Datang di pagi hari dan pulang dikala sore. Itu yang terjadi mulai dari kita duduk di bangku sekolah dasar sampai universitas. Hari-hari yang panjang dan melelahkan memang. Pantaslah jika ada yang merayakannya ketika tamat dari suatu jenjang, entah dengan corat-coret baju atau menggelar upacara khidmat.

Sebagian dari kita barangkali menghabiskan belasan tahun itu dengan datang, duduk, dengar, diam, dan pulang. Guru menyampaikan ceramah, murid mengangguk-angguk. Dosen menuliskan sesuatu, mahasiswa mencatat-catat. Karnaval pertunjukkan guru berlangsung lurus, mulus, seolah tanpa ada masalah.

Pola pendidikan yang linear ini sungguh sudah menuai gugatan. Posisi pasif yang didera peserta didik tidak merangsang bangkitnya kreativitas pemikiran dan daya analisa. Ia tidak mencetak pribadi-pribadi yang mampu dan kuat dalam solusi saat berinteraksi dengan masalah atau konflik. Ia jauh lebih berguna untuk diterapkan sebagai pendukung sistem “pendidikan robotik”, yang melulu berisi penghapalan laksana robot yang dicangkokkan program.

Dan entah disadari atau tidak, pola linear itu kian dikuatkan dengan struktur fisik bangunan kelas. Di banyak tempat, mulai dari SD hingga universitas, posisi pengajar lebih ditinggikan dengan cara menaikkan lantai satu tangga di atas para terajar. Pengajar berposisi di depan, di atas, sementara terajar bergerombol di belakang, di bawah.

Struktur ruang kelas ini kian mengokohkan nuansa psikologis dalam diri terajar bahwa sumber pengetahuan adalah pengajar. Kebenaran adalah dia yang sendirian berada di depan. Jika pun ada pengajar yang mengubah tempat duduk terajar menjadi melingkar, bagaimanapun itu hanya bersifat personal, bukan sistem. Sistem pendidikan dengan tata ruang seperti itu jelas mengasumsikan bahwa proses pendidikan (harus?) terjadi secara linear.

Berbagai tayangan televisi yang mengikutsertakan murid atau mahasiswa pun seringkali mencerminkan pengajar sebagai yang utama. Pengajar berada di pusat bersama moderator dan mahasiswa duduk di pinggir-pinggirnya. Rasanya sulit dibantah bahwa memang ada semangat kolektif untuk menguatkan perbedaan posisi pengajar dan terajar melalui struktur fisik.

Adalah Deddy Mulyana (1999) yang membandingkan tata ruang kelas kita dengan SD di Australia. SD-SD di sana, kata Deddy, murid-muridnya duduk melingkar, dan guru mendorong anak-anak untuk mengemukakan gagasan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dimulai dengan kata tanya “bagaimana” atau “mengapa”. Hal yang sama juga bisa temukan dalam kursus-kursus berbahasa asing.

Tapi itu di negara lain. Di Indonesia, pengajar tidak bertindak sebagai fasilitator atau perangsang lahirnya pemikiran dari terajar. Pengajar lebih bertindak sebagai raja-raja kecil. Dan meski pengajar kerap meminta terajar untuk kreatif dan rajin membaca, yang terjadi justru sebaliknya. Polanya malah menciptakan pikiran “untuk apalagi membaca, toh sudah ada dosen”. Akan timbul kecenderungan keseragaman (kemasalan?) berpikir, status quo, dan pada gilirannya menihilkan kajian-kajian radikal di universitas.

Ini cukup ironis dan ambigu. Satu sisi, makna kreativitas adalah out of mainstream. Jika masih dalam mainstream, itu bukan kreatif, melainkan pengekor belaka. Di sisi lain, praktek pendidikan sendiri menghalangi pribadi-pribadi untuk berani keluar dari pola berpikir biasa.

Yang lebih terjadi adalah indoktrinasi satu paradigma berpikir. Jikapun di beberapa universitas, maksudnya beberapa “oknumnya”, sudah mengakui bahwa setiap dosen memiliki iman paradigmanya masing-masing, tapi, menurut saya, fondasinya tidak kuat. Praktik indoktrinasi yang berkedok pendidikan belum habis sejak dari jenjang awal.

Dulu semua mahasiswa meneliti dengan menggunakan paradigma positivisme. Kini, ketika banyak dosen kritis beralih pada pendekatan-pendekatan paradigma kualitatif, seperti semiotika, mahasiswa pun berduyun-duyun menggunakan semiotika. Padahal, dulu, pribadi-pribadi yang mengusung paradigma tertentu di luar positivisme yang “resmi” bisa dimasukkan ke dalam tong yang disebut “pembangkang”.

Poulo Freire, seorang kritikus pendidikan terkemuka, sudah menyindir keras pendidikan yang tidak membebaskan ini. Kata Freire, teaching is not transfering knowledge. Proses pendidikan tidak boleh bergaya bank, dimana pengajar memberi dan terajar menyimpan. Pengetahuan haruslah ditumbuhkan dari dalam diri peserta didik.

Saya menduga, nilai lokal di Indonesia berupaya penghormatan yang mendalam dan pengakuan bahwa orang tua tahu segalanya, berkolaborasi dengan adagium modernisme the truth is not out there. Kebenaran sudah ada di sana menunggu kita ungkap. Kemudian terjadi kristalisasi keyakinan (dogma), bahwa pengajar yang lebih tua memegang kebenaran (yang diasumsikan ada).

Pengakuan bahwa orang tua tahu segalanya sungguh sulit untuk dipertahankan di jaman ini. Pola komunikasi sosial sudah berubah, dari yang linear menjadi acak. ”Kapanpun siapapun bisa mendapat pengetahuan apapun”. Jika digambarkan dengan skema berupa titik-titik yang melingkar, tidak ada titik yang bisa merasa dirinya di tengah, dimana semua orang menghubungi dan dihubungi dari dan melalui dirinya.

Sementara itu, pikiran the truth is not out there pun bukannya tidak bermasalah. Dan bagaimanapun, itu hanyalah salah satu slogan dari paradigma tertentu. Dan saya termasuk orang yang melihat bahwa pandangan itu berlawanan dengan paradigma konstruktivisme sosial. Dalam konstruksitivisme, manusialah yang mengkonstruksikan pengetahuan, entah itu gender, penyakit, quark (komponen partikel elementer), nasionalisme, negara, bangsa, masa lalu, geometri, emosi, realitas, diri, dan sebagainya.

Bagi saya, dengan mengakui bahwa kitalah yang mengkonstruksikan kenyataan, maka antara pengajar dan terajar akan terjadi kesejajaran. Masing-masing akan menyampaikan gagasannya terhadap suatu masalah tanpa hambatan-hambatan psikologis. Pembaharuan akan jauh lebih mudah lahir dari pola seperti ini.

Jika polanya tetap linear, berapapun anggaran untuk pendidikan akan sia-sia. Lebih jauh dari itu, saya berpikir, meski mahasiswa dan dosen kerap berdemonstrasi menuntut pembaharuan, jangan-jangan lingkungan mereka sendirilah yang menanam benih status quo.

September 2006

“Dana pendidikan jadi 20%,” seru seorang guru kepada rekannya yang sedang menulis. “Ngaruh gitu ke kita?” jawab si rekan dengan kacamata yang hampir melorot.

Percakapan barusan adalah ilustrasi yang dibuat Majalah Tempo (edisi 27 Maret – 2 April 2006) pada rubrik Kartun. Gambarnya cukup menarik. Dan pesannya cukup jelas, bahwa ada barisan orang yang pesimis atas apapun dan berapapun biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan.

Baru-baru ini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan beberapa elemen lain telah memainkan peran yang sangat penting. Setelah sekian lama berdemonstrasi, akhirnya permohonanan untuk menguji UU No. 13/2005 tentang APBN kepada Mahkamah Agung (MK) dikabulkan. MK memutuskan bahwa anggaran pendidikan yang selama ini terjadi, yakni 9,1 persen dari APBN, adalah inkonstitusional. Sebab, dalam UUD 1945, diamanatkan angka sebesar 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

Tapi Indonesia adalah negara yang tidak kaya alias miskin. Setiap pos sudah memiliki peruntukkannya masing-masing. Lantas darimana mencari uang itu? Kesulitan ini diamini oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Menurut Bambang, pemerintah saat ini tengah dihadang oleh tekanan fiskal yang sangat banyak. Ada banyak sektor yang membutuhkan dana segera dan tak bisa dikurangi. Meski demikian, upaya penghematan akan dilakukan dengan koordinasi Bappenas, seperti ditulis Media Indonesia (29/3). Dan Depdiknas juga akan mengajukan anggaran pendidikan 54 triliun rupiah dalam APBN Perubahan pada Juni 2006 ini.

Namun, Bambang tampaknya ragu. Sebelum ia mengatakan akan berusaha memenuhi keputusan 20 persen itu, ia pernah mengatakan bahwa anggaran untuk pendidikan sebenarnya sudah mencapai 19,37 persen. Pernyataannya itu menuai kritik tajam karena memasukkan unsur-unsur biaya pendidikan kedinasan dan gaji guru. Padahal, yang dimaksud anggaran pendidikan itu adalah alokasi anggaran yang murni digunakan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan.

Kemudian Bambang berkilah bahwa maksud pernyataannya itu tak lain untuk membela DPR. Alasannya, seperti dilaporkan Antara (24/2), karena produk UU itu milik DPR dan Pemerintah, maka ia harus berkata demikian agar tidak mempermalukan DPR dan Pemerintah.

Kemudian saat berada di Provinsi Bangka Belitung, Senin, (3/4), Bambang kembali mengemukakan keraguannya. Menurut Bambang, seperti ditulis Kompas (5/4), meskipun Bappenas sedang mengefektifkan rencana pengeluaran dana dan Menteri Keuangan memperbaiki sisi penerimaan APBN untuk sektor pendidikan, tetap saja sulit melaksanakan amanat UUD itu.

Sebagai mantan menteri keuangan, ia mengatakan pemenuhan itu sebenarnya tidak realistis. “Saya hanya bisa berdoa,” katanya. Salah satu pertimbangannya adalah tidak jadinya Tarif Dasar Listrik (TDL) dinaikkan. Jika TDL naik, alokasi anggaran untuk pendidikan dapat ditingkatkan sampai mendekati 20 persen.

Kenaikan TDL yang ditolak masyarakat membuat peluang kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 pesen menipis. Pemerintah memerlukan dana 10 trilyun rupiah untuk mensubsidi TDL dan kesulitan mendapatkan dana dari pos lainnya untuk dialokasikan ke anggaran pendidikan, katanya seperti di tulis Sinar Harapan (4/4). Baginya, kegagalan pengalihan subsidi dan masalah teknis lain dalam penyusunan APBN membuat keputusan MK itu sulit dilaksanakan dengan tepat.

Berbeda dengan Bambang yang melulu mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu tidak mungkin dilaksanakan, Faisal Basri, seorang pengamat ekonomi, justru mengkhawatirkan anggaran 20 persen itu akan menciptakan Depdiknas sebagai gudang korupsi.

Korupsi akan timbul dalam situasi dimana pendekatan yang digunakan adalah uang dahulu baru dicarikan penggunaannya. Basri menyebut ini sebagai pendekatan input yang bisa membuat ladang baru bagi korupsi. Semestinya, kata Basri seperti dilaporkan Antara (23/3), pemerintah harus menggunakan pendekatan output, yakni harus ditentukan dahulu apa yang ingin dihasilkan dari pendidikan. Basri mempertanyakan, kalau dimulai dari uang dan Depdiknas tidak siap, lantas untuk apa uangnya.

Secara keseluruhan Basri tidak menyalahkan siapa-siapa atas masuknya detail angka dalam UUD 1945. Baginya itu lebih merupakan kesalahan konstitusi atau constitutional failure. Sebab, menurut pasal 31 ayat 4 UUD 1945, 20 persen itu bukan hanya dari APBN, tetapi juga dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten. Jadi akan ada lebih dari 20 persen anggaran untuk pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki uang?

Meski demikian, bisa saja konstitusi menyebutkan angka 20 persen. Penyebutan detail angka juga dilakukan Taiwan. Namun, jika masyarakat semakin mampu, kontribusinya pun harus semakin banyak. Untuk itu, masih menurut Basri, pemerintah diwajibkan dulu untuk mendesain sistem pendidikan yang jelas dengan segala kebutuhannya sehingga 20 persen itu jelas peruntukkannya.

Sementara itu, Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Sofian Effendi mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN itu tidak berpengaruh banyak pada biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi tidak serta merta akan murah.

Dengan asumsi total APBN mencapai 550 sampai 660 trilyun rupiah, maka anggaran 20 persen itu sama dengan 120 trilyun rupiah. Dari jumlah tersebut, perguruan tinggi diperkirakan mendapat 20 persen atau sekitar 24 trilyun rupiah. Dana itu harus digunakan untuk seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta dengan total mahasiswa sekitar 4 juta orang.

Padahal, kata Sofian seperti ditulis Media Indonesia (3/4), anggaran mahasiswa standar nasional untuk Strata Satu adalah 18,1 juta rupiah per mahasiswa per tahun, atau sama dengan 72 trilyun pertahun. Dengan demikian, anggaran yang ditetapkan MK pun tidak mencapai standar nasional. Dan tidak bia diharapkan akan menurunkan biaya pendidikan tinggi.

Dan jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, anggarannya jauh di atas Indonesia. Di Malaysia, anggaran untuk mahasiswa mencapai 114 juta rupiah per mahasiswa per tahun. Dan ini belum termasuk soal pengembangan sumber daya manusia yang juga membutuhkan biaya besar.

Cukup menyesakkan dada mendengar data-data angka yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang bermutu. Tapi benarkah demikian? Mengingat Indonesia adalah negara miskin, yang telah dan terus dirobek-robek dengan korupsi, mungkinkah lahir pendidikan yang bisa dipercaya?

Ironis memang. Setiap kali ada wacana soal pendidikan, hal yang mengemuka selalu soal anggaran. Akan tetapi, tak selamanya besarnya anggaran bisa dijadikan patokan atas sebuah kualitas pendidikan. Meski departemen yang menjadi lembaga terkorup kedua setelah departemen agama ini memang selalu mendapatkan anggaran dibawah 9 persen – kecuali di jaman Gusdur yang sebesar 22,5 persen, sebenarnya Depdiknas tidak pernah menyerap dana. Depdiknas selalu meninggalkan sisa yang jumlahnya sampai ratusan milyar rupiah.

Artinya, kemampuan birokrasi tidak berbanding lurus dengan besarnya dana. Padahal, selama ini anggaran selalu dijadikan faktor penentu atau solusi dari peningkatan mutu. Senada dengan Faisal Basri, hal ini tentu saja memunculkan spekulasi orientasi proyek. Dengan anggaran besar, banyak juga proyek besar.

Harian Kompas (5/4) dalam Tajuk Rencana-nya mencatat, selama bertahun-tahun isu pendidikan bergulir, tidak pernah ada yang menyentuh persoalan paradigmatik. Semuanya dilihat dari sarana. Persoalan paradigmatik yang lebih filosofis itu hanya mencuat tatkala kita bicara serius soal pendidikan siap pakai atau siap latih.

Jika kita menggunakan analogi Karl Popper soal falsifikasi, dimana ketika ada teori yang mengatakan seluruh angsa berwarna hitam, dan ternyata ditemukan ada satu angsa putih, maka teori tersebut haruslah gugur, maka persoalan anggaran sebagai penentu tadi pun bisa pupus. Sebab, di saat Depdiknas hanya bisa mengeluh, ternyata sejumlah anak-anak Indonesia menang dalam olimpiade ilmu-ilmu murni tingkat dunia.

Jadi, naik tidak anggaran tersebut, betulkah ada pengaruhnya untuk dunia pendidikan?

April 2006

Sepulang pesantren sarjana Unisba awal tahun 2004 kemarin, ada kilatan terang benderang yang mendadak menerangi kegelisahan mahasiswa selama ini terhadap Unisba. Saat melihat kilatan itu, saya merasa dejavu, dimana ketika itu saya berdiri di depan gerbang utama kampus, dan lamat-lamat muncul susunan huruf dalam bahasanya yang halus, nyaris tak terbaca: “Unisba memang bukan lembaga pendidikan”.

Pada dasarnya ukiran tulisan tersebut tidak membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi untuk bisa dibaca. Tidak dibutuhkan keahlian seorang antropolog tatkala mereka meneliti sejumlah tulisan Jawa Kuno atau Mesir Kuno. Seseorang sebenarnya hanya cukup untuk melihat struktur gerbang utama kampus yang terdiri dari properti-properti non-estetis.

Tulisan itu adalah jawaban bagi keluhan atas perpustakaan yang ditutup satu jam saat azan Dzuhur berkumandang, padahal tempat yang juga sakral itu sendiri bakal ditutup pukul 3 siang. Ia menerangi bagi kegelisahan atas ketiadaan profesor-profesor atau segelintirnya dosen-dosen yang berkiprah dalam dunia luas. Ia memunculkan diri tatkala dosen mengajar dengan monolog dan teks book versi teori purba. Ia adalah lantai bagi ruangan kelas yang disesaki lebih dari 60 orang, meski rasio ideal dosen-mahasiswa 1:25. Prinsipnya, ia adalah aksioma bagi seluruh kekesalan!

Gejala itu saya temukan saat pesantren diselenggarakan di kampus Tamansari. Saat itu si penceramah, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Unisba, Miftah Farid, mengatakan bahwa materi yang disodorkannya, yakni seputar visi 3 M Unisba, sebenarnya tidak begitu akrab baginya. Spontan saya melongo, dan tiba-tiba timbul dengungan bak lebah di kiri kanan saya. Bagaimana bisa seorang petinggi kampus tidak familiar dengan visi tempat dimana dia menjabat?

Itu pertama. Yang kedua, Farid juga menceritakan betapa hebatnya pemikir-pemikir Islam, sembari menguraikan polemik antara kaum filosof dengan sufi. Positifnya, dia mengagungkan relevansi kemajuan dengan perbedaan-perbedaan dalam dunia Islam. Tapi negatifnya, saya melihat dia seperti mensinisi adanya potensi manusia untuk melebihi kemampuan sejumlah tokoh pemikir muslim Arab. Buktinya, dia menyudahi ceramah dengan berhenti pada keunggulan (serangan) Al-Ghazali terhadap filsafat.

Saya yang gatal ingin ngomong segera mengacungkan jari. Saat itu saya mempertanyakan dua hal. Pertama, kenapa dia tidak membicarakan orang Yunani, padahal orang Arab itu sendiri berkutat dengan apa yang dipikirkan orang Yunani? Mengapa orang muslim saat ini selalu saja terpusat pada masa lalu, padahal orang Arab itu sendiri justru selalu berpusat pada Allah, yang tak jarang menggunakan referensi-referensi individual?

Kedua, mengapa penceritaan polemik berhenti di Al-Ghazali? Padahal setelah Al-Ghazali menuding para filosof – Plato, Aristoteles, Ibnu Farabi, Ibnu Sina – kacau pikirannya, ada Ibnu Rusyd yang menuding balik bahwa bukan filosof yang kacau, tapi pikiran Al-Ghazali yang kacau.

Untuk pertanyaan pertama, Farid menjawab singkat, bahwa itu dikarenakan konteks pembicaraan yang tentang keislaman. Sehingga tidak relevan jika harus berbicara jauh hingga ke filosof-filosof Yunani, Mesir atau Cina. Jawaban ini tentu saja mencengangkan. Farid tampak hendak mengulangi kesalahan Barat yang senantiasa membuang peran penting filosof muslim Arab dalam dunia sains! Pengisolasian suatu fakta sejarah yang – meminjam istilah Hegel – sesungguhnya berada dalam suatu totalitas membuat saya berpikir: benarkah pengetahuan untuk mahasiswa memang disediakan dalam bentuk kotak-kotak sempit?

Gejala indoktrinasi ini semakin bertambah tatkala pesantren sudah bergerak ke kampus Ciburial, yakni saat adanya ceramah setelah sholat Maghrib di mesjid kampus yang berada di gunung itu. Ketika itu si penceramah • yang tidak saya kenal • melontarkan gagasan bahwa perempuan tidak diciptakan untuk jadi pemimpin dalam perang. Spontan seorang mahasiswa dari sebuah fakultas mengacungkan jarinya untuk menyemburkan sederetan nama perempuan yang pernah menjadi pemimpin dalam perang.

Tapi si penceramah itu langsung membuat tembok argumentasi: itu bukan perang dijalan Allah! Dan entah kenapa kemudian dia langsung berkata bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad, tidak patut ditiru ketika memimpin perang melawan Ali.

Segera saya mengacungkan jari dan langsung menyodorkan fakta tentang Cut Nyak Dien. Akan tetapi dengan enteng dia mengatakan Cut Nyak Dien hanyalah mengikuti perjuangan suaminya. Jadi tidak bisa disebut pemimpin.

Sontak pikiran saya kacau. Terbersit perasaan bahwa si penceramah sebenarnya tidak bisa berpikir. Dan ini saya lontarkan dalam bentuk pertanyaan: pernahkah anda melakukan penelitian bahwa Aisyah itu salah dan bagaimana seluk beluk perang di Aceh? Dan jawabannya bikin hati semakin mangkel. Sambil berkacak pinggang dan bersandar di dinding, dia mengibaskan tangannya seraya berkata, “Sudahlah…”

Wasiat Dalam Pendidikan?

Setelah cukup lama hidup di Unisba, saya melihat kemandegan Unisba sebenarnya sama sekali bukan masalah dana, infrastruktur, atau kecilnya gedung, sebagaimana yang dinilai oleh banyak pihak. Luas gedung tidak identik dengan kemajuan. Masalah ini sebenarnya masalah ide atau konsep, yang telah didegradasikan secara benar dalam praktik-praktik primitif indoktrinatif.

Simaklah ucapan Pembantu Rektor III Affandi Iss di Media Indonesia, suplemen Media Kampus (3/11/03) tentang pembentukan karakter mahasiswa Unisba. “… selain diharapkan bisa menjadi suri tauladan di kalangan masyarakat, juga bisa melaksanakan keinginan para pendiri dan penggagas Unisba, yakni sebagai seorang cendikiawan muslim.”

Bagi saya, di kalimatnya itu terkandung potensi konservatif anti-kemajuan. Apa sebab? Sejarah membuktikan bahwa berbagai pesan atau tanda selalu lepas dari sumbernya • apalagi cendikiawan muslim sendiri merupakan suatu konsep yang sangat abstrak. Selalu ada pembiakan tanda hingga suatu saat tanda itu sendiri tak lagi bisa dikenali, termasuk oleh si pencetusnya sendiri. Tanda membiak dari satu kode sosial ke kode lainnya, dari satu tradisi ke tradisi lainnya, dari satu jaman ke jaman lainnya.

Dalam proses pembiakan itulah Unisba mengalami penggerogotan martabat dan kualitas pendidikan dari dalam dirinya sendiri, yang konsekuensinya mengancam kelangsungan hidup. Mereka terus merasa benar dengan wasiat itu meski sederet fakta terus menggunung, seperti nyaris seluruh dosen Unisba bukan ilmuwan melainkan pesuruh yang disuruh mengantarkan catatan pemikiran orang lain kepada mahasiswa yang kemudian disuruhnya mencatat. Hanya segelintir dari mereka mampu membuat buku serta mencatatkan namanya di gelanggang akademis. Atau dikalangan mahasiswa sendiri, dimana banyak sekali aktivis lembaga kemahasiswaan Unisba yang kini jago kandang belaka, yang hanya berani bergelut di seputar masalah administratif.

Hingga detik ini saya tidak mampu membayangkan apa pembelaan kaum konservatif itu terhadap data-data faktual ini. Dan sulit membayangkan apabila mereka ternyata masih saja percaya bahwa wasiat itu sebagai yang benar dan karenanya terus menerus dijadikan jargon. Sebab semestinya mereka sudah harus mengetahui bahwa pendidikan secara prinsipil bukanlah indoktrinasi!

Pendidikan bukanlah masalah wasiat-wasiatan. Pendidikan bukanlah suatu proses transfer pengetahuan. Pendidikan adalah suatu proyek untuk memanusiakan manusia, dimana setiap konsepsi teoritis harus ditumbuhkan dari dalam diri setiap mahasiswa. Pendidikan adalah tamansari bagi pusaran gagasan-gagasan alternatif yang cerdas!

Dengan kondisi faktual Unisba seperti saat ini, prosesi pendidikan Unisba tidak akan pernah melahirkan cendikiawan muslim, atau apapun labelnya. Sebab prestasi dalam suatu bidang akan muncul bila ada motivasi berupa kebanggaan atas institusi tempat ia berada. Kebanggaan itu akan membuat seseorang menekuni secara sungguh-sungguh apa yang tengah ia lakoni.

Akan tetapi kebanggaan itu tidak akan pernah ada meski mahasiswa disuruh tidur dengan jas almamater. Kebanggaan itu hanya akan hadir bila mahasiswa dididik oleh profesor-profesor radikal, dosen-dosen yang tidak terbelakang dalam kebudayaan, konsep, dan teori, senior-senior mahasiswa bernyali, teman-teman seangkatan pintar-pintar, marak jurnal-jurnal ilmiah bermutu, ada keterbukaan dalam setiap kebijakan, kampus kompetitif dan berpengaruh di dunia ‘nyata’, dan petinggi-petinggi, termasuk rektor, komit terhadap kampusnya. Tanpa fundamen-fundamen ini, jangan harap ada pendidikan. Atau jangan harap para sarjana sepuluh tahun lagi masih bisa menemukan keberadaan almamaternya.

Sering saya mencubiti diri sendiri untuk meyakinkan bahwa saya sedang tidak berada di sebuah rumah sakit jiwa atau penjara, yang para penghuninya memang dituntut untuk mengikuti apa kehendak pengajar.

Januari 2004

Suatu ketika salah satu pejabat rektorat di sebuah universitas marah besar kepada sekelompok mahasiswa. Ia marah kepada kelompok itu karena telah menempelkan simbol-simbol palu arit yang melambangkan sistem filsafat komunisme di sekeliling kampus. Setelah itu terjadi pertemuan antara keduanya. Dan seperti sudah diduga, kelompok mahasiswa ini serta merta dituduh atheis.

Terang saja kelompok ini merasa geli campur marah. Dengan kesal mereka mempertanyakan kepada pejabat itu apakah beliau sudah membaca beberapa karya Karl Marx seperti Manifesto of The Communist Party, German Ideology, Economic-philosophical Manuscript, Das Capital, atau beberapa karya tentang Marxisme-Komunisme. Tapi apa kata si pejabat universitas itu? Dengan tanpa malu-malu ia mengatakan tidak tertarik mempelajari hal-hal seperti itu.

Kalau gelandangan yang mengucapkan itu tentu tidak mengkhawatirkan. Tapi ini seorang pejabat universitas yang kebetulan datang dari disiplin ekonomi. Ada tiga yang menjadi pertanyaan kita. Pertama, tidak tahukah pejabat itu bahwa Marx adalah seorang ekonom? Kedua, tidak tahukah dia bahwa sejarah dunia akan berkata lain seandainya tidak ada Marx? Dan ketiga, bukankah Alvin Toffler dalam Gelombang Ketiga-nya telah mengatakan bahwa yang disebut buta huruf dewasa ini adalah bukan orang yang benar-benar tidak bisa membaca, melainkan orang yang tidak tahu tentang Marx?

Ketidaktahuan seorang akademisi tentang Marx adalah ironis yang pertama. Sedangkan ironis yang kedua adalah ketika seorang akademisi, dan tentu saja, kebanyakan dosen agama, mengatakan bahwa inti dari komunisme adalah atheisme. Tapi apakah benar demikian? Ada baiknya kita melihat perkataan Marx sendiri tentang agama: “Agama adalah keluh kesahnya makhluk tertindas, jantungnya dunia yang tidak punya hati, karena itu ia merupakan roh dari suatu keadaan yang tak memiliki roh sama sekali. Ia adalah candu rakyat.”

Apakah dengan kalimat demikian Marx bisa dikatakan Atheis? Bukankah Marx – dengan sikap kokoh untuk membebaskan manusia dari penindasan – justru bereaksi kepada Ludwig Feuerbach yang mengatakan Tuhan itu hanyalah proyeksi pikiran belaka? Apakah jika seseorang tidak pernah mengucapkan kata-kata Tuhan lantas bisa disebut Atheis? Apakah agama itu adalah Tuhan itu sendiri? Lantas bagaimana dengan kaum mistikus-Sufi? Bukankah dalam beberapa golongan spiritual, dalam Yahudi misalnya, untuk menyebut nama Tuhannya, Yahweh, akan dianggap mengerdilkan Tuhan itu sendiri? Bukankah apa-apa yang disebut Marx sebagai penderitaan manusia pada prakteknya memang seringkali ‘ditampung’ oleh kelompok keagamaan dengan anggapan yang wajar? Bukankah dulu MUI seringkali tidak berbuat apa-apa, jika tidak mau disebut sebagai alas kaki, ketika Orde Baru melakukan banyak tindak penghisapan terhadap rakyatnya sendiri?

Dengan ini menjadi jelas bahwa pengetahuan yang dimiliki orang-orang sejenis pejabat kampus tadi benar-benar menggelikan. Padahal jika komunisme kita letakkan pada sistem sosial-kultur, maka setiap usaha yang menentangnya, termasuk yang membakar buku-bukunya, adalah usaha untuk menghambat terjadinya keadilan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kita juga harus memaklumi bahwa inilah salah satu bentuk propaganda Orde Baru yang berhasil: menciptakan hantu komunisme yang diidentikkan dengan atheis di tengah-tengah masyarakat yang ‘terkesan’ religius. Apalagi buku-buku komunisme memang dilarang, hingga hanya sedikit orang yang bisa membacanya.

Mereka yang merasa dirinya intelektual dan paling beragama (biasanya orang tua) cenderung untuk tidak mau tahu dengan hal seperti ini. Dan tak heran jika mereka pun tidak tahu bahwa inti ajaran komunisme adalah kajian dan perlawanan terhadap sistem produksi yang timpang. Marx bekerja keras untuk mengetahui mengapa tenaga kerja harus menjadi komoditas? Mengapa sistem kapitalisme melahirkan buruh yang teralienasi dan nilai lebih? Mengapa pemilik modal yang menguasai sistem produksi, padahal pekerjaannya dilakukan oleh tenaga kerja (proletar)? Dengan kata lain, inti komunisme adalah bagaimana membuat dunia ini adil!

Cita-cita komunisme ini rasanya diketahui oleh seluruh intelektual di muka bumi, kecuali barangkali orang-orang sejenis pejabat universitas tadi. Dan orang-orang sejenis pejabat itu pun rasanya tidak mengetahui bahwa paradigma positivisme yang mereka gunakan dalam penelitian jelas berbau Marxis! Marx begitu terinspirasi oleh hukum-hukum positivisme untuk mengubah kehidupan masyarakat. Pengakuan Marx bahwa dirinya telah menemukan hukum-hukum perkembangan masyarakat pun dilandasi oleh asumsi-asumsi positivisme. Dan sebagai seorang positivis, Marx berambisi untuk membangun masyarakat yang berdasarkan hukum-hukum ilmiah (Watloly, 2001). Inilah alasan kenapa Marx membangun sebuah teori tentang Sosialisme Ilmiah. Dengan kata lain, secara epistemologis hukum-hukum komunisme adalah ilmiah, karena didasarkan atas hukum-hukum Materialisme-Positivistik!

Inilah ironis yang ketiga, yaitu ketika orang-orang sejenis pejabat itu menuduh mahasiswa komunis, tapi pada saat yang bersamaan paradigma yang digunakannya di dalam kampus adalah Positivisme! Yang tak kalah ironisnya adalah mereka pun tidak mengetahui bahwa paradigma yang masih menjadi mainstream ini, termasuk marxisme di dalamnya, selain diakui merusak (Jalaluddin Rakhmat), juga telah diakui sebagai sebuah penyakit peradaban (Fritjof Capra).

Untuk menghemat ruang, rasanya kita tidak perlu lagi menguraikan secara panjang lebar apa itu positivisme, materialisme atau marxisme-komunisme. Sebab kita bisa mengetahuinya lebih lanjut dari banyak buku-buku. Tapi yang pasti, hukum-hukum positivisme yang kuantitatif minded ini secara nyata telah melahirkan sarjana-‘sarjana pohon pisang, sekali berbuah sesudah itu mati’ (Profesor Andre A. Hardjana). Dan karenanya skripsi-skripsi yang dilakukan kaum kampus, baik dosen maupun mahasiswa, sama sekali jauh dari berguna. Mereka terlalu terlena dengan menganggap dunia realitas sudah dapat digenggam melalui ready-make theory-nya. Dengan kebodohan yang akut, mereka ini masih saja mempercayai hukum objektivitas yang mengisyaratkan bahwa apapun masalah yang diteliti, pastilah akan sama jika dikaji/dibaca oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Mereka tidak tahu bahwa kehadiran teori Realitivitas, Quantum, Bootstrap, dan belakangan teori Chaos, telah merevolusionerkan asumsi umum tentang cara memandang dunia.

Tapi sebagaimana seorang positivis, mereka memang tidak berusaha mendapatkan realitas apa adanya. Sebab paradigma yang dianutnya itu memang memerintahkan mereka untuk merekonstruksi realitas, seperti yang tercermin dalam teknik sampling. Dan tak aneh ketika ada pengakuan bahwa setiap entitas masing-masingnya adalah unik, maka ilmuwan jenis ini pun seketika menjadi tumpul. Penelitian-penelitiannya pun segera masuk keranjang sampah karena sudah tidak up to date lagi, mengingat betapa pesatnya proses dinamika perubahan perkembangan masyarakat, terutama semenjak revolusi komunikasi yang mendudukan pengetahuan-informasi ke tempat terhormat.

Belakangan kita sering mendengar tumbangnya ilmu-ilmu. Ada buku tentang matinya ilmu ekonomi, matinya ilmu politik, matinya ilmu komunikasi, matinya sosiologi, matinya ilmu pendidikan (pedagogik), dan pada tataran tertentu, ada yang mengisyaratkan kematian ilmu fisika (materialisme). Dari berbagai wacana itu ada satu pola kegagapan umum dalam menjelaskan masyarakat, yaitu adanya kesulitan ketika menemui suatu realitas ganda, bahkan paradoks.

Ambruknya ilmu itu dikarenakan paradigma yang dianutnya menghalangi para ilmuwan untuk melihat sebuah kesalahan dari suatu tatanan kemasyarakatan. Dengan menggunakan sudut pandang positivisme, teori-teori tidak lagi emansipatoris melainkan hanya fiksasi realitas dan mereduksinya pada apa yang terukur. Mata mereka tertutup dari realitas sebenarnya, bahwa semesta tidaklah terkunci dalam hukum-hukum kausalitas, linear, dan deterministik! Dan pada gilirannya, meminjam istilah Donny Gahral (2001), mereka-mereka itu menjadi intelektual teknis yang menggunakan keahliannya untuk mengabdi pada status quo. Sebab walaupun tetap mengakui bahwa masyarakat mengalami proses dalam tingkatannya masing-masing, namun pada dasarnya paradigma yang mereka anut justru bertentangan dengan makna proses itu sendiri. Penelitian-penelitian yang digunakan akademisi seperti itu justru menghasilkan penelitian-penelitian yang bersifat final. Dan ini dimungkinkan karena penekanannya akan ’ Ada’, dan bukannya ’Mengada’, sebagaimana dalam pemikiran post-modernisme.

Akibat lain adalah birokratisasi kampus yang sudah diluar akal sehat. Logika mati begitu berhadapan dengan aturan administrasi
baku yang diklaim siap pakai itu. Tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi, meski salah satu cikal bakal sekolah itu sendiri, yaitu Akademia yang didirikan oleh Plato, bertumpu pada dialog. Pendidikan pun akhirnya menggunakan sistem bank, yaitu sistem transfer fakta-fakta yang harus dihafal oleh peserta-didik seperti layaknya suatu bank.

Kemudian ini menjadi sebuah lingkaran setan. Mahasiswa terseret untuk hanya mengejar IPK yang tinggi. Asumsinya adalah bahwa angka-angka IPK tersebut pastilah telah mengandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan konsekuensi logisnya, banyak seminar-seminar atau pers-pers kampus hanya berkutat dipermasalahan yang tidak signifikan dan tidak bermutu. Mahasiswa merasa lebih tertarik untuk menjadi penghibur (entertain), meski hiburan yang ditawarkannya sungguh menggelikan, kalau tidak mau dibilang norak atau kampungan.

Pendidikan menjadi kacau balau karena menggunakan pendekatan positivistik yang mewujud menjadi sistem bank. Tapi karena diri sudah terlalu akrab dengan kebodohan dan kemalasan, sebagaimana pejabat kampus tadi, maka berbagai kecaman terhadap sistem pendidikan
gaya bank (kuantitatif) ini pun tak diindahkan. Kritik pedas Profesor Paulo Freire bahwa teaching is not transfering knowledge sama sekali tidak digubris. Termasuk peringatan keras dari Profesor Tilaar (2002) bahwa pendekatan
gaya bank ini mengandung bahaya mengembangkan budaya bisu.

November 2003

Ada sesuatu yang terasa ganjil di lingkungan masyarakat pendidikan. Pola-pola pendidikan yang monologis, banyaknya dosen yang tidak mengikuti perkembangan wawasan keilmuan, serta tidak adanya kehendak untuk memberikan ruang bagi ekspresi pemikiran yang liar sekalipun, merupakan dampak dari suatu pemisahan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Padahal kehadiran universitas yang bercikal bakal di Yunani dahulu kala dimaksudkan untuk mengembangkan kebebasan berpikir, diskusi-diskusi dan simposium-simposium.

Bila kita cermati benar-benar, pola pendidikan yang berlaku saat ini di Indonesia hanyalah berorientasi pada berapa jumlah mahasiswa yang telah dihasilkan oleh suatu institusi pendidikan. Tidak ada pengembangan ilmu, dan karenanya tak heran jika peringkat universitas
Indonesia secara keseluruhan saat ini berada pada titik yang paling memalukan.

Kiranya ada tiga hal yang membuat universitas begitu mandul dalam melahirkan pemikiran-pemikiran baru, yaitu permasalahan epistemologi paradigma, pemisahan universitas negeri dan swasta serta mahalnya biaya sekolah serta buku-buku.

Epistemologi Paradigma
Ada semacam julukan yang diperuntukkan bagi institusi-institusi pendidikan yang tidak menyentuh masyarakatnya, yaitu universitas menara gading. Istilah menara gading dapat diartikan sebagai suatu komunitas masyarakat terdidik yang tidak menyentuh kendala-kendala dari dunia-nyata. Komunitas ‘makhluk-makhluk bercahaya’ itu pernah disindir oleh Albert Einstein – dalam suratnya kepada Ratu Belgia – sebagai “suatu dusun yang aneh dan sangat santun, yang dihuni oleh makhluk-makhluk setengah dewa yang berjalan dengan jangkungan.”

Tapi apa yang menyebabkan sebuah komunitas terdidik terlepas dari dunia-nyatanya? Apakah itu semata dorongan kemalasan dan gengsi untuk turun ke lapangan? Atau paradigma yang digunakan memang membatasinya untuk melihat dunia-nyata? Disini bisa dikatakan bahwa semuanya bekerja secara sinergis dalam membatasi ‘penglihatan’ terhadap dinamika masyarakat.

Dalam kehidupan universitas, paradigma adalah semacam kunci untuk melihat dunia. Dalam bahasa Thomas Kuhn, itu adalah kesepakatan warga akademis dalam memberi fondasi bagi aplikasi selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan disini tentulah apa paradigma yang digunakan sehingga sehingga mereka terlihat terkurung dalam isolasi intelektualnya? Banyak pakar yang menganggap bahwa kemandegan itu bersumber dari paham-paham materialisme dengan seluruh ahli warisnya, terutama positivisme.

Positivisme, dengan tokoh besarnya August Comte, memang telah menghegemonikan prosedural penelitian ilmu alam kepada seluruh disiplin ilmu lainnya. Comte pernah mengatakan bahwa tidak ada ilmu yang sahih selain yang mengikuti cara-cara ilmu alam. Tapi kita juga mesti menyadari bahwa pada waktu itu memang ada semangat untuk menghormati fisika sebagai pengganti filsafat. Menurut Immanuel Walerstein, “begitu kerja empiris eksperimental menjadi lebih sentral dalam dunia ilmu, maka filsafat oleh para ilmuwan alam dipandang sebagai pengganti teologi belaka, yang sama-sama bersalah atas pernyataan-pernyataan kebenaran a priori yang tak dapat diuji.” Dan pada perkembangannya, filsafat yang bertumpu pada aliran idealisme dengan segala variannya telah dilemparkan ke pojok yang paling pengap dari universitas. Ada semangat untuk pencapaian keadaan objektif melalui pengukuran (selain alasan yang menganggap filsafat sebagai suatu disiplin yang berbahaya).

Dan dengan berbagai faktor seperti betapa bergengsinya ber-fisika, maka seluruh ilmu-ilmu kemanusiaan pun lantas mengikuti jalan fisika sebagaimana yang diproklamirkan oleh Comte itu. Bahkan argumen fisika klasik yang menyatakan bahwa materi itu diam dan pasif – dan karena diam-nya itu maka materi dapat diukur – diadopsi bulat-bulat oleh ilmuwan sosial yang menganalogikan materi itu sebagai masyarakat. Semenjak itu pula, dalam semangat pengukuran, manusia mulai dianggap sekedar angka-angka. Intelejensia manusia pun mulai diukur dalam bentuk IQ. Bahkan sempat ada mitos bahwa IQ itu tetap dan tidak berubah, sebelum akhirnya digusur oleh EQ, SQ yang kemudian dirangkum oleh Agus Nggermanto dalam Quantum Quotient (QQ).

Positivisme yang menganggap kriterium kebenaran bergantung pada keterukuran dan bebas nilai pada hakikatnya telah membutakan para ilmuwan dalam melihat kebobrokan masyarakat serta kewajiban emansipatorisnya. Mereka tidak mampu melihat sebuah kesalahan atau kebenaran karena memakai kacamata yang bermerk ‘generalisasi bin reduksionis yang determinat’. Bagi mereka cukup untuk memungut beberapa sampel saja untuk kemudian mengklaim itu sebagai representasi dari keseluruhan. Tak heran jika pribadi-pribadi hilang. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki jiwa, nafsu, pemikiran dan kehendak bebas, diredusir menjadi kepingan-kepingan mesin yang kemudian disusun menurut teknik baku yang siap pakai.

Melihat ini Albert Camus bereaksi dengan mengatakan bahwa “jika orang direduksi sampai hanya menjadi karakter di dalam sejarah maka ia tidak memiliki pilihan lain selain turun menjadi suara dan kegeraman penuh amarah dari suatu sejarah irasional yang lengkap!” Sementara itu Ian Stewart, Profesor Matematika dan pakar teori chaos mengatakan dengan tegas bahwa semua generalisasi adalah keliru!

Sifat-sifat generalisasi, reduksi, linear dan objektif itu pada dasarnya menafikkan suatu perubahan. Walaupun mereka tetap mengakui bahwa masyarakat mengalami proses dalam tingkatannya masing-masing, namun pada dasarnya paradigma yang mereka anut justru bertentangan dengan makna proses itu sendiri! Penelitian-penelitian yang digunakan akademisi seperti itu justru menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bersifat final. Dan karena proses perkembangan masyarakat adalah tak terduga sangking dinamisnya, maka tak heran jika banyak yang mengatakan bahwa hasil-hasil penelitian semcam itu akan segera masuk keranjang sampah karena sudah tidak up to date. Mereka jelas akan mengalami kesulitan ketika menemui suatu realitas ganda. Meminjam istilah Donny Gahral Adian, mereka-mereka itu adalah intelektual teknis yang menggunakan keahlian mereka untuk mengabdi pada status quo!

Setiap kita tahu bahwa universitas adalah jantungnya bagi sebuah negara. Karena itu sudah saatnya seluruh civitas akademika untuk melakukan tindakan emansipatoris terhadap lingkungan dengan cara menggusur terlebih dahulu paradigma yang selama ini bertengger di setiap kepala kita, yang begitu mengakar pada para otoritas pendidikan.

Paradigma lama yang mempersepsikan sesuatu diluar kita sebagai objek harus kita runtuhkan. Banyak pakar yang menyebutkan bahwa paradigma itu benar-benar mengabaikan apa yang sebenarnya kita miliki secara alamiah, yaitu aspek-aspek mental. Dan tak heran bila Deddy Mulyana menuding bahwa negeri ini telah begitu banyak menghasilkan sarjana-sarjana bermental rendah. Menurutnya inilah salah satu alasan mengapa negara kita begitu subur dengan berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang pada gilirannya telah membawa manusia pada krisis moral, politik dan ekonomi yang dahsyat pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Banyak pemimpin kita yang ternyata penggarong harta rakyat, termasuk mereka yang bergelar Profesor dan Doktor.

Dan kini epistemologi itu telah direvolusi oleh epistemologi baru dalam domain Idealisme. Saat ini kita tidak bisa lagi mempersepsikan manusia di luar kita sebagai objek yang bisa diukur, sebagaimana dalam metodologi materialisme-positivisme-mekanistik. Sebab manusia memiliki jiwa dan perasaan. Manusia bukan sekedar mesin-mesin organis. Dengan menempatkan manusia lain sebagai objek, kita tidak akan benar-benar mengetahui apa yang sebetulnya diinginkan olehnya. Sebab respon seseorang atau masyarakat ketika menghadapi suatu situasi tidaklah bersifat mekanis dan tidak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Individu atau masyarakat memiliki kemampuan untuk menentukan lingkungan mereka sendiri. Setiap individu memiliki potensi yang sama besarnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan diakui bahwa kecerdasan itu datang tidak bertahap, melainkan melompat tanpa dapat diperkirakan sebelumnya.

Untuk mengeksplorasi hal tersebut, sebagai bagian dari pengabdian kampus terhadap masyarakat, selayaknya kita menggunakan perspektif subjektif, yaitu suatu proses pengambilan peran. Kita selayaknya ‘mengambil’ secara utuh pola pikir mereka seraya kita terus memberi contoh tentang bagaimana persaingan individu dapat memacu suatu kemajuan sosial. Kita ‘menyatu’ dengan mereka, sebab kita juga adalah masyarakat yang hanya sedang ‘diasingkan’ untuk kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat. Ini adalah proyek besar, dan karenanya kita di dalam kampus sendiri yang sudah begitu pengap mesti melakukan suatu penggusuran dalam rangka mengembalikan kedaulatan mahasiswa untuk menganalisis dan berpikir sebebas-bebasnya. Bagi masyarakat, revolusi yang kita lakukan kedalam ini mungkin tidak akan terasa langsung. Tapi kita hanya berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi Indonesia mendatang. Meminjam istilah Taufik Ismail, kita sudah terlalu lama malu jadi orang Indonesia!

Mungkin banyak yang akan mengatakan bahwa itu terlalu idealis. Padahal dalam gelombang ketiga ini, pertentangan antara idealisme dan pasar (yang tak pernah jelas definisinya) adalah sudah usang! Kita dapat membaca perkembangan bagaimana karya-karya yang ideal justru laku di pasaran. Pertentangan itu hanya terjadi jika menggunakan perspektif materialisme, yaitu kita akan kita menganggap masyarakat itu objek, yang pasif dan bodoh.

Moto kampus sebagai penggerak perubahan dapat kita jadikan semangat yang membara untuk melakukan suatu revolusi pola pikir, revolusi epistemologi, dan pada gilirannya revolusi pendidikan. Menurut Everett Reimer, selama ini sekolah justru memancing perlawanan terhadap pendidikan yang memaksakan pengajaran yang tidak dikehendaki. Untuk itu kita semua membutuhkan suatu konsepsi yang bersifat visioner. Kita membutuhkan kampus yang makhluk-makhluknya terdiri dari jiwa-jiwa yang kreatif, bebas dan futuristik. Sebab, kampus adalah tempat lahirnya ide-ide baru.

Pemisahan Universitas Negeri dan Swasta

Kepada para mahasiswa swasta. Sadarkah kita bahwa negara telah berbuat sedemikian jahatnya kepada kita? Kami yakin bahwa logika pemisahan ini terkait erat dengan pola pikir materialisme yang telah terbiasa memecah realitas agar dapat mempelajarinya. Mari kita lihat sejenak bagaimana ini bisa terjadi.

Negeri ini sepertinya sangat suka sekali memisah-misahkan rakyatnya berdasarkan aturan main feodalisme. Di kereta api, ada kelas eksekutif, bisnis atau pun ekonomi yang sepertinya hanya pantas untuk ditempati oleh kambing-kambing, dikarenakan tidak manusiawinya kelas ekonomi itu untuk mengangkut manusia. Perbedaan kelas seperti itu dapat kita jumpai juga di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Bukankah suatu keganjilan adanya universitas negeri yang ditopang oleh negara dalam masalah fasilitas dan universitas swasta yang minim fasilitas? Mengapa negara harus memisahkan universitas menjadi dua bagian? Mengapa negara membantu pendanaan universitas tertentu? Mereka anggap apa mahasiswa swasta itu?

Kita sebagai generasi muda, yang dengan berani kita klaim masih berpikiran jernih dan masih berpihak dengan idealisme dalam pengertian umum, harus tergerak melihat fenomena pendidikan di negeri kita yang tercinta ini. Apakah salah kita kalau kita tidak masuk universitas negeri? Mungkin ketika kita tidak lulus UMPTN, kita berpikir kalau kemampuan kita terbatas dibandingkan dengan mereka yang lulus UMPTN. Tetapi jika kita melihatnya secara kritis, bukan sekedar inderawi yang menjadi sahabat materialisme, itu bukanlah sepenuhnya salah kita! Itu dikarenakan bangku perguruan tinggi negeri yang disediakan negara terbatas! Permintaan lebih besar dari kemampuan!

Negara ini begitu jahat karena bagi mereka-mereka yang tidak mendapat jatah pendidikan dari negara malah dicap secara tidak langsung sebagai sebagai warganegara kelas dua dalam pendidikan tanpa merasa perlu memikirkannya lebih lanjut. Akibat lainnya, pertama, sulitnya kita bersaing dalam dunia nyata, karena pasar di luar
sana telah termakan image yang diciptakan penguasa tadi. Kedua, dengan sistem seperti itu, secara tak langsung telah menumbuhkan keminderan dan sifat lembek serta malas belajar dari dalam dirinya sendiri.

Setelah itu kita melihat betapa enaknya universitas negeri, sehingga sangat wajar jika mahasiswa-mahasiswanya pintar-pintar, kritis dan juga arogan. Yang terakhir sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, tetapi itu bukanlah kemauan mereka. Itu ulah penguasa yang – mungkin sudah buntu pikirannya – sengaja menciptakan polarisasi mahasiswa Indonesia supaya dapat selalu dikontrol, supaya mahasiswa
Indonesia sulit bersatu. Rasanya jelas bahwa pemisahan ini hanya bersifat politik administrasi dan bukan atas alasan pengembangan intelektual.

Mahalnya Sekolah serta Buku-Buku

Pada bagian ini rasanya kita tidak perlu berpanjang-panjang. Mahalnya biaya sekolah dan buku-buku telah kita rasakan betul dalam keseharian kita. Terlihat sudah betapa untuk bisa cerdas membutuhkan biaya yang tidak murah. Lupakah orang-orang tua penguasa itu bahwa sekolah, pemuda dan buku merupakan aset dari kehidupan bernegara yang berkualitas?

Sekolah terlalu mahal untuk menjadi suatu sistem pendidikan yang katanya universal. Mahalnya pendidikan adalah bukti betapa sekolah justru melestarikan ketidakmerataan! Sekolah semestinya terjangkau untuk semua orang. Ini penting supaya kesenjangan antara si pintar dan si bodoh dapat dikurangi. Dan tentu saja ini tidak terlepas dari kesenjangan yang juga terjadi dalam bidang ekonomi, yaitu antara si kaya dan si miskin.Apa-apa yang kita tuntut ini memang menuju suatu kemapanan. Tapi kemapanan yang kita maksudkan berbeda secara definif dengan kemapanan yang terjadi selama ini, yang telah mengandung korban yang siap merongrong didalam dirinya sendiri. Kemapanan yang kita inginkan adalah kebebasan yang dinamis dan produktif. Kemapanan yang selalu terbuka terhadap seluruh pertanyaan dan mampu berubah cepat. Kita tidak menginginkan kapitalisme purba dan sosialisme ilmiah. Tapi kita menginginkan jiwa kapitalisme dan sosialisme sebagaimana adanya. Kita tidak ingin dicekoki banyak pelajaran-pelajaran yang tidak kita kehendaki. Kita hanya menginginkan pelajaran yang memang ingin kita pelajari sebagai bekal kita hidup kelak.

Kita sudah besar. Idiom ‘bapak lebih tahu’ sudah runtuh di gelombang ketiga ini. Kita tahu bagaimana semestinya memperlakukan teman main. Kita tahu bagaimana semestinya berpakaian. Kita tahu bahwa kita punya otak dan hati nurani. Dan kita juga tahu bahwa kesadaran yang kita miliki bersifat ilahiah.Sebagai penutup, ada baiknya kita menyimak benar-benar apa yang dikatakan seorang filosof besar yang bernama Aristoteles: barang siapa yang sudah merenungi dalam-dalam seni memerintah manusia, pasti yakin bahwa nasib sesuatu imperium tergantung pada pendidikan anak-anak mudanya!

November 2003

Sudah lewat dua tahun semenjak reformasi 1998 kita hanya menyaksikan bola yang dimainkan generasi muda diambilalih oleh orang-orang oportunis yang tidak peka terhadap bangsa
Indonesia. Selama dua tahun itu pula kita kembali kuliah, berpesta, membaca atau pun hanya berdiam diri di rumah. Kini setelah dua tahun kita hanya melongo melihat kaum oportunis bergaya yang menyesakkan dada kita yang gelisah, rasanya kita perlu untuk mengkaji kembali ada apa dengan negara ini. Kemana reformasi sosial yang kita maksudkan bersama dulu? Kita harus kembali berkumpul untuk menyesuaikan pendapat dalam bentuk aksi. Aksi kali ini haruslah berbeda dengan gerakan 66 atau pun 98. Ketika itu mahasiswa kecolongan karena tidak adanya thinkthank yang merumuskan setelah penguasa jatuh lalu apa. Mungkin ketika reformasi sosial 98, cakupan mahasiswa terlalu luas, sehingga banyak celah yang kita tinggalkan untuk untuk diputarbalikkan kaum oportunis tadi. 

Reformasi yang kita gulirkan kemarin haruslah kita kaji kembali. Kata reformasi di segala bidang terkesan terlalu angkuh, sepertinya kita hanya mampu berteriak-teriak di jalanan. Untuk hanya berteriak-teriak seperti itu, tidak perlu kaum terpelajar, pencopet pun bisa. Langkah pertama yang harus kita benahi haruslah bermula dari sistem pendidikan. Dominasi penguasa yang sangat tidak ilmiah mulai terasa sangat mengganggu pikiran kita.
Ada dua permasalahan yang harus kita gugat disini. Dan dua persoalan besar itu sangat logis untuk kita gugat karena permasalahan tersebut secara fundamental merugikan kita, khususnya mahasiswa, sebagai generasi pewaris negara ini. 

Permasalahan pertama, kelas. Negeri ini sepertinya sangat suka sekali memisah-misahkan rakyatnya berdasarkan aturan main feodalisme. Di kereta api, ada kelas eksekutif, bisnis atau pun ekonomi yang sepertinya hanya pantas untuk ditempati oleh kambing-kambing, dikarenakan tidak manusiawinya kelas ekonomi itu untuk mengangkut banyak manusia. Perbedaan kelas seperti itu dapat kita jumpai juga di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Bukankah suatu keganjilan adanya universitas negeri yang ditopang oleh negara dalam masalah fasilitas dan universitas swasta yang minim fasilitas ? Mengapa negara harus memisahkan universitas menjadi dua bagian? Mengapa negara membantu pendanaan universitas tertentu? 

Kita sebagai generasi muda, yang dengan berani kita klaim masih berpikiran jernih dan masih berpihak dengan idealisme, harus tergerak melihat fenomena pendidikan di negeri kita yang tercinta ini. Apakah salah kita kalau kita tidak masuk universitas negeri ? Mungkin ketika kita tidak lulus UMPTN, kita berpikir kalau kemampuan kita terbatas dibandingkan dengan mereka yang lulus UMPTN. Tetapi jika kita melihatnya secara kritis, itu bukanlah salah kita. Itu dikarenakan bangku perguruan tinggi negeri terbatas. Permintaan lebih besar dari kemampuan. 

Dan sangat kejam dan naïf jika perguruan tinggi negeri hanya menyandarkan diri berdasarkan NEM SMA dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang berakibat masuknya mereka ke universitas swasta dan langsung menyandang gelar (secara tak langsung) sebagai warganegara kelas dua dalam pendidikan. 

Akibat lainnya pertama, sulitnya kita bersaing dalam dunia ‘nyata’, karena pasar diluar sana telah termakan image yang diciptakan penguasa tadi, kedua, dengan sistem seperti itu, secara tak langsung membina mental mahasiswa swasta menjadi lembek dan malas belajar. 

Setelah itu kita melihat betapa enaknya universitas negeri, sehingga sangat wajar jika mahasiswa-mahasiswanya pintar-pintar, kritis dan juga arogan. Yang terakhir, sudah menjadi rahasia umum, tetapi itu sebenarnya bukanlah kemauan mereka, itu ulah penguasa yang – mungkin sudah buntu pikirannya – sengaja menciptakan kelas dalam pendidikan agar dapat selalu dikontrol, agar mahasiswa
Indonesia sulit bersatu. 

Sepertinya kita terpaksa dilempar tak berdaya ke universitas swasta yang kita tahu sendiri fasilitasnya. Untuk itu kita harus menuntut penguasa untuk membiayai universitas swasta atau stop pendanaan bagi universitas negeri. Atau jika otonomi kampus telah berjalan, yang berarti pemberhentian dana bagi universitas negeri, maka kini pemerintah haruslah membiayai universitas swasta. Sebab walaupun subsidi bagi universitas negeri telah dicabut, mereka telah berada dua langkah di depan universitas swasta. Dengan di stopnya subsidi untuk negeri dan dibantunya swasta, setidaknya pemerataan nantinya akan didapat antara universitas negeri dan swasta. Hapuskan kata-kata negeri dan swasta dalam pendidikan. Biarkan setiap universitas bersaing sempurna dan sehat, dengan begitu kemajuan ilmu pengetahuan bagi negeri ini dapat dengan cepat kita raih. 

Permasalahan kedua, kurikulum. Masalah kurikulum tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pertama tadi. Mahasiswa – baik negeri maupun swasta – diwajibkan untuk tunduk terhadap kurikulum yang begitu membosankan dan boros.Adanya mata kuliah Ilmu Budaya Dasar (IBD), Sistem Sosial Budaya Indonesia (SSBI), Komunikasi Sosial Pembangunan (KSP) adalah sebuah bukti betapa tidak tepat gunanya kurikulum. Bukankah sudah ada mata kuliah pengantar antropologi dan pengantar sosiologi yang memang bergelut dengan pemikiran itu ? Kemudian masih dipisahnya mata kuliah Sistem Politik Indonesia (SPI) dengan Sistem Ekonomi Indonesia (SEI). Dalam kondisi sekarang, masih dapatkah ekonomi melepaskan diri dari politik atau sebaliknya? 

Begitu juga dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia tak berbeda sama sekali dengan pelajaran Bahasa Indonesia di SMA atau SMP. Di mata kuliah Bahasa Indonesia sama sekali tidak dibahas sama sekali permasalahan semiotika. Yang lebih ditekankan adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sepertinya kita dianggap tidak mengerti sama sekali bahasa ibu kita itu. 

Yang tak kurang lucu adalah adanya mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar (IAD). Sepertinya ini titipan dari ilmu fisika untuk ilmu sosial, yang entah apa gunanya itu. Adanya mata kuliah IAD ini hanya menguatkan anggapan kuno bahwa hanya fisikalah ilmu satu-satunya, yang menjadi standar ilmu sosial. 

Dibalik ketidaktepatan kurikulum, terdapat permasalahan lain di strata satu yaitu antara teori dan praktek. Sistem sosial pendidikan saat ini membagi pendidikan secara hirarki, makin tinggi makin teoritis. Di bawah S1 ini masih banyak sekolah-sekolah profesi seperti D1, D2, D3 atau kursus-kursus, dan diatasnya masih ada S2 dan S3. Dedy Mulyana pernah mengatakan, apa yang membedakan lulusan program S1 dengan lulusan S2 atau S3 atau bahkan dengan D3? 

Selanjutnya ia memberikan contoh untuk membaginya dalam porsi 70 % teori dan 30 % praktek untuk S1. Tapi kita dapat bertanya pula apakah universitas atau DEPDIKNAS mengeluarkan kebijakan seperti itu dalam bentuk kurikulum? Dan jika benar, apa jaminannya agar kedua hal tersebut tetap berada dalam porsinya ? Apalagi jika pengajarnya berjiwa praktisi tetapi mengajar kuliah teoritis. 

Intinya, dalam sistem pendidikan sekarang ini, masih ada tawar menawar antara ilmu pengetahuan dengan praktisi. Memang, biasanya kemapanan mengandung korban yang siap membalas di dalam dirinya. Bukan kemapanan seperti itu yang kita maksudkan sekarang, tetapi kemapanan yang selalu terbuka terhadap seluruh pertanyaan dan mampu berubah cepat. 

Kurikulum universitas yang ditentukan penguasa lewat DEPDIKNAS terlihat sangat lamban dalam menyikapi fenomena sosial. Permasalahan modernitas dan posmodernitas, semiotika atau apa pun, tidak termasuk dalam kurikulum untuk didalami mahasiswa dalam bentuk mata kuliah tersendiri. Padahal universitas adalah tempat lahirnya ide-ide baru. Sekali lagi, sepertinya penguasa – yang tidak bodoh itu – memiliki maksud-maksud tertentu. 

Masih dalam permasalahan kurikulum, ada satu lagi keganjilan dalam masyarakat, yaitu berbondong-bondongnya orang untuk extension dari D3 ke S1. Kenapa aneh? Sebab bukankah D3 lebih tertuju kepada aplikasi-aplikasi lapangan sedangkan S1 lebih kepada pemikiran-pemikiran teoritis. Artinya, dengan extension, mereka dididik untuk tahu dulu permasalahan lapangan / kerja untuk kemudian mengetahui teori-teori praktek. Bukankah ini terbalik ? Idealnya orang harus tahu dahulu mengenai teori-teori, baru kemudian menerapkannya di lapangan. Dengan begitu segalanya akan teratur atau sistematis dilihat dari tataran global. 

Mungkin inilah sebabnya negara ini ibarat benang kusut. Kaum idealis sering terbentur dengan realitas seperti ini. Tapi ini adalah kenyataan. Untuk merubahnya memang sulit karena masyarakat – seperti biasanya – selalu menganggap wajar penyimpangan-penyimpangan dari apa-apa yang dianggap ideal. Yang dikhawatirkan adalah lama-lama nanti pikiran ideal malah dianggap salah karena menyimpang dari penyimpangan yang mapan. Sepertinya ideal itu hanya ada di otak mahasiswa. Dan walaupun berat, kita harus merubahnya. Dan pergerakan mahasiswa sebenarnya tidaklah identik dengan pergantian kekuasaan saja. Hariman Siregar mencatat, revolusi mahasiswa di Prancis berhasil merubah sistem pendidikannya. Dan ingat, perubahan selalu berada dibawah bendera universitas! 

Kita yakin,
Indonesia masih bisa dirubah. Cara pertamanya adalah rubah sistem pendidikan menjadi betul-betul ilmiah! Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh supremasi masyarakat sipil (dan pertahanan suatu bangsa ditentukan oleh militernya) dan biasanya berasal dari universitas, karena itu universitas harus dibersihkan dari hal-hal yang tidak berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Karena, senjatanya masyarakat sipil adalah ilmu pengetahuan, bukannya pisau atau pun senjata / tongkat seperti militer, yang bentukan dan ‘doktrin’ kesangarannya masih saja ada dalam lingkungan universitas.Sistem pendidikan harus bisa kita rubah, karena para pemimpin negara masa depan nantinya akan lahir dari sistem pendidikan sekarang, yang kita sebut kacau balau ini. Kalau tidak kita lakukan, kita akan dikutuk sejarah. Artinya kalau bukan kita mahasiswa yang bergerak, siapa lagi! 

Januari 2000