Terakhir ke sini, bersama dirinyalah aku bersembunyi usai kami dan beberapa kawan media lain dinyatakan dicari untuk dibantai.

“Burhan!” seruku begitu melihat mukanya. Senang rasanya melihat kawan seperjuangan.

“Akhirnya abang kembali juga,” katanya sambil riang.

Burhan sebenarnya lebih tua dariku. Tapi entah kenapa dia selalu memanggilku Abang. Mungkin begitulah caranya menyapa orang, seperti Mas di Pulau Jawa.

Dari warnet, aku dan Edward di antar ke sebuah hotel. Katanya, dan ini kusetujui, daerah hotel ini netral dan aman, sekaligus dekat ke gedung DPRD, kantor Gubernur, dan warnet.

Usai mengantarkanku dan Edward ke hotel, Burhan pun pergi. Dia kembali ke warnet untuk mengirimkan gambar bentrokan siang tadi. Sementara itu, aku mencoba menghubungi kawan-kawan yang kukenal di kota ini sembari membaca kembali peta konflik yang tengah berlangsung.

***

Sore hingga malam harinya, aku, Edward, dan Burhan, mencoba mengelilingi kota Ternate. Di sela-selanya kami mengontak wartawan-wartawan lokal dan juga aktivis-aktivis partai yang tengah bertikai. Tapi saat hendak meliput suasana tenang di pusat kota, sekitar pukul 12 malam, mendadak muncul informasi serius. Massa kedua belah pihak bentrok di Kelurahan Tanah Tinggi.

Mobil yang kukendarai segera meluncur ke sana. Tanah Tinggi selama ini memang kerap menjadi tempat pecahnya bentrokan. Sebab, di kelurahan itulah rumah Gani Kasuba, calon wakil gubernur dari Thaib Armayn, berdekatan dengan rumah Abdul Gafur.

Sesampainya di lokasi, beberapa ruas jalan sudah diblokir oleh kedua belah pihak. Massa yang bertikai telah membelah jalan Yos Sudarso menjadi dua bagian. Dan jarak keduanya tak sampai lima ratus meter. Di tengahnya, di perempatan Tanah Tinggi, yang dikuasai massa Gafur, beberapa ban bekas sedang dilalap api. Bau karet terbakar begitu menusuk hidung.

Saat aku tiba, kedua kubu masih saling ejek. Masing-masing pihak juga masih sibuk mengonsolidasikan kawan-kawannya untuk merapatkan barisan. Bentak-bentakan kasar terdengar tidak hanya ditujukan pada pihak lawan, tapi juga pada kawan sendiri.

“Hoi, ayo kemari,” teriak seseorang sambil duduk. Tangannya mengibas-kibas. “Jangan jadi pengecut.”

Orang tersebut juga menggunakan kata-kata jorok karena kesal melihat kawan-kawannya masih terserak di belakangnya, seperti tak mau maju.

Tapi seseorang bertubuh besar yang membawa parang mendadak marah pada orang yang duduk itu.

“Kau pun jangan ngomong saja! Kau ngomong saja sambil duduk! Pengecut! Beraninya cuma duduk! Jangan sok berani kau!”

Yang dibentak diam. Dia tak lagi bersuara. Hanya asap rokok yang masih mengepul dari bibirnya.

Tiba-tiba ada batu jatuh tak jauh dari tempatku berdiri. Aku segera mundur. Itu lemparan dari seberang, dari massa Thaib.

Massa Gafur segera bereaksi. Mereka yang tadinya masih terserak di belakang, tiba-tiba mulai merapat ke depan. Mereka mulai membentuk gerombolan besar. Dan beberapa orang yang berada paling depan langsung membelas lemparan batu ke arah massa Thaib. Batu-batu segera melayang ke depan seperti meteor.

Hal sebaliknya juga aku alami. Batu-batu dari seberang makin menderas seperti hujan. Aku spontan bergerak ke sana kemari. Selain menghindari batu, dan memperhatikan kameramenku, aku pun mencari helm. Kulihat kawan-kawan wartawan lain sudah mendapatkannya. Entah darimana mereka dapatkan helm itu. Tapi helm itu tak berhasil kutemukan.

Baku lempar batu ini berhenti mendadak. Entah kenapa. Tapi memang beginilah adanya. Terdengar teriakan-teriakan marah dari kedua belah kubu. Aku tahu, seperti tadi, teriakan marah tidak saja ditujukan pada kubu lawan, tapi juga pada kubu sendiri. Para pimpinan aksi dari kedua belah pihak agaknya kewalahan mengatur barisannya sendiri.

Tak lama, pelan-pelan massa Gafur tercerai berai. Dari perempatan ini, yang berhadap-hadapan dengan massa Thaib, massa berangsur-angsur bergerak ke arah kiri, ke Jalan Tanah Tinggi yang menanjak. Mereka meninggalkan api yang masih melalap ban. Suasana sempat senyap. Dari jauh, kubu Thaib pun mulai terserak.

Tapi tiba-tiba saja terdengar teriakan-teriakan marah dari Jalan Tanah Tinggi itu. Puluhan orang dari massa Gafur kulihat bergerak ke sana kemari dengan menunduk-tunduk. Dan seketika, puluhan massa yang masih berada di perempatan ini berhamburan ke sana. Aku dan Edward, tak lama kemudian, turut serta.

Lokasi bentrokan rupanya pindah. Di sebuah lorong, mereka terlibat aksi saling lempar batu. Seperti perempatan tadi, lorong ini ternyata juga menghubungkan jalan Tanah Tinggi yang dikuasai oleh massa Gafur dengan jalan di seberang yang dikuasai massa Thaib.

“Hei bodoh!” teriak seseorang dari massa Gafur. “Kau jaga perempatan tadi! Mau mati? Kalau mereka masuk dari sana, kita terkepung!”

Tidak jelas dia berbicara kepada siapa. Dan agaknya tak ada yang mau mendengarkan perkataannya. Pelan-pelan, massa di perempatan tadi seluruhnya telah pindah.

Aku merasa bentrokan di sini jauh lebih keras ketimbang di perempatan di bawah tadi.

“PRANG!”

“PRANG!”

“DUG!”

“PRANG!”

“DUG!”

Kaca-kaca rumah milik penduduk yang tinggal di kiri kanan lorong ini pecah. Temboknya juga tak luput dari hantaman batu. Bahkan di dekatku, massa Gafur sedang berusaha mematahkan pagar besi untuk dijadikan bahan lemparan. Entah siapa pemilik pagar yang malang itu.

Aku merunduk sambil bergeser ke kiri dan kanan. Kulihat Edward juga bertindak yang sama. Tapi Edward beberapa kali mendapat bentakan dari massa Gafur. Sebab, lampu kamera yang dinyalakannya menjadi petunjuk tersendiri bagi massa Thaib untuk melempar. Edward serba salah. Kulihat dia mematuhi permintaan beberapa orang untuk mematikan lampu kamera. Hanya saja Edward cukup nekat. Dalam situasi yang memungkinkan, dia nyalakan lagi lampu kamera, sebelum kemudian dia mendapat bentakan lagi.

Tiba-tiba situasi berubah drastis.

“Maju! Maju! Lempar! Bakar!!!”

Suara komando itu terdengar dari seberang, dari massa Thaib. Mereka mendadak merangsek ke depan. Sedikit lagi mereka hampir mendekati mulut lorong yang dikuasai massa Gafur.

“Munduuur!!” Munduuurrr!!!”

Massa Gafur berlari tak karuan. Suara-suara kalut dan panik bergema seperti lebah. Mereka terdesak dan kocar-kacir. Serangan massa Thaib membuat massa Gafur terbelah dua. Sebagian besar ke kiri, ke arah atas, dan sebagian kecil lari ke arah perempatan, di bawah.

Aku dan Edward sendiri sempat terpisah. Aku turut lari ke sebelah kiri, sedangkan Edward ke sebelah kanan bersama wartawan-wartawan lain. Aku tak berani segera menggabungkan diri ke arah Edward dan kawan-kawan wartawan. Sebab, untuk menuju ke arah mereka, aku harus melewati mulut lorong tadi. Sementara, selain hujan batu tak henti-hentinya jatuh di depan lorong itu, besar kemungkinan massa Thaib maju melewati mulut lorong.

Selagi massa Thaib berada di atas angin, massa Gafur rupanya tak berdiam diri. Dari sela-sela sempit rumah penduduk, massa Gafur terus membalas lemparan batu. Perlawanan dilakukan dengan hit and run. Maju sedikit, lempar batu, lalu mundur. Terus begitu. Batu-batu juga melayang di atas rumah-rumah penduduk yang tahu menahu dengan keributan ini. Lama kelamaan massa Thaib kembali mundur ke posisi semula. Dan massa Gafur kembali menyemut di sekitar mulut lorong.

Setelah serbuan massa Thaib tadi, ketegangan tampaknya mulai memudar. Aksi lempar batu tak sedahsyat tadi. Hanya satu dua batu yang masih jatuh di sekitar mulut lorong. Ejekan-ejekan mulai jarang terdengar.

Sekitar pukul dua dini hari Waktu Indonesia Timur, berangsur-angsur massa Gafur pergi. Mereka bergerak ke kiri, menyusuri jalan Tanah Tinggi yang makin menanjak. Entah apa sebabnya kedua belah pihak selesai baku lempar. Aku hanya melihat masing-masing pihak sudah keletihan dan sepertinya sudah tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat.

10 menit keributan usai, suara sirene mengaung-aung. Sedikit demi sedikit suaranya kian mengencang. Kulihat puluhan motor polisi mulai masuk ke perempatan Tanah Tinggi. Mereka yang berasal dari kesatuan Brimob Kelapa Dua, menderu-derukan gas motor hingga suasana sangat berisik. Kesatuan yang berseragam hitam-hitam ini cukup disegani oleh kedua belah pihak yang bertikai. Dan kini mereka sedang ditugaskan di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polres Ternate.

Sedetik kemudian, muncul satu buah truk angkut berisi puluhan anggota Brimob Kelapa Dua lain. Truk mereka langsung masuk ke jalan Tanah Tinggi, ke mulut lorong yang menjadi tempat pertikaian terakhir.

Satu persatu pasukan Brimob turun dan menutup akses masuk ke lorong tersebut. Kulihat, setiap tangan kanan anggota Brimob sudah menempel di pelatuk, sedangkan tangan kirinya memegang ujung laras panjang yang masih mengarah ke tanah.

Di perempatan Tanah Tinggi, sebuah mobil polisi tampak berjalan perlahan. Dari dalam mobil itu terdengar himbauan melalui pengeras suara, berkali-kali, agar massa membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.

Hanya selang lima belas menit, daerah Tanah Tinggi dan Yos Sudarso sudah bersih dari kerumunan massa. Tapi bentrokan tidak berhenti dengan sendirinya. Pagi harinya, sudah ada lagi aksi dari massa Gafur yang ingin merusak tenda di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara. Pasalnya, tenda tersebut sedianya akan dijadikan tempat perhelatan pelantikan Thaib Armayn dan Gani Kasuba sebagai gubernur dan wakil gubenur Maluku Utara.

Bentrokan antara massa Gafur dan massa Thaib, atau antara massa pendukung dengan polisi, terus terjadi hingga hari ini. Dan seperti kedatangan saya semula, kali ini saya pun mendapat ancaman dari banyak pihak. Tersiar kabar bahwa banyak orang yang mencari-cari saya. Dan saya bukan satu-satunya. Beberapa kawan wartawan lain juga mengalami hal yang sama.

Bukan ancaman itu yang membuat saya letih, tetapi bentrokan ini, yang seperti tak ada habis-habisnya. Jika saya saja capek dan khawatir dengan keributan ini, apalagi masyarakat.

Pagi ribut… siang rusuh… sore ricuh… tengah malam bentrok… pagi huru hara….

Juni 2008

Konflik politik Maluku Utara akibat pemilihan gubenur (pilgub) memang sudah menjadi bola panas yang liar menggelinding kemana-mana. Dan ini adalah konflik pilgub terlama di Indonesia. Sudah sejak bulan November 2007 sengketa ini tidak juga mengarah pada solusi positif.Carut marut pilgub ini sebenarnya sudah bermula sejak dini, yakni ketika pencetakan surat suara tidak menggunakan apa yang disebut security printing. Saat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Panwasda) sudah menyalak dengan keganjilan ini, muncul masalah baru yang kemudian menjadi berlarut-larut.

Masalah itu adalah berubah-ubahnya jadwal kampanye yang ditetapkan KPUD Provinsi Maluku Utara yang ketuai oleh Rahmi Husein. Tercatat ada empat kali perubahan jadwal kampanye, yakni tanggal 8 Oktober 2008, kemudian maju menjadi 17 Oktober 2008, lalu mundur menjadi tanggal 5 Oktober 2008. Terakhir, jadwal kampanye ditetapkan maju lagi menjadi tanggal 17 Oktober 2008. Namun, bagi peserta pilgub yang telah melaksanakan kampanye sejak tanggal 5 Oktober 2008, hal tersebut tidak dianggap sebagai tindakan pelanggaran.

Alhasil masing-masing peserta jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan kampanye.

Ketika kampanye masih menjadi persoalan, muncul masalah baru, yakni tidak dilaksanakannya penyampaian visi dan misi para kandidat gubernur di DPRD Provinsi Maluku Utara. Tidak ada alasan yang jelas mengenai hal ini. Padahal, penyampaian visi dan misi sudah diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomr 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 66 ayat 3 (f).

Usai hari pencoblosan, masalah lagi-lagi muncul. Dalam rapat pleno KPU Provinsi tanggal 14 November 2007, rekapitulasi suara dari Kabupaten Halmahera Barat ditolak oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Hal ini menimbulkan protes dari Panwasda dan ketiga kandidat gubernur dan wakil gubernur selain Thaib Armaiyn-Gani Kasuba, yakni Anthoni Charles-Muhammad Amin, Abdul Gafur-Abd Rahim Fabanyo, dan Irvan Eddyson-Ali Achmad. Rapat pun tidak menghasilkan apa-apa.

Namun, dalam rapat pleno tanggal 16 November 2007, KPU Provinsi membuat sendiri rekapitulasi dan penghitungan suara dari Kabupaten Halmahera Barat. Lagi-lagi, Panwasda dan ketiga kandidat gubernur selain Thaib Armaiyn-Gani Kasuba protes. Dan kembali rapat pun mengalami kebuntuan.

Keesokan harinya, dalam keadaan masih tidak menentu, KPU Provinsi memenangkan pasangan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Melihat ini, KPU Pusat bereaksi. Dengan alasan tidak independen dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, KPU Pusat langsung menonaktifkan Rahmi Husein dari jabatan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara. Tak hanya itu, KPU Pusat juga melakukan pengambilalihan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara dengan melaksanakan rapat pleno.

Hasilnya, KPU Pusat memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abd Rahim Fabanyo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Pasangan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba yang sudah dimenangkan KPU Provinsi tidak terima. Mereka menggugat KPU Pusat ke MA.

Kian Tak Karuan
MA pun kemudian mengeluarkan keputusan yang “netral”. Namun meskipun netral, di titik inilah kekisruhan pilgub Maluku Utara kian menghebat.

Di satu sisi, MA membatalkan keputusan KPU Pusat yang sudah memenangkan Abdul Gafur-Abd Rahim Fabanyo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus membatalkan pengambilalihan kewenangan KPU Pusat atas KPU Provinsi.

Di sisi lain, MA juga membatalkan keputusan KPU Provinsi yang sudah memenangkan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba sebaga Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Selain itu, MA juga memerintahkan diadakannya penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yang dipermasalahkan oleh KPU Provinsi, yakni kecamatan Jailolo, Kecamatan Sahu Timur, dan Kecamatan Ibu Selatan.

KPU kecewa dengan keputusan MA. KPU merasa kewenangan penyelenggaraan pemilu sudah dilucuti. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu pasal 25 (c), KPU memang berwenang untuk mengendalikan seluruh tahapan pemilu.

Tapi KPU punya cara lain. Pada tanggal 30 Januari 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu pasal 20 ayat 2 (b), Rahmi Husein yang sudah dinonaktifkan sebagai Ketua KPU Provinsi, diberhentikan oleh KPU. Alasannya, Rahmi sudah melanggar sumpah jabatan dan melanggar kode etik KPU.

Namun ternyata Rahmi tidak terima pemberhentian dirinya. Pada tanggal 11 Februari 2008, Rahmi tetap melaksanakan perintah MA untuk menghitung ulang suara di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Hasilnya sama, Thaib Armaiyn dan Gani Kasuba keluar sebagai pemenang pilgub. Penghitungan ini sendiri dilakukan di Jakarta dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Gerakan rahmi cukup cepat. Keesokan harinya, tanggal 12 Februari 2008, berita acara penetapan pasangan calon terpilih ini langsung dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanpa melalui DPRD.

Di sini, Rahmi tidak memedulikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 109 ayat 3 yang menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi.

Melihat kecepatan Rahmi, KPU Pusat mengangkat Muchlis Tapi Tapi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Provinsi Maluku Utara. Pengangkatan ini ada di hari yang sama ketika Rahmi melaporkan pasangan terpilih kepada Mendagri.

Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2008, Plt Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Muchlis Tapi Tapi melaksanakan perintah MA untuk melakukan penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Muchlis juga merekap seluruh suara di Maluku Utara. Hasilnya sama seperti terdahulu, dimana pasangan Abdul Gafur-Abd Rahim Fabanyo keluar sebagai pemenang pilgub. Penghitungan ini dilakukan di Ternate dengan disaksikan oleh Panwasda, DPRD, KPU Pusat, dan KPU Kabupaten/Kota se Maluku Utara beserta saksi-saksi dari kandidat lain selain Thaib Armayn dan Gani Kasuba.

Pada hari itu juga, Plt KPU Provinsi Muchlis Tapi Tapi melaporkan hasil penghitungannya kepada DPRD Provinsi. Dan DPRD Provinsi pun mengesahkannya, seraya langsung memberikan surat rekomendasi pasangan Abdul Gafur-Abd Rahim Fabanyo sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Mendagri.

Akan tetapi, beberapa hari kemudian, muncul surat rekomendasi kedua yang juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ali Syamsi. Berbeda dengan yang pertama, surat kedua ini merekomendasikan pasangan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Syaiful Bahri Ruray mengaku tidak tahu menahu atas keluarnya surat rekomendasi kedua ini. Dan saat hendak dikonfirmasi, Ali Syamsi menghilang. Tidak saja dari DPRD Provinsi, tetapi juga dari keluarganya.

Meski demikian, apapun prosesnya, pada kenyataannya Mendagri telah menerima dua rekomendasi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tentu saja ini membingungkan. Karena tidak sesuai Undang-Undang yang mensyaratkan satu rekomendasi, Mendagri pun meminta fatwa MA. Dan MA menilai, penghitungan yang dilakukan Rahmi sesuai prosedur dan yang dilakukan Muchlis Tapi Tapi tidak sesuai prosedur.

Dengan alasan tidak bisa menentukan gubernur terpilih, Mendagri pun mengembalikan kedua rekomendasi tersebut ke DPRD Provinsi untuk diselesaikan.

Akan tetapi, DPRD Provinsi tidak mampu menyelesaikan persoalan. DPRD Provinsi sendiri terbelah ke dalam dua kubu, yakni antara pro Thaib dan pro Gafur. Dan ekskalasi aksi massa kedua kandidat pun kian menghebat. Kerusuhan dan bom molotov kerap dapat dijumpai di jalanan Ternate.

Bagi mereka yang pro Gafur, sebagaimana yang diutarakan oleh Muchlis Tapi Tapi, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur internal KPU, dan bukan prosedur MA. Sebab, penyelenggara pemilu adalah KPU, bukan MA.

Namun bagi pendukung Thaib, Fatwa MA yang menyatakan penghitungan Rahmi sesuai prosedur semestinya mengikutsertakan siapa pemenang pilgub. Artinya, ketika MA mengatakan Rahmi sesuai prosedur, maka hasil penghitungan Rahmi yang menetapkan Thaib Armaiyn dan Gani Kasuba sebagai pemenang pilgub, dengan sendirinya menjadi sah.

Ditengah kebuntuan ini, setelah melakukan lobi dengan pemerintah pusat, anggota DPRD Provinsi pro Gafur pun melaksanakan Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara. Ini merupakan respon atas pengembalian rekomendasi oleh Mendagri. Dalam paripurna tersebut, DPRD Provinsi menetapkan pemenang pilgub adalah seperti dalam rekomendasi pertama, yakni pasangan Abdul Gafur-Abd Rahim Fabanyo.

Namun di hari yang sama, sore harinya, anggota DPRD Provinsi pro Thaib, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ali Syamsi – yang tiba-tiba muncul setelah sekian lama menghilang – juga menggelar rapat di Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara. Isinya menyatakan bahwa paripurna yang dilaksanakan pagi tadi adalah ilegal.

Jika hendak mencari siapa yang salah, rasanya kita bisa mengalamatkannya pada keputusan MA. Sebab, MA-lah yang membatalkan upaya (kewenangan) KPU Pusat dalam mengendalikan pemilu. Namun bola sudah bergulir jauh. Apalagi Rahmi Husein, yang notebene sudah diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, juga sudah dinilai MA sebagai pelaku penghitungan ulang yang prosedural.

Sikap pemerintah yang mengembalikan surat rekomendasi ke DPRD Provinsi pun sebenarnya dapat dipahami. Logika pemerintah adalah birokratik, dimana ketika gubernur dan wakil gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi berdasarkan penghitungan KPU Provinsi, maka pengembalian usulannya pun haruslah ke DPRD Provinsi juga. Selain itu, ini merupakan domain pemilihan langsung rakyat. Tidak ada satupun lembaga, termasuk pemerintah pusat, yang berhak menetapkan siapa gubernur Maluku Utara selain rakyat Maluku Utara sendiri.

Jika sudah begini, bagaimana kekuatan legitimasi dari siapapun yang terpilih nantinya?

TM. Dhani Iqbal

Mei 2008