Yamin Mada

Yamin Mada atau Gajah Yamin?

Kalau Malaysia ada Di Pertuan Agong-nya, dan orangnya seperti kita, kulitnya sawo matang.

“Ya, tapi itu proyek nekolim, dan Malaysia adalah neo-koloni,” kata PKI.

Baiklah, kalau begitu bukan 100% merdeka, tapi juga 100% jajahan, 25% jajahan? 50% jajahan? Bukan 75% jajahan!

Tetap aneh, di Hongkong, suatu jajahan 100% orang Indonesia diperbolehkan datang. Pemerintah kita mempunyai konsulat, mempunyai Bank Negara, tapi “di jajahan 75%” justru tidak boleh! Apa 75 sudah menjadi lebih banyak dari 100?

***

“Malaysia adalah antek-antek nekolim,” kata PKI dan pemerintah kita turut membebek.

Tapi di Inggris, di London, kita boleh datang. Kita punya kedutaan besar.

Dan ketika Ratu Elizabeth II mendapat anak, kalau tidak salah tahun 1964, ketika politik konfrontasi sedang hebat-hebatnya, Soebandrio mengirim ucapan selamat. Dan ketika Ratu itu berulang tahun, presiden mengirim ucapan selamat pula.

Ini dengan biangnya, tapi dengan anteknya, Malaysia, kita putuskan segala hubungan damai.

Untuk apa sebetulnya!

Karna kami bukan ahli militer, maka kami bertanya pada harian militer, Harian Angkatan Bersenjata.

Editorialnya yang tersebut di atas menjawab:

“Konfrontasi untuk apa kita tidak tahu.”

Kalau begitu, siapa yang tahu?

(Kompasiana, 1981 – Kompasiana adalah nama rubrik di Harian Kompas yang terbit pada 1966-1971 dan ditulis oleh pendirinya, P.K. Ojong. Tulisan di atas ditulis pada 22 Yuli 1966)

Catatan:

Setelah menyerang Sumatera-Sulawesi (1958-1961), Sukarno mencoba menyerang Papua dan Malaysia. Sebelum itu semua, kawasan-kawasan lain di Indonesia sudah diserang, termasuk negara-negara bagian dan negara-negara lama yang berbentuk kerajaan. Tuduhannya sama: antek Barat, boneka Barat, dan sejenisnya.

Cuma satu tuduhan yang tak terlontar: antek Jepang atau duplikasi Nazi Jerman. Mungkin karena itu sudah senyawa pada diri sang diktator.

Saya bermimpi, Gubenur Jakarta meminta pemerintah pusat dengan amat serius untuk memindahkan sejumlah pusat bisnis di luar dirinya.

Saya bermimpi, Aceh akan memulangkan kekhususan yang melekat pada dirinya jika negeri lain tak juga diberi kekhususan.

Saya bermimpi, Papua… ah… saya tak berani bicara soal Papua…. Melanjutkannya membuat saya ikut sakit.

Saya bermimpi, bertemu YB Mangunwijaya dan dikuliahi bahwa berdirinya Indonesia dahulu dapat dirujuk pada Ernst Renan, le desir d’etre ensemble, dambaan menyatukan diri, kepada kawan sesama bumiputra yang dihisap, diperbudak oleh pihak yang sama, rasa senasib sepenanggungan, solidaritas pada kaum hina, menderita, yang dibuat bodoh, yang dibuat macam babu, jongos, lebih rendah dari cacing tanah, yang tak memiliki kesetaraan, kesempatan, yang selalu kalah bersaing.

Saya bermimpi, bahwa dalam mimpi itu, saya sedang naif dan sedang susah tidur.

Persoalan perbedaan kebudayaan, dalam perspektif saya, sejatinya sudah selesai. Kau dan aku berbeda. Ini pikiran yang tak lagi bisa dibantah. Kau rambut coklat, aku rambut hitam. Kau rambut lurus, aku rambut keriting. Kau kulit putih, aku kulit coklat. Kau anak anu, aku anak inu. Kau di sana, aku di sini. Kau bicara a i u, aku bicara a e o. Kau berlogat dag dig dug, aku berlogat dung dung dung.

Tapi persoalan tak berhenti di sini. Setelah terang bahwa kau dan aku berbeda, persoalan berikutnya adalah, apakah kau dan aku punya peluang yang sama untuk tumbuh?

Di sinilah batik dapat dijadikan simbol atas diskriminasi. Apa pasal?

Batik berbeda dengan Ulos, dengan baju Bodo, dengan baju koko, dengan teluk belanga, dengan lipa’ sabbe, dan seterusnya. Tapi, kenapa batik dapat keluar dari ruang kulturalnya dan yang lain tidak?

Kemampuan batik keluar dari ruang kulturalnya dipicu karena adanya mesin kekuasaan. Negara Indonesia, yang berdiri di atas banyak identitas, sudah mengeluarkan himbauan untuk menggunakan hanya salah satu identitas yang ada di dalamnya, yakni batik. Perintah di banyak instansi negeri, bahkan swasta, agar keraninya menggunakan batik adalah contoh lain dari sedang bekerjanya cultural engineering. Bahkan di Candi Borobudur, yang dibangun oleh Sriwijaya, para pengunjung sudah diwajibkan mengenakan batik.

Bagaimana dengan tembe lombo? Sasampiang? Atau koteka? Ya, mereka tak memiliki peluang yang sama dengan batik. Mereka tak memiliki kemampuan untuk keluar dari ruang kulturalnya. Tidak ada mesin kebudayaan yang menggerakkan sebagaimana batik yang dikatrol kekuasaan.

Kau dan aku berbeda. Ya. Tapi, apakah kau dan aku punya peluang yang sama untuk tumbuh?

Demikian kalimat penutup dari presenter program Mata Najwa yang ditayangkan oleh stasiun televisi asal Jakarta, Metro TV, Rabu (30/3), dengan tajuk acara “Revolusi Tiga Imam”.

Apa yang salah dari pernyataan di atas? Sejurus, tak ada yang keliru. Dan memang tak ada yang salah benar dalam konteks penayangan itu. Hanya saja, ia yang menggunakan frekuensi publik, berskala nasional, dibiayai seluruh rakyat Indonesia, ternyata hanya membawakan perspektif satu pihak. Ini memang soal monopoli perspektif. Macam negara ini dibangun oleh satu pihak dan bersifat instruksional.

Penyebutan pemerintah lalai hingga memelihara anak singa jelas-jelas merupakan perspektif yang menyudutkan. Apanya yang lalai? Bagaimana jika yang disebut singa itu memang sedarimula berperang dengan tujuan sebagaimana yang mereka inginkan? Bagaimana jika ternyata pemerintah pusat yang dianggap melakukan pengkhianatan, sehingga ialah yang layak disebut pemberontak?

Acara itu jelas-jelas memposisikan indikator kebenaran adalah pemerintah Jakarta. Pun narasumber sesi terakhir, yang orang Jakarta, nampaknya tak memiliki ikatan emosional dengan pihak selain pemerintah Jakarta; nampak hanya pembaca buku dan pemeta belaka.

Apakah sopan menyebut perjuangan orang sebagai pemberontak karena niat mereka teguh sesuai cita-cita? Apakah santun jika orang marah karena daerah mereka dihisap untuk pusat tapi lantas disebut pemberontak?

Sentralisme belum hilang dari bumi Indonesia. Media massa, utamanya televisi, bak menari riang gembira dengan langgam itu. Atau, memang sebaiknya acara itu fokus saja di soal kejadian 65, sebagaimana biasa sejumlah daerah di Indonesia berbicara, yakni dari 1945 langsung melompat ke 1965. Toh skalanya lebih kecil, umumnya hanya terjadi di separuh (atau kurang?) pulau Jawa, sehingga mungkin lebih memudahkan. Minimal mendatangkan narasumber ke Jakarta taklah mahal.

Kabar datang puluhan tahun setelah engkau
Bawahmu atasku katupkan mata kepala terpancung
Negeri baru simpan cerita
Dari air mata dan darah yang bertumpah-tumpah

Habis sudah air di kendi suci
Diikat pita tertulis kuno
Diam tafakur laksana budak hina
Separuh kaki ada di dalam

Bertawar seperti laut pada ikan
Bak angin niscaya bergerak
Bawahmu simpan asa timur
Meremas gelas di tangan berdarah

Dewan Perwakilan Rakyat memang dapat ditelusuri keberadaannya sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu ia bernama Volksraad. Dibentuk pada penghujung 1916, ia berfungsi untuk mengurusi segala macam persoalan, seperti perlawanan petani kulit coklat, produksi, atau komoditas yang timbul di tanah jajahan. Keberadaan lembaga itu juga menandai munculnya keinginan memberikan otonomi dari Kerajaan Belanda di tanah jajahan yang mereka namai sebagai Hindia Belanda.

Seiring kedatangan Jepang dan hancurnya Belanda, Volksraad bubar. Saat Jepang hengkang, Indonesia segera mendirikan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membuat segala macam peraturan (sebagaimana Volksraad). Komite ini lahir pada 29 Agustus 1945, 12 hari sejak proklamasi Indonesia, di Jakarta. Ia beranggotakan 137 orang yang berasal dari banyak kawasan.

Pada 15 Februari 1950, Komite dibubarkan. Indonesia memasuki masa Republik Federal. Dan berdasarkan watak federasi, maka badan legislatif pun dibuat dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara atau Senat.

Saat itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 146 orang yang mewakili negara-negara bagian. Negara bagian tersebut adalah Negara Republik Indonesia (49 orang), Negara Indonesia Timur, (17 orang), Negara Jawa Timur (15 orang), Negara Madura (5 orang), Negara Pasundan (21 orang), Negara Sumatera Timur (4 orang), Negara Sumatera Selatan (4 orang), Negara Jawa Tengah (12 orang), Negara Bangka (2 orang), Negara Belitung (2 orang), Negara Riau (2 orang), Negara Kalimantan Barat (4 orang), Negara Dayak besar (2 orang), Negara Banjar (3 orang), Negara Kalimantan Tenggara (2 orang), Negara Kalimantan Timur (2 orang).

Untuk Senat, keanggotannya berjumlah 32 orang. Ia diisi oleh negara-negara bagian yang masing-masingnya diwakili oleh dua orang. Dan Majelis Permusyawaratan merupakan sidang gabungan antara Dewan dan Senat tersebut.

Sejak Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, keberadaan Senat pun lenyap. Tinggallah Dewan Perwakilan Rakyat seorang yang menjadi pengimbang pemerintah. Dewan diisi oleh partai-partai politik yang datang dan pergi. Daerah-daerah tak terperhatikan, terutama pada rezim militer Jenderal Suharto. Daerah dianggap cukup diwakili oleh apa yang disebut utusan daerah; sesuatu yang mengasumsikan daerah adalah satu entitas tunggal, tak jamak.

Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki peran sebagai pembuat undang-undang dan anggaran bersama pemerintah. Ia dapat membahas, menerima, atau menolak usulan undang-undang yang diajukan pemerintah. Ia berposisi sebagai lembaga kontrol atas pemerintah.

Namun, pada 1998 reformasi melanda Indonesia. Jenderal Suharto dirobohkan rakyat. Bersama dengan itu, menyeruak suara-suara merdeka dari berbagai penjuru tanah air. Indonesia hendak mengalami nasib seperti Uni Soviet. Banyak daerah yang sudah berpikir bahwa Indonesia betul-betul menggantikan Belanda: sama-sama menghisap dan menjajah. Di masa ini, Timor Timur merdeka.

Untuk mengakomodir keadaan itu, maka pada 21 November 2001 dibentuklah lembaga yang dapat mewakili daerah dengan nama Dewan Perwakilan Daerah. Tentu saja, Dewan ini dapat dilacak asal usulnya pada masa Republik Indonesia Serikat, yakni Senat, yang merupakan perwujudan dari eksistensi negara-negara yang sebelumnya telah berdaulat.

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah ini seperti menjawab apa yang diimpikan oleh proklamator Muhammad Hatta namun dikhianati Sukarno, dan yang menjadi janji Sukarno dengan banyak negara/daerah kala berperang melawan Eropa. Daerah kembali mendapatkan otonominya.

Gagasan dasar pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana tertulis dalam situs resmi Dewan Perwakilan Daerah di www.dpd.go.id, adalah untuk mengakomodir aspirasi sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilankeputusan politik di republik ini. Gagasan ini otomatis mengkonfirmasi bahwa memang telah ada penghisapan di masa pemerintahan sebelum reformasi 1998. Dan ketimpangan itu mengancam keutuhan negara Indonesia dan persatuan bangsa-bangsa di dalamnya.

Hanya saja, saat ini kekuatan Dewan Perwakilan Daerah tak sebesar Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, keberadaannya hanya menjadi penunjang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Orang memetakan, dalam sistem perwakilan, bahwa Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan teritorial dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan politik.

Dalam semangat desentralisasi, penguatan Dewan Perwakilan Daerah justru terasa jauh lebih penting ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat, yang notebene perwakilan partai politik. Jika saat Republik Indonesia Serikat dibubarkan yang berimbas pada peniadaan lembaga Senat, kini Dewan Perwakilan Rakyat-lah yang tidak diperlukan.

Dewan Perwakilan Rakyat mengandung partai-partai besar yang tersentral di Jakarta. Jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Daerah, keberadaan partai-partai itu menjadi bias. Yang satu tampak masih sentral, yang lain sudah desentral. Lalu, siapakah yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat? Bahkan, meski namanya perwakilan rakyat seluruh Indonesia, saat ini lebih dari 70 persen anggotanya justru berasal atau berdomisili dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan bukan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Mayoritas anggota itu adalah orang-orang Jakarta dan sekitarnya yang dicalonkan untuk daerah.

Keganjilan komposisi yang kontradiktif dengan nama perwakilan rakyat ini akan lebih lengkap jika menyimak tingkah polah anggotanya. Sejumlah anggotanya ditangkap untuk kasus-kasus tak terhormat dan jauh dari adat, entah itu soal porno atau korupsi. Terakhir, puluhan dari mereka ditangkap untuk kasus dugaan suap menyuap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Apa yang terjadi jika tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat? Sepertinya, kehidupan akan berjalan seperti biasa. Pengimbang pemerintah pusat sudah cukup dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Dewan inilah yang semestinya merebut peran-peran yang selama ini dimainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika ada masyarakat adat, nelayan, petani, sekompok masyarakat, atau siapapun merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, tentulah Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi ujung tombak yang jauh lebih mengakar. Apalagi, setiap kasus tentu terjadi di daerah-daerah di Indonesia; tak ada yang di luar Indonesia.

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlukan hanyalah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Jikapun ada tentangan, tentulah itu dikarenakan adanya hasrat untuk memberlakukan sebuah sistem tunggal berskala nasional yang biasanya diusung oleh partai politik nasional. Dan ini memang akan menabrak kepentingan dan pola kepartaian selama ini. Namun, di sini Aceh dapat menjadi pilot projectbagi bangunan sistem politik Indonesia. Aceh adalah inspirasi tentang bagaimana Indonesia harus dibangun berdasarkan sejarah. Dan Bhinneka Tunggal Ika, yang selama ini cuma slogan, mendapatkan perwujudannya yang kongkret.

Singkat cerita, Urip ditangkap paksa di sebuah rumah di Jakarta Selatan. Saya ingat, orang-orang meributkan siapa pemilik rumah itu. Cerita simpang siur. Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat diwawancarai banyak wartawan. Tapi saya memilih mendatangi instansi terkait tanah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, untuk mendapatkan data tak terbantahkan. Sialnya, pagi itu saya terlambat. Orang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tiba dua jam lebih dulu dari saya. Tapi saya tetap berhasil mendapatkan data keras berupa denah kawasan dimana rumah tersebut berada, lengkap dengan siapa pemiliknya.

Lalu saya juga mencari tahu sekaya apa Urip dalam kurun waktu kasus. Dan kekayaannya memang melonjak signifikan dalam kurun waktu tersebut. Tapi semua masih desas desus. Seingat saya, tak ada yang mencari tahu secara kongkret soal kekayaan ini. Dan saya menyusuri satu demi satu kawasan Jakarta berdasarkan informasi-informasi yang saya peroleh. Mulanya informasinya begitu acak-acakan. Entah karena apa saya bertahan untuk tidak frustasi. Ia ibarat mencari jarum di lumbung padi. Dari sana saya ke sini lalu ke situ. Dan sampailah saya ke kawasan Blok M. Tapi ini pun masih samar. Blok M kawasan yang besar.

Beberapa petunjuk saya ikuti. Seringkali salah alamat. Kadang ada yang sudah sesuai petunjuk, tapi lokasinya adalah kedai kopi atau tanah kosong. Tapi kasak kusuk selama tiga hari itu membuahkan hasil. Saya mendapatkan rumah Urip yang baru dibangun. Megah, mewah, lengkap dengan waktu pembelian serta harga dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian berputarlah saya ke sebuah kantor kementerian di kawasan Kuningan. Tujuan saya, mendapatkan data keras berupa apakah Ayin masuk dalam struktur perusahaan bank yang bermasalah itu, juga apa, siapa, dan bagaimana bank itu sebetulnya.

Tak mudah mendapatkan ini. Birokrasi membuat kepala saya pening. Syukur saya kenal dengan petinggi di sana, yang kelak masuk penjara juga. Bersama seorang kawan yang dapat diandalkan, selama empat hari, kerja saya hanya duduk-duduk di kursi tamu kantor itu. Menunggu jawaban. Dari pukul 8 WIB sampai pukul 16 WIB. Terus begitu. Persis di depan saya duduk sekretaris sang pejabat. Ia sering pakai gincu, sesekali menelefon orang. Entah siapa. Mungkin pacarnya. Entahlah. Sesekali juga dia tampak panik karena dipanggil bos. Jemu dengan itu, saya lalu ke kantin beberapa kali. Mungkin dia juga gerah melihat ada orang asing macam saya yang kerjanya hanya duduk-duduk.

Penantian itu membuahkan hasil. Akhirnya saya diizinkan mendapatkan data bank tersebut. Tapi, pencariannya membutuhkan waktu seharian. Lokasinya di dasar bangunan. Isinya penuh dokumen. Banyak sekali. Penuh kertas. Alhasil, saya harus kembali lagi besok karena pencarian akan dilakukan besok pagi.

Untuk melengkapi liputan, tentu saja saya memerlukan wawancara langsung dengan Urip dan Ayin. Tapi, keduanya sudah dalam tahanan. Akhirnya saya berunding dengan pengacara Urip. Saya akan menyusup ke dalam tahanan di Depok itu dengan status humas sang pengacara. Kawan saya bawa kamera, tapi saya juga bawa kamera dengan pembungkus yang bolong-bolong di ujung. Tapi itu pun membutuhkan kesabaran. Di dalam mobil, saya dan rekan menunggu dari pagi hingga sore di depan rumah tahanan itu. Saya memunggu banyak hal: negosiasi pengacara dengan urip, pengacara dengan staf, dan seterusnya. Bahkan saya sempat diberikan puisi Urip terlebih dahulu.

Tak hanya itu. Saya juga melakukan ‘tukar guling’ liputan dengan pengacara di pihak lain, yang berambut putih itu. Dalam kesempatan itu, saya diajak main golf. Saya tak tahu apa menariknya permainan ini. Tapi, pukulan-pukulan saya dipuji pengacara itu. Katanya saya berbakat. Bah! Saya tahu itu basa basi. Dan saya tak senang. Sebab syarat untuk mewawancarai Ayin harus didahului dengan meliput sebuah kasus yang melibatkan gubernur non Jakarta.

Saya tak ceritakan ini pada atasan saya. Kalau saya cerita, panjang urusannya. Dan kepala saya sudah cukup pening.

Masih beberapa hal lagi saya lalui sebelum akhirnya saya berpikir dan berdiskusi dengan atasan bahwa informasi ini sudah layak menjadi berita. Dan di sinilah kepeningan itu memuncak. Liputan saya dilarang tayang. Sebelumnya, saya memang sudah disindir-sindir bahwa liputan macam begitu tak bakal bisa naik. Tapi saya tak peduli. Dan akhirnya memang terbukti. Atasan saya tak bisa berbuat banyak. Saya lantas kasak kusuk ke mereka yang berwenang. Dari mimik wajahnya, ada yang merasa tak enak hati, ada yang lugas bilang tak boleh.

Beberapa bos yang baik, terutama atasan saya itu, lantas menganjurkan agar saya menyimpan kaset itu baik-baik. Ditengah kesendirian, saya amat sangat menghargai gagasan itu. Saya merasa dihargai; merasa menemukan sekutu. Dan itu saya lakukan. Kaset itu tak saya pulangkan. Dan saya kemudian bayar denda kehilangan kaset.

Kini Artalyta bebas sudah. Dan saya berpikir. Kalaupun liputan saya, yang tak seberapa mendalam itu, tetap tayang, apalah guna. Perempuan itu tetap bebas cepat.

Bintan.

Bayangkan jika peta Indonesia tidak seperti sekarang. Bayangkan jika Pulau Jawa terbelah menjadi dua negara, satu Indonesia, satu, sebutlah, Javanesia. Sebutlah Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia dan Jawa Tengah menjadi bagian negara lain itu. Akankah ada polemik soal siapa pemilik blangkon? Akankah pelaut tradisional di nonperairan masing-masing disebut pencuri?
Ketegangan dengan Malaysia kembali tercipta pada pertengahan Agustus lalu. Penyebabnya, Indonesia menangkap nelayan Malaysia yang dianggap mencuri ikan di kawasan Indonesia, dan Malaysia menangkap orang Indonesia, pegawai negeri sipil. Persoalan kemudian tak hanya berpusat pada soal tangkap-menangkap, melainkan juga soal perbatasan. Perbatasan acap menjadi duri dalam hubungan kedua negara.

Yang menarik, ketika Indonesia kerap menuduh Malaysia sebagai pencuri, pelaut-pelaut Indonesia pun sering dituduh pencuri dan ilegal oleh Australia. Pelaut-pelaut Indonesia dianggap sering mencuri ikan di perairan Australia Barat. Padahal, sudah ratusan tahun, para pelaut Sulawesi, Maluku, atau Papua, menganggap kawasan tersebut sebagai kawasan tradisional.

Tapi, bagaimana hukum laut secara internasional? The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menyebutkan, sebuah negara berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, dan landas kontinen 350 mil laut atau lebih.

Pada kawasan-kawasan yang berdekatan, Indonesia, termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, atau negara mana pun tentu saja tidak bisa menerapkan peraturan ini sepenuhnya dari garis pangkalnya. Dari Bintan atau Batam ke Malaysia atau Singapura, misalnya, jaraknya kurang dari 24 mil laut.

Sosiohistoris Malaysia-Indonesia
Sebelum membicarakan perbatasan dengan Malaysia atau negara mana pun, sangatlah penting untuk mengetahui sosiohistoris kedua negara ini. Tanjung Berakit, Bintan, nama daerah yang menjadi tempat saling tangkap antara Indonesia-Malaysia, misalnya, sebetulnya merupakan halaman dari Kesultanan Johor, Malaysia.

“Nenek moyang mereka dimakamkan di sana”, begitu kata Mukhlis Paeni, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, kepada penulis. Hanya saja, persoalannya menjadi pelik karena di sekitar daerah tersebut berdiri negara-negara baru, yakni Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia.

Apakah dengan demikian kita tak memiliki basis sejarah? Tidak juga. Apa yang disebut Kesultanan Johor pada kenyataannya kemudian pecah menjadi Kesultanan Riau-Lingga. Di masa lalu, para kolonialis Eropa turut mempertajam konflik yang terjadi di internal Kesultanan Johor. Inggris mendukung anak tertua Raja Johor Sultan Mahmud Syah III, Husain, sementara Belanda mendukung adik tirinya, Abdul Rahman, untuk menjadi sultan.

Pada 1824, dalam Traktat London, wilayah Kesultanan Johor pun terbelah dua. Johor, yang beribu kota di Singapura, berada di bawah pengaruh Kerajaan Inggris, sedangkan Riau-Lingga, yang menjadi Kesultanan tersendiri, berada di bawah kuasa Kerajaan Belanda. Kesultanan Johor kemudian masuk wilayah Malaysia, dan Riau-Lingga menjadi bagian Indonesia.

Perilaku orang-orang Eropa ini terbukti menyulitkan posisi kawasan-kawasan yang kelak membentuk negara. Satu sama lain menjadi beradu. Dalam interaksinya, yang satu menuduh yang lain pencuri, yang lain menganggap yang satu rendah.

Pemahaman semacam ini semestinya menyadarkan Indonesia dan Malaysia, bahwa terbentuknya negara-negara di Asia Tenggara merupakan hasil dari pembagian kue kekuasaan antara Inggris dan Belanda di abad ke-19 hingga 20. Landasan pembagiannya semata berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri. Bahkan, praktik bagi-bagi daerah ini dilakukan di London, Inggris, atau Den Haag, Belanda, tanpa izin, bahkan sepengetahuan subjek-subjek jajahan mereka; seolah tidak ada manusia dan peradaban di wilayah-wilayah tersebut.

Dengan pemahaman ini, wajarlah jika kebudayaan kedua negara memiliki sekian kesamaan. Adalah bodoh jika kita sekuat tenaga melakukan klaim atas kebudayaan. Siapa yang senang jika kita ribut atau perang dengan Malaysia? Tentulah Barat! Mereka akan beroleh kesempatan, untuk kedua kalinya mengobrak-abrik kawasan Asia Tenggara. Sayangnya, alih-alih mengklarifikasi persoalan, mencerdaskan rakyatnya, media massa Indonesia justru bertindak sebagai provokator. Padahal, media massa punya posisi strategis untuk meluaskan paradigma dunia orang Indonesia yang selama ini dikenal sempit sekaligus mendekatkannya pada sejarah.

Dengan pemahaman ini, tentulah kita harus bijak menyikapi negara tetangga itu. Kita sudah diasumsikan oleh mereka sebagai saudara tua. Jika si adik kita nilai salah, tentu bukan dengan melempar kotoran sebagai hukumannya. Yang kita perlukan adalah memberikan contoh tentang pembenahan keterampilan tenaga kerja yang ke luar negeri, meningkatkan kualitas pendidikan, meminimalisasi korupsi, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menciptakan demokrasi tanpa akal-akalan, atau bahkan membiasakan diri untuk tertib berlalu lintas. Jika ini dibarengi dengan keberpihakan pada negara-negara lemah, sebagaimana yang Bung Karno pernah lakukan pada kawasan Asia-Afrika-Amerika Latin, siapalah tak segan pada si abang.

Indonesia dan Malaysia punya sejarah yang sama (sama-sama diobrak-abrik Eropa), kebudayaan yang sama, dan warna kulit yang sama. Ini haruslah menjadi modal dalam setiap interaksi kedua negara.

Dimuat di Harian Media Indonesia, Agustus 2010