Kasus tewasnya beberapa wartawan di kapal Lavina 1 semestinya tidak hanya dibaca sebagai tragedi-dramatik yang herois dari profesi jurnalis. Ia sebetulnya lebih memberi pesan bahwa negeri ini bukanlah negeri hukum.

Di sekitaran tahun 2005, seorang wartawan tabloid The Sun pernah berhasil menerobos kompleks Akademi Militer Sandhurst di Surrey, Inggris. Wartawan tersebut memasuki sekolah yang juga dihuni oleh pewaris tahta Kerajaan Inggris, Pangeran Harry, dengan cara menyamar sebagai mahasiswa.

Pesan dari The Sun tak lain adalah membuktikan betapa lemahnya sistem keamanan di kompleks militer itu. Si wartawan bisa dengan mudah berkeliling dan membuntuti Pangeran Harry dari jarak yang sangat dekat, yang dibuktikannya dari gambar yang berhasil ia peroleh.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh sejumlah wartawan Indonesia yang menaiki kapal Levina 1. Mereka dengan leluasa menaiki kapal tersebut tanpa ada petugas yang merasa dirinya harus menegakkan Standard Operation Procedure (SOP). Tidak ada perintah tegas penggunaan pelampung atau memberi informasi tentang kelaikan kapal untuk dinaiki. Petugas sendiri tak merasa penting untuk mensterilkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kepentingan investigasi petugas.

Wartawan tentu saja tak bisa disalahkan. Wartawan itu ibarat air yang selalu mencari celah lubang. Bahkan untuk yang tak ada lubang pun ia akan berupaya menjebolnya. Masalahnya lebih pada siapa yang menjaga lubang tersebut. Kenapa tugas penjagaan tersebut tidak dijalankan?

Jawabannya tentu saja didasarkan kedekatan (atau kemampuan merayu) wartawan dengan petugas. Jika dekat, apa saja boleh. Apalagi jika punya uang untuk menyogok. Semua pasti lancar dan cepat. Lihat saja jumlah penumpang kapal Levina 1 sendiri. Hingga saat ini belum di dapat kepastian berapa orang yang sebetulnya ada di kapal tersebut. Palang Merah Indonesia menyebut 440 orang; Administrasi Tanjung Priok 316 penumpang; sedangkan di dalam Manifes Penumpang Levina 1, 307 penumpang.

Bisa dipastikan, petugas memang tidak begitu hirau pada daya angkut dan jumlah penumpang, apalagi kenyamanan. Mereka biasanya lebih fokus pada bayarannya. Meski tidak mendapat tempat duduk, seperti yang juga terjadi di bus atau kereta api, petugas tetap memunguti uang penumpang.

Pola yang sama juga ditunjukkan di rubrik Suara Pembaca harian Kompas (26/02). Di sana tertulis betapa sistem keamanan di Bandara Soekarno-Hatta sangat rapuh. Meski jelas tertulis penjemput yang mau masuk harus melalui pintu di lantai bawah, ternyata sejumlah orang bisa juga memasuki pintu keberangkatan tanpa punya PAS Bandara.

Sudut pandang dari semua hal di atas adalah kebaikan hati sang petugas. Dan tentu saja, kebaikan ini merupakan budi yang harus dibalas dalam bentuk uang. Ada uang persoalan selesai, begitu konon kabarnya.

Rasanya tak ada lagi yang bisa berpikir panjang bahwa harga yang harus dibayar atas lemahnya penegakkan aturan ini bisa sangat mahal. Dan kita baru ribut besar setelah ada kapal tenggelam, kereta api tabrakan, pesawat jatuh, atau bom meledak. Dan itu pun mensyaratkan jumlah korban haruslah besar. Kualitas kesakitan atau ketidaknyamanan rasanya selalu menjadi faktor X yang tak pernah bisa dikenali oleh kesadaran kebanyakan orang Indonesia.

Saya yakin, tak satupun orang Indonesia yang merasa asing dengan fenomena tersebut. Dalam diam kita bisa berucap “inilah Indonesia”. Apa yang menjadi hitam di atas putih, sama sekali tidak menyublim dalam kesadaran kolektif orang Indonesia. Kertas tetap kertas, dan di lapangan kenyataan berbicara lain. Bahkan sejak kuliah sudah ada pameo bahwa teori itu berbeda dengan praktek; bahwa kejaran orang bersekolah adalah ijazah.

Tidak perlu kita jauh-jauh berbicara hal-hal besar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti kasus Suharto yang harus diadili, atau harus terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Di tingkat individu pun, masyarakat Indonesia memang abai terhadap peraturan, entah itu di jalan raya atau mengurus surat-surat tertentu.

Satu hal yang bisa dibaca dari kenyataan ini adalah betapa masyarakat indonesia, secara kolektif, belum sampai pada kesadaran pentingnya sebuah aturan untuk ditegakkan. Artinya, jika level yang tertulis itu belum melekat di dalam pikiran, apalagi di level etika.

Siapa yang tak khawatir jika TKI yang dikirim ke luar negeri menjadi bahan penyiksaan, misalnya? Pasalnya, pelatihan keterampilan untuk para TKI memang hanya keharusan yang datang dari nurani. Tak tertulis bahwa pelatihan itu sebagai sesuatu yang harus ditegakkan.

Serta merta kita kembali pada soal di atas. Jika pun sudah tertulis, tak ada jaminan etika itu akan membuahkan perilaku. Dan sulit untuk menyetop pertanyaan, kita ini bangsa apa? Darimana kita berasal hingga begitu berbeda dari bangsa lain? Jika yang tertulis sudah tidak dihiraukan, apa jadinya masa depan kita?

Maret 2007

Titik tekan dalam teori-teori ilmu sosial adalah kelompok-kelompok atau struktur-struktur yang ada di masyarakat. Individu-individu, pada sebagian besar aliran ilmu sosial, tidak dilihat sebagai inti masalah. Peran individu biasanya dilewatkan begitu saja sebagai alat penggerak roda struktural.

Dalam ilmu sosial, terutama dari aliran naturalistis-fungsionalis-mekanistis-behaviorisme, individu dianggap sebagai aktor yang melakukan tindakan hanya semata-mata sebagai akibat rangsangan sosial yang melembaga. Praktek penafsiran makna individu terhadap interaksi sosial bukanlah hal yang signifikan untuk mendapat tanggapan teoritis.

Namun demikian, dewasa ini tumbuh juga berbagai aliran yang lebih humanis, yang melihat justru individu-individu yang berinteraksilah yang membentuk struktur. Kelompok aliran ini biasanya disebut sebagai kelompok kualitatif, yang didalamnya terdapat banyak sayap-sayap kajian. Dan interaksi itu dilihat sebagai sebuah pertukaran sosial yang acak (chaos), konvergen, atau sirkular, dimana siapa yang mempengaruhi apa tak lagi bisa terurai.

Dalam perdebatan tersebut, muncullah apa yang disebut kajian Komunikasi. Banyak tafsir terhadap kajian yang baru muncul di pertengahan abad dua puluh ini. Selain terbelah diantara kedua kubu tersebut, Komunikasi juga pecah ketika sebagian orang menyebutnya sebagai ilmu yang berdiri sendiri (mazhab Jerman) dan sebagian lagi menyebutnya bagian dari Sosiologi.

Selain itu ada juga yang menyebutkan ia merupakan anak kandung dari Psikologi. Psikologi dan Komunikasi memang dekat. Keduanya sama-sama membahas tentang manusia. Namun, titik pecahnya terdapat pada kualitasnya, dimana ketika Psikologi berkutat pada internal diri, yakni kejiwaan, komunikasi bergulat pada interaksi manusia.

Pengertian komunikasi sebagai proses interaksi manusia kemudian membuatnya berfokus pada simbol-simbol, seperti berbagi simbol, memahami simbol, bahkan memanipulasinya. Interaksi simbolik ini kemudian saling bergandengan dengan studi media, cultural studies, fenomenologi, semiotika, posmodernisme, posstrukturalisme, etnografi, etnometodologi, dramaturgi, dekonstruksi, dan berbagai studi lainnya sebagai bagian yang erat dari tubuh komunikasi dalam memahami manusia dari titik pandang yang khas, meskipun tidak selamanya bisa ditemukan dengan jelas dimana batas antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain.

Komunikasi Politik

Pada perkembangannya, Komunikasi juga melahirkan apa yang disebut Komunikasi Politik. Jika dilihat dari pengertian komunikasi di atas, tak heran jika ia pun sanggup merangkul studi politik. Namun, kenapa ia berada di bawah studi Komunikasi dan tidak studi Politik? Kita harus melihat karakter ilmu politik itu terlebih dahulu.

Dalam ilmu politik, karakter terkecil dari kegiatan politik biasanya terdiri dari tiga orang yang berinteraksi. Kenapa tiga orang dan bukan dua? Dalam hubungan dua orang, interaksinya bersifat langsung: “aku” berinteraksi dengan “aku kedua”. Sedangkan pada hubungan tiga orang, ia memiliki semua karakteristik yang dimiliki dua orang; dan dengan ditambahkan “aktor ketiga”, suasana menjadi lebih kompleks. Ada lompatan jumlah nuansa ungkapan dan makna.

Pada tataran ini, ada kemungkinan dua aktor akan bersekongkol melawan aktor ketiga. Politik berkembang apabila seorang aktor diberikan kesempatan untuk mewasiti dua atau lebih aktor lain; sebuah situasi dimana dua aktor dapat mengurangi kekuasaan aktor lain. Ini memperlihatkan adanya suatu hubungan yang melibatkan peran “penguasa” dan “yang dikuasai”, sekalipun tingkat interaksi itu sangat informal.

Secara interaksional, ia memang berada pada domain Komunikasi. Namun, pada saat yang sama, Komunikasi Politik telah menjembatani dua disiplin dalam ilmu sosial: komunikasi dan politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi.

Namun, meskipun disebut sedang mengalami perkembangan pesat, sesungguhnya jarang sekali ada yang menulis sebuah buku utuh tentang apa itu Komunikasi Politik, selain tulisan-tulisan pendek di berbagai koran atau jurnal. Salah satu dari kejarangan itu mungkin adalah Gabriel Almond, yang banyak menyebut istilah Komunikasi Politik dalam bukunya yang berjudul The Politics of the Development Areas (1962).

Menyatunya kedua domain itu membuat media, yang perannya di masing-masing domain telah cukup sentral, menjadi amat signifikan. Kajian Komunikasi Politik kerap bersentuhan dengan media sebagai medium pengelolaan kesan. Komunikasi Politik memungkinkan adanya analisa tentang propaganda-proganda dan agitasi-agitasi akibat hubungan antara aktor-aktor politik dan aktor-aktor media; wilayah abu-abu antara politik dan media yang seharusnya memiliki garis demarkasi; atau pertukaran informasi antara pelaku dengan imbalan publisitas.

Komunikasi Politik juga berusaha memahami berbagai fenomena tentang, misalnya, apa alasan-alasan seorang pemilih untuk memilih partai politik tertentu dalam suatu pemilihan umum? Atau, apa alasan seorang pemilih untuk mengubah pilihannya dengan memilih partai politik lain?

Namun demikian, sebagai sebuah ilmu terapan, Komunikasi Politik sebenarnya bukanlah hal yang baru. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

Sebab, jika fenomena politik hanya hendak dilihat dari kacamata interaksi, sebenarnya ia sudah cukup bisa didekati dengan Komunikasi yang mengandung banyak varian di tubuhnya, seperti dramaturgi, cultural studies, interaksionisme simbolik, etnometodologi, semiotika, dekonstruksi, ataupun agains method-nya Paul Feyerabend.

Di zaman dimana ilmu saling silang bersilang, lintas batas, zamanlah yang menentukan apakah Komunikasi Politik sebagai bagian dari ilmu pengetahuan bisa bertahan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan dan pencarian kebenaran, bukan dalam sebuah jendela dari sekian banyak jendela untuk melihat suatu realitas fisik yang tunggal, tetapi dalam sebuah dunia yang egaliter dan pluralitas yang rendah hati.

Desember 2005

Kesamaan utama antara politik dan media ada pada hubungannya dengan orang banyak. Kedua ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yang anonim, dalam melakukan operasi-operasi rutinnya. Politik berurusan dengan ideologi, dan topik ideologi tentu saja menyangkut kehidupan sosial rakyat. Sementara media adalah jembatan antara topik atau tema yang diangkat dengan rakyat yang tersebar.

Secara teoritis, keduanya bisa berjalan dengan harmoni. Media massa bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat kepada para politisi. Media massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Namun demikian, permasalahannya adalah, sejauh apa media bisa bertindak adil atas berbagai kepentingan yang dimediasinya? Ada begitu banyak kepentingan yang terjadi, dan bagaimana media massa menempatkannya secara proporsional? Apa yang menyebabkan sebuah kegiatan politik dari golongan tertentu lebih dikedepankan ketimbang kepentingan politik lain dari golongan yang lain juga?

Jawabannya terkadang tak begitu jelas. Dan belum ada Undang-Undang yang tertuang untuk itu. Belum ada aturan yang mengkriteriakan bahwa seseorang harus mendapat sekian kalimat untuk dimuat di media cetak, berapa menit di televisi, dan harus mendapat intonasi yang sama dari pewawancara dalam media televisi.

Lebih dari itu, masalahnya bukan hanya terletak pada bagaimana bertindak adil, tetapi juga bagaimana gemuruh aktivitas politik itu bisa selaras dengan empat fungsi media
massa, yakni memberikan informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan kontrol sosial.

Dalam menghadapi dunia politik, media massa tak jarang menemui kesulitan-kesulitan tersendiri. Di satu sisi, media massa dituntut untuk melaksanakan fungsinya agar pembaca, pemirsa, atau pendengar kian memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir. Namun di sisi lain, pragmatisme ekonomi memaksa media mengadopsi logika politik praktis yang terpatri pada spektakuler, sensasional, superfisial, dan manipulatif.

Propaganda Politik

Politik dan media memang ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media memerlukan politik sebagai makanan yang sehat. Media massa, khususnya harian dan elektronik, memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh ranah politik praktis: hingar bingar, cepat, tak memerlukan kedalaman berpikir, dan terdiri dari tokoh-tokoh antagonis dan protagonis.

Politik juga memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki divisi media. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media.

Dunia politik sadar betul bahwa tanpa kehadiran media, aksi politiknya menjadi tak berarti apa-apa. Bahkan menurut C. Sommerville, dalam bukunya Masyarakat Pandir atau Masyarakat Informasi (2000), kegiatan politik niscaya akan berkurang jika tidak disorot media.

Media memang memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Dalam reproduksi citra tersebut, beberapa aspek bisa dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya (simulakra). Kemampuan mendramatisir ini pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi para politisi, terutama menjelang pemilu.

Yang menjadi masalah bagi politisi adalah bagaimana ia menjalin hubungan muatualisme dengan pihak media; bagaimana ia membangun kesan tertentu dengan memilih latar belakang (pada televisi) saat bercakap-cakap dengan media; bagaimana ia mampu meyakinkan media bahwa ia dan aksinya adalah penting. Semua dilakukan dengan mengharapkan imbalan berupa publisitas.

Namun pada saat yang sama, media massa juga harus berpikir bahwa ia tidak diperkenankan mengadopsi kepentingan-kepentingan tersebut secara berlebihan. Salah-salah, ia akan menjadi bagian dari program politik sebuah golongan politik. Dan tak mudah memang membuat garis demarkasi apakah sebuah media prorakyat atau tengah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang juga mengklaim sebagai pejuang kerakyatan.

Contoh yang sering terjadi adalah ketika nasionalisme menjadi isu sentral dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tokohnya. Dari versi TNI, dirinyalah yang harus didukung karena ia sedang berjuang menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), misalnya. Dan keinginan itu kerap dilakukan dengan memonopoli kebenaran. Meski bisa jadi versi TNI benar, tapi ketika ada upaya menghalangi versi lain untuk berbicara tentang siapa yang terkena tembakan atau berapa korban yang jatuh dalam kontak senjata antara TNI dan GAM, maka fakta menjadi tak bermakna.

Begitu juga dengan media yang biasanya melulu mengutip istilah-istilah yang dilontarkan oleh pejabat negara. Kita tentu masih ingat dengan istilah Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), Gerombolan Bersenjata, Teroris Islam, atau Fundamentalis. Ketika media memberitakan berbagai istilah ini terus menerus tanpa ada konfirmasi pada publik bahwa ia bersumber dari sebuah pihak, maka media sebenarnya telah termakan oleh praktek politik media yang sedang dijalankan oleh salah satu pihak, yaitu propaganda melalui labelling.

Tanpa sadar, sebuah media akan menjadi kaki tangan sebuah golongan. Ia “diperdaya” oleh sebuah golongan bahwa “ini” penting ketimbang “itu”. Dalam sebuah talk show di salah satu stasiun televisi, dibangun sebuah wacana bahwa operasi militer di Aceh tidak menyelesaikan persoalan. Makna kebenaran dari wacana ini memang bisa disetujui. Namun, diskusi tersebut tidak mempersoalkan bagaimana selayaknya memperlakukan kelompok sipil bersenjata di Aceh.

Sebuah golongan mendesakkan sebuah wacana bahwa ia penting untuk diangkat. Namun, pada saat yang sama, bisa dirasakan bahwa media tengah meniadakan bagian tertentu dari fakta besar. Sebab, dalam kasus Aceh, perang tersebut juga telah menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Banyak kasus dimana si abang adalah GAM dan si Adik adalah TNI. Dan keduanya duduk bersama di meja makan.

Keluarga sebagai penyangga awal dari struktur sosial telah berantakan. Dan tentu ini bukan hanya masalah operasi militer. Namun, media kerap telah dibingkai oleh sebuah konsep yang terstigmatisasi dengan salah satu pihak. Dan pada gilirannya, media tidak memediasi informasi secara benar. Pemberitaan menjadi tidak proporsional, dan kemanusiaan menjadi taruhannya. Dan tidak hanya itu saja, media pun akhirnya bersifat fasistis.

Media Berpolitik?

Pada sisi lain, kepentingan media akan informasi juga telah membuat celah tersendiri bagi orang-orang tertentu. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang begitu haus akan publisitas. Mereka dengan cerdas mengemas berbagai persitiwa sehingga ia bisa selalu muncul di berbagai media.

Orang seperti ini disebut oleh Bimo Nugroho, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ketika berbicara dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Jurnalistik di Universitas Islam Bandung, sebagai medialomania. Medialomania adalah penyakit doyan menjadi narasumber. Kecenderungan seperti ini biasanya terdapat pada politisi atau aktivis yang masanya sudah lewat namun tetap ingin berada di kancah politik.

Bagi orang seperti ini, media adalah kendaraan politik. Ia mampu membangun relasi dengan orang-orang internal media serta pandai membungkus peristiwa melalui komentar-komentar atau aksi-aksi yang sesuai dengan selera wartawan. Meski tak lagi signifikan bagi perkembangan kualitas politik, hubungan baiknya dengan media membuat media atau wartawan tak memiliki banyak pilihan, selain alasan bahwa wartawan malas mencari narasumber di lapangan.

Dan masih menurut Bimo Nugroho, orang yang “gila” publisitas itu kerap memberi fasilitas seperti konferensi pers hingga “amplop”. Ia memberikan dirinya sebagai teman akrab yang mudah dicari oleh wartawan. Dan media, tanpa sadar, telah terjebak menjadi media politik dari orang yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam diskusi yang sama, Direktur Utama Radio Mora Bandung, Monang Siragih, mengatakan bahwa sinergi media dengan politik sebenarnya sah-sah saja. Maksudnya, tak ada larangan bahwa sebuah menjadi media politik. Setiap media membawa misi politiknya masing-masing. Yang utama adalah apakah tujuannya untuk kebenaran dan kesejahteraan rakyat atau tidak.

Monang Saragih berpendapat bahwa adalah hak setiap orang untuk berserikat dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Kebebasan sudah datang untuk setiap orang dalam menyampaikan sikap politiknya. Dan tidak ada yang lebih baik dari media dalam menyalurkan hasrat tersebut.

Secara sederhana, pendapat ini memang benar. Namun tatkala dipraktekkan, sulit baginya untuk keluar dari kepentingan diri sendiri demi kepentingan publik. Dalam konteks media yang turut bermain dalam politik praktis, Andreas Harsono, pendiri Majalah Pantau yang juga pembicara dalam diskusi panel tersebut, segera membantahnya.

Menurutnya, wartawan sebaiknya memisahkan diri dari dunia politik. Ia harus memilih antara kedua ranah tersebut. Alasannya, keduanya memiliki fungsi dan idealisasi yang berbeda. Keduanya tak dapat berjalan seiringan karena tak selamanya kepentingan sebuah golongan politik menyuarakan kepentingan yang lebih besar atau nasional; sementara media yang menjadi kendaraan politik beroperasi secara lebih besar.

Media yang berpolitik bisa menyesatkan para pembaca, pendengar, atau pemirsa. Sebab, pemilihan narasumber, pemilihan waktu atau ruang bagi suatu sosok atau peristiwa, serta keseimbangan pelaporan atas suatu fakta akan menjadi bias dengan sengaja. Yang menjadi lawan politik dari pemilik media dengan sendirinya akan tereliminir. Cara pandang politisi dan wartawan terhadap informasi berbeda.

Netralitas Media?

Namun demikian, bila kita mengkaji secara mendalam, media sebenarnya memang takkan pernah bisa netral, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam Analisis Wacana, pemilihan atas peristiwa apa yang menjadi headline, siapa yang menjadi narasumber, bahasa apa yang digunakan, atau sudut pandang apa yang dipakai dalam membaca fakta, semuanya adalah pilihan-pilihan yang tak terhindarkan oleh media yang bersangkutan.

Informasi yang disebarkan oleh media bukanlah informasi yang bebas. Fakta keras tak dapat berbicara. Ia hanya dapat bunyi ketika ia telah disentuh oleh media atau wartawan. Dan ketika itu, netralitas yang disandang fakta keras tersebut seringkali, jika tidak selalu, terlepas oleh nilai-nilai yang dianut oleh wartawan atau media.

Contohnya adalah ketika seorang kamerawan hendak meliput sebuah acara yang dihadiri oleh simpatisan salah satu partai politik di sebuah lapangan. Ia bisa mengesankan bahwa partai tersebut besar dengan menyempitkan atau memfokuskan (zoom in) gambar hingga terlihat penuh. Dengan demikian, muncul pencitraan bahwa partai tersebut besar. Buktinya, ia dihadiri oleh begitu banyak orang yang saling berdesakkan. Padahal, bisa saja simpatisan itu berjumlah sedikit, dan hanya memenuhi sepertiga dari lapangan.

Sebaliknya, seorang kamerawan bisa mengecilkan sebuah acara partai lain di lapangan yang sama keesokkan harinya. Caranya, ia akan melebarkan fokus (zoom out) gambar hingga menampakkan sisi luar dari lapangan. Dengan sendirinya, massa partai tersebut akan terlihat sedikit. Buktinya, massa tersebut hanya memenuhi setengah dari apa yang tampk di layar kaca. Padahal, acara partai ini tiga kali lipat lebih besar dari partai sebelumnya.

Sementara itu, secara praktis, ada banyak contoh kasus dimana sebuah informasi telah tersaring dan membawa misi tertentu untuk membentuk opini umum sesuai kehendak pemilik jaringan media tersebut. Ini adalah konsekuensi dari logika bisnis permodalan yang membutuhkan pencitraan.

Bahkan Hollywood, produsen film terbesar yang menguasai pasaran film di dunia, juga telah menjadi corong bagi nasionalisme bangsanya. Banyak film-film Hollywood yang kemudian menjadi kasus bagi peradaban lain. Diantaranya adalah True Lies; film-film yang melakukan propaganda bahwa Amerika Serikat adalah pemenang dan hebat di medan perang, seperti film-film yang bercerita tentang perang Vietnam atau Irak; bahkan game komputer yang bertujuan untuk menangkap Saddam Hussein dan Osama Bin Laden.

Salah satu pemikir sosial dari Amerika Serikat, Noam Chomsky, di berbagai literatur menyebutkan bahwa Washington menghabiskan dana satu milyar dollar setiap tahunnya untuk kepentingan propaganda atau humas. Tujuannya tak lain agar dapat mengontrol jaringan media massa dunia dan menjadikannya sebagai dominator arus informasi dunia.

Pemerintah Amerika Serikat memang mendorong agar perusahaan-perusahaan media saling melakukan merger sehingga bisa menjadi perusahaan media raksasa. Untuk itu, dibuatlah berbagai kemudahan demi perkembangan ekspansi perusahaan-perusahaan media raksasa tersebut.

Contohnya, pada tahun 1996, Kongres Amerika Serikat memberikan dana sebesar 10 juta dollar kepada jaringan media massa dunia dan beberapa milyar dollar lagi untuk jaringan media besar lainnya. Sebagai imbalannya, pemerintah Amerika Seikat meminta adanya dukungan media terhadap kebijakan pemerintah. Dan pada tahun 2003, Komisi Hukum Federal Amerika Serikat telah mengesahkan Undang-Undang yang memungkinkan media-media raksasa melakukan monopoli.

Dari beberapa sumber di internet, Robert Mc Chensy, seorang dosen dari Universitas Illionis, Amerika Serikat, yang juga pemimpin redaksi Monthly Review, mencatat bahwa pada saat ini, pasar media dunia berada di tangan tujuh perusahaan multinasional, yaitu Disney, Time Warner, Sony, News Corporation, Viacom, Vivendi, dan Bertelsmann. Ketujuh perusahaan ini merupakan studio pembuatan film terbesar dunia, menguasai 80-85 persen pasar musik dunia, pasar buku dunia, majalah, serta kanal-kanal televisi dunia.

Dengan kemampuan teknologi yang mereka punyai, mereka mampu menjadikan media-media yang ada sebagai media politik arus utama di dunia. Ada banyak contoh yang bisa kita simak. Misalnya ketika kemenangan George W. Bush yang kontroversial pada pemilu tahun 2000. Stasiun televisi Fox News, yang didirikan atas bantuan tokoh-tokoh partai Republik, partai darimana George W. Bush berasal, berperan penting dalam kemenangan itu.

Dan pada tahun 2004, direktur stasiun televisi ini akhrnya secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Bush. Sementara itu, terungkap juga bahwa ada perjanjian resmi antara CNN dan pemerintah Amerika Serikat, mengingat siaran CNN bisa ditangkap di seluruh penjuru dunia.

Mempolitisir media juga dilakukan pemerintah Amerika Serikat ketika terjadi peristiwa 11 September 2002 dan invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak. Pemerintah Ameika Serikat membombardir informasi bahwa pelakunya terkait dengan kaum muslim. Dan sekonyong-konyong media pun turut memberitakannya begitu saja.

Begitu pula ketika pemerintah Amerika Serikat hendak menyerbu Irak. Media-media (bahkan media-media di luar Amerika Serikat dan Inggris) mengikuti bulat-bulat segala pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat bahwa ada nuklir di Irak. Dan ketika nuklir itu tidak juga terbukti, media yang telah mendunia itu tak melakukan apa-apa untuk apa yang telah mereka beritakan.

Dampak yang terjadi bukanlah sesuatu yang main-main. Banyak muslim di berbagai tempat, terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, yang mendapatkan perlakuan diskriminatif karena disangka teroris. Tanpa tahu apa-apa, rumah atau tempat pengajiannya diawasi, atau bahkan digerebek secara semena-mena.

Istilah teroris digunakan berulang-ulang oleh pemerintah dan media-media di Amerika Serikat, dan bergema ke seluruh dunia. Media-media di Indonesia, sebagaimana negara-negara lain, pun turut terseret. Sekarang istilah GPK, Gerombolan Bersenjata, Separatis, atau Komunis, tidak lagi menjadi trend. Para pejabat negara menggantikannya dengan istilah teroris untuk segala perlawanan terhadap stabilitas.

Labelling melalui media pada kenyataannya terus terjadi. Tanpa disadari, ia telah disusupi oleh program politik salah satu pihak, dan mengorbankan hak pihak lain. Monopoli informasi terjadi melalui propaganda yang dimediasikan oleh media. Meskipun media berusaha untuk seimbang, istilah-istilah yang sebenarnya memojokkan itu terlanjur menjadi sebuah istilah yang dianggap wajar.

Media memang tidak mungkin bersikap apolitis. Begitu juga politik. Keduanya saling membutuhkan. Namun, menurut hemat penulis, biarlah keduanya saling berinteraksi sebagai dua pihak yang sejajar. Jika keduanya berselingkuh, keniscayaan akan bias media justru akan semakin menjadi-jadi. Dan korbannya adalah kebenaran itu sendiri, serta rakyat yang berhak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Banyak cara untuk membentuk opini atas berbagai fakta keras. Bias ini bisa disengaja maupun tidak. Yang pasti, ia sesuatu yang memang tidak terhindarkan. Persoalannya ada pada bagaimana pemberitaan suatu media bisa diverifikasi, orientasi pada moral dan kerakyatan, dan menjaga interdependensi.

Desember 2005

Isu pergantian kabinet terjawab sudah. Dari Yogyakarta, Presiden mengumumkan pergantian menteri-menteri di wilayah ekonomi. Perombakan ini mungkin sedikit melegakan orang, meski entah apa yang terlegakan. Namun ada yang layak untuk disorot kali ini, yaitu peran pengamat.

Petang tanggal 5 Desember 2005, stasiun televisi SCTV mendatangkan dan menayangkan seorang narasumber bernama Effendi Ghazali (EG). Beliau seorang Doktor Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, EG mencoba memaparkan apa yang dia sebut riset kecil-kecilan berbasis etnometodologi tentang pergantian sejumlah menteri di Kabinet SBY. Dan hasilnya, sejumlah spekulasi yang diantaranya menyebutkan bahwa ada unsur spiritual atau klenik yang menyebabkan Presiden mengumumkan pergantian tersebut di
Yogyakarta.

Ketika mengucapkan hal tersebut, ada sedikit tawa dari Effendy Ghazali. Dalam semiotika, segala sesuatu adalah teks. Dan teks harus selalu dibaca dengan konteks. Artinya, tawa itu adalah tanda, yang ketika terhubung dengan konteks spiritualitas, tentu mengikutsertakan makna tertentu.

Makna itu terbaca sebagai sebuah pelecehan atau peremehan, tidak saja terhadap daya spiritualitas, tetapi juga terhadap kota Yogyakarta karena menyimpan sejumlah misteri alam. Kalau saya salah membaca, lantas apa makna sejatinya? (Meski dalam dekonstruksi saya tak perlu menanyakan hal ini).

Dalam masyarakat ilmiah, sebagaimana beliau selalu mengidentifikasikan diri di setiap media, spiritualitas memang sesuatu yang nihil alias tak ada. Bahkan mental pun tak ada, seperti dalam behaviorisme radikal. Tapi tugas seorang ilmuwan adalah terus mencari kebenaran. Dan jika Bung EG masih mengikuti perkembangan paradigmatik ilmu pengetahuan, spiritualitas dan sains adalah dua sisi dari satu mata uang.

Kedua domain tersebut membahas hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Dan perkembangan ilmu sosial (juga ilmu alam) sendiri kini telah menjauh dari asumsi-asumsi materialisme-positivistik. Jika Bung EG merasa bahwa filsafat materialisme telah sempurna, bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena tak linear dan kreatif alam manusia dan alam benda? Bagaimana dengan kehadiran Teori Kuantum, Teori Chaos? Bagaimana menjelaskan kenyataan tentang teori Butterfly Effect?

Pertama, kita semua tentu ingin tahu bagaimana Bung Effendy Ghazali, dengan ilmu neologisme-nya, melakukan pembantahan terhadap Ilya Prigogine dengan Dissipative Structure-nya? Terhadap Erwin Schrodinger dengan Schrodinger cat-nya? Terhadap Warner Heisenberg dengan Ketidakpastian-nya? Atau terhadap Fritjof Capra dengan kabar kemenyatuan alam?

Kedua, kita semua juga ingin tahu etnometodologi macam apa yang dijadikan alas hingga keluar spekulasi bahwa Presiden bermuatan motif klenik di Yogyakarta? Kebebasan berpetualang dalam persepsi memang dimungkinkan dalam metodologi ini. Etnometodologi memang memuat suatu karakteristik penelitian yang longgar.

Namun, bukankah ia juga menuntut si peneliti sebagai tangan pertama dalam menggauli subjek? Lantas, benarkah riset kecil-kecilan itu melibatkan teknik wawancara? Siapa yang diwawancarai? Apakah lingkar Presiden dan Presidennya sendiri? Apakah riset itu hanya label dari kotak kecil yang berisi khayalan dan spekulasi-spekulasi tak berdasar? Apakah karena Presiden orang Jawa, dan Yogyakarta adalah kota Jawa, dan Jawa penuh dengan mitologi-spiritualistik, maka segera ditarik benang merah bahwa Presiden bermotifkan spiritual dengan pergi ke Yogya? Karena spekulasi itu telah berani diumumkan ke publik melalu medium yang masif, saya berharap saya salah.

Ketiga, etnometodologi, sebagai sebuah pendekatan kritis, juga bertujuan untuk mengungkapkan kesadaran palsu (false consciousness) dibalik apa yang dinilai objektif. Ini harus menjadi catatan tersendiri. Kesadaran apa yang terbungkus dan terbaca oleh Bung EG dengan Yogyakarta sebagai tempat Presiden merombak kabinetnya? Apa yang harus dibongkar? Apa sih kritik sosialnya? Apa tujuan risetnya? Dan yang terpenting, apa signifikansinya?

Etnometodologi, saya yakin Bung EG tahu, menuntut sebuah pembahasan yang lebih mendalam ketimbang sekedar penggambaran fenomena, yakni suatu pembahasan yang lebih bersifat naratif. Dari yang diumumkan ke publik, rasanya tidak ada yang mendalam dan membantu otak individu agar berpikir, selain menambah perbendaharaan gosip masyarakat yang telah digempur oleh infotainment. Yang lebih tampak adalah telah terseretnya kaum universitas pada gaya kejar tayang dunia pertelevisian.

Desember 2005

Ada kenyataan yang menarik dari perkembangan kehidupan penerbitan media di Indonesia. Dari yang semula mengalami ledakan kuantitas paska kekuasaan Soeharto, menjadi surut perlahan-lahan. Harian Kompas (8/2/01) pernah mencatat bahwa ada grafik penurunan tiras yang cukup tajam dari media cetak, yaitu 5.1 juta eksemplar pada tahun 1997 menjadi 4.7 juta eksemplar pada tahun 2001.

Pada tahun-tahun berikutnya, penurunan terus terjadi di setiap media-media besar yang bersifat umum atau sosial politik berskala nasional. Namun, belakangan (relatif sudah lama) penurunan tidak lagi tersoroti dari segi jumlah tiras semata, melainkan dari penerbitan meda itu sendiri. Perlahan tapi pasti, sejumlah media besar mulai bertumbangan. Yang teringat, sebut saja, Harian Pelita, Harian Surabaya Post, Majalah Pilars, dan yang terbaru adalah Harian Merdeka dan Neraca. Data ini tentu hanya secuil dari keseluruhan kenyataan yang terjadi.

Sebenarnya, apa yang terjadi? Jika ditilik dari perspektif manajemen pers, akan mencuat empat pilar penopang kehidupan media, yaitu redaksi, distribusi, iklan, dan promosi. Kebangkrutan sebuah media tentulah diakibatkan kemandulan oleh satu atau lebih diantaranya, atau tidak sinerginya pilar-pilar tersebut.

Kerja redaksi yang setengah hati, berubah-ubah pada gaya dan rubrikasi, tidak fokus, tentu membuat orang malas untuk membacanya. Atau, jika redaksi baik, mungkin distribusi yang tidak jalan, sehingga orang tidak dapat mengetahui keberadaannya, yang kemudian tentu saja tidak membelinya. Atau, jika redaksi dan distribusi berjalan lancar, barangkali iklan yang tidak bekerja banyak, sehingga pemasukan lebih bersumber pada pembelian eceran, yang tentunya akan membuat perusahaan media tersebut tekor. Atau, jika redaksi, distribusi, dan iklan berjalan, promosilah yang kurang, sehingga, ditengah banyaknya media lain, media yang bersangkutan tidak terpatri di sanubari masyarakat.

Sebenarnya ada satu lagi yang bisa dijadikan penyebab kemandulan sebuah media, yaitu faktor kepemilikan. Kepemilikan yang dipenuhi tarik menarik kepentingan akan menyebabkan perwajahan media tersebut juga akan berubah-ubah. Dampaknya sangat besar pada citra. Dan jika citra sebagai media yang tidak konsisten melayani kebutuhan masyarakatnya sudah menggaung (meski dengan sangat pelan), tentu saja seluruh lini penerbitan akan menjadi mandul, dimana acapkali masing-masing lini memang merasa tidak bersalah.Namun, ketika seorang leader telah keluar dari kotak yang keruh dan mencoba melihat dari atas (helicopter view) kondisi medianya, dan kemudian melakukan perbaikan paling revolusioner sekalipun, ternyata hasil yang didapat bisa saja tetap nihil. Jika demikian, tentu ada yang berubah dalam kondisi global.

Pada saat yang bersamaan, muncul media-media lokal di setiap daerah atau kawasan, baik yang muncul secara independen maupun yang berperan sebagai anak cucu sebuah grup penerbitan. Belakangan media-media kecil ini mulai mewabah. Mereka, para pengelola media lokal, mulai memberi penekanan lebih pada salah satu nilai berita, seperti kedekatan (proximity), seks, dan sebagainya.

Misalnya Info Gading, Star Gading (majalah dan tabloid di kawasan Kelapa Gading, Jakarta), Umbul-Umbul (majalah di kawasan Lippo Karawaci), Jakarta, Warta Grogol (koran harian di Jakarta dan kawasan Grogol, Jakarta), Radar Bogor, Pakuan (koran harian di Bogor), Tribun Jabar, Radar Bandung (koran harian di Bandung), Tribun Kaltim (koran harian di Kalimantan Timur), dan lain-lain. Ini belum termasuk berbagai media televisi lokal, seperti Jak-TV, O Channel (Jakarta), CTV (Banten), BTV (Bandung), Yogyakarta TV (Yogyakarta), Bali TV (Bali), dan sebagainya.

Sementara media kawasan bermunculan, muncul pula ledakan media yang biasa disebut media komunitas. Media komunitas ini tidak mengikatkan diri pada suatu kawasan tertentu, melainkan pada suatu konsep pemikiran atau gaya hidup tertentu. Misalnya, media yang berbicara tentang gaya hidup yang mengumbar seksualitas perempuan (FHM, ME, Popular, Matra), gaya hidup untuk perempuan dewasa (Femina, Kartini, Dewi, Bazaar)), gaya hidup remaja atau anak muda (Ripple, Hai, Gadis), yang mengumbar nama tokoh (Demokrasi), yang bericara agama (Sabili, Hidayah, Hikayah), yang mengkaji filsafat atau seni (Basis, Transformasi, Horison, Visual Art), jurnal-jurnal ilmiah (komunikasi, sosiologi, antropologi, hukum), dan seterusnya.

Berhubungankah perkembangan media-media kecil ini dengan merosot oplah suatu media besar hingga mampu menumbangkan beberapa diantaranya? Besar kemungkinan ya. Sebagaimana setiap perubahan pasti menimbulkan gesekan, demikian pula dengan peta media di Indonesia. Media-media kecil ini mulai menggerogoti eksistensi media besar yang berbicara luas dan jauh (bukan dalam).

Pada tahun 1989, terbit sebuah buku berjudul The Third Wave karangan seorang legendaris bernama Alvin Toffler. Dalam buku itu, ia sudah meramalkan bahwa media-media besar memang akan collaps. Menurutnya, media-media besar terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ada kebosanan pada masyarakat akan informasi-informasi besar yang tidak berkenaan dengan diri atau lingkungannya. Dalam bahasa C. Sommerville (2000), “siapa yang mau mendengar seluruh dunia hari ini?”.

Jika hendak disederhanakan, merosotnya popularitas media besar, terutama media sosial politik, dikarenakan kekritisan masyarakat yang menghendaki agar tujuh nilai berita dalam jurnalistik, yaitu consequences, sex, human interest, name, proximity, aktuality, dan faktuality, bisa disajikan pada dirinya secara utuh, fokus, dan panjang lebar.

Jika dilihat dari karakteristik media-media yang merosot oplahnya, termasuk yang bertumbangan, kecuali media yang lemah di dana dan SDM, nyaris semuanya yang mengadopsi ketujuh nilai berita itu sekaligus. Padahal, media-media kecil tadi sudah datang lengkap dengan keyakinan bahwa mereka hanya akan mengambil fokus di satu atau dua nilai berita saja.

Juni 2005

Semenjak Jenderal Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan tahun 1998, jurnalisme mulai melahirkan anak dalam jumlah yang besar. Kejatuhan sang diktator itu bagaikan obat kuat yang mampu merangsang kesuburan sang ibu. Makin lama, obat kuat itu kian berefek, dan anak-anak itu terus lahir dalam jumlah yang membengkak.

Sebagaimana seorang ibu yang tak mampu menentukan watak anaknya, demikian pula jurnalisme. Jurnalisme hanya mampu menentukan bentuk dari anak-anak yang dilahirkan, yang biasanya berbentuk tabloid, newsletter, koran, majalah, televisi, radio, buku, media online, jurnal, dan seterusnya. Namun, sifat dari masing-masing anaknya itu terkadang diluar keinginan sang ibu.

Jurnalisme sebenarnya sudah menggariskan bahwa setiap media massa haruslah berperilaku seimbang, adil, cover both side, informatif, mendidik, kritis, (sesekali) galak, menghibur, cepat, luas, bijak, straight, feature, depth reporting, invetigative reporting, tak boleh melakukan trial by the press, menjaga jarak dengan penguasa politik dan ekonomi, independen, memanusiakan masyarakat, tak boleh menerima imbalan dari narasumber atau yang berkepentingan, dan bisa menjadi sumbu perdamaian bagi lingkungan yang bertikai. Kriterium ini sudah disebarkan melalui sekolah-sekolah jurnalistik di seluruh dunia, yang kemudian dikristalkan menjadi sederhana dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dan kode etik.

Namun, alam memang tak bisa dikunci hanya dengan harapan. Dari berbagai media yang ada, kerap muncul tabiat-tabiat yang hanya menjadi sampah di mata jurnalisme. Banyak media yang diproduksi oleh sebuah production house, yang dimiliki oleh salah seorang aktor televisi, yang melulu berkutat dengan gosip para aktor televisi lain tanpa mampu memperlihatkan keinginan untuk menjadikannya fakta otentik – meskipun bisa, tetap saja informasi yang dihasilkannya tak signifikan bagi masyarakat, kecuali untuk narasumbernya sendiri, barangkali.

Selain gosip, ada juga media yang hanya berpikiran untuk menghajar, siapapun itu. Tanpa data kuat dan keinginan melakukan pendalaman, sebuah media membuat seseorang atau suatu golongan terpojok. Ia mendahului keputusan pengadilan tanpa bukti materiil. Nafsu marahnya membuatnya tak kritis. Ia tak berpikir panjang bahwa pihak yang dipojokkan bisa membuat keributan dengan medianya, yang tentu saja akan melencengkan politik keredaksian yang telah dibangun.

Tabiat kurang terpuji dari beberapa media lain adalah penggunaan teknik pelacuran untuk mendapatkan data. Tersebut informasi bahwa ada banyak sumber, yang hingga kini didominasi laki-laki, yang tak mau berbicara kepada media. Dan entah darimana, muncul sinergisasi antara kepentingan media demi mendapatkan prestise dan keinginan seorang wartawan untuk menjadi selebritis.

Konon, wartawan itu umumnya berjenis kelamin perempuan. Saat suatu lembaga atau pribadi (yang laki-laki itu) bungkam akan sebuah persoalan, wartawan itu lalu memanfaatkan jenis kelaminnya untuk mendapatkan data. Ia tak sungkan bersikap manja, atau bahkan untuk tidur dengan narasumber, dimana dengan cara itu ia bisa menjadi yang pertama dalam memberitakan sesuatu yang selama ini tertutup.

Meski memenuhi kriterium jurnalistik, yaitu pendalaman, tetapi ia sebenarnya menafikkan upaya memanusiakan masyarakat. Jika ia sendiri saja rela mengerdilkan kemanusiaannya, tak perlu kiranya ia berbicara tentang masyarakat atau keadilan. Dengan mata telanjang, orang bisa melihat bahwa ia mengatasnamakan jurnalisme untuk menyembunyikan keinginan pribadi menjadi terkenal.

Ada lagi cerita yang juga menyerempet praktek prostitusi yang berkembang di tubuh media massa. Kabar itu datang dari televisi. Cerita-cerita seperti ini sebenarnya tidak asing lagi di dunia dangdut atau sinetron, namun ia adalah hal baru bagi jurnalistik Indonesia. Dan ini terkait erat dengan pengidentifikasian sosok wartawan dengan tipikal seorang model. Tak jarang, seseorang yang belajar jurnalisme harus berkerut kening tatkala mendengar profesi wartawan kini dikonteskan melalui SMS. Apalagi, jika ia mendengar cara-cara yang dilakukan seorang bos media pada seorang (calon) wartawan perempuan, misalnya.

Tabiat-tabiat semacam ini tentu saja tidak ideal dalam jurnalisme. Media dari seluruh bentuk yang ada dituntut untuk setia berjalan pada garis yang sudah ditetapkan jurnalisme. Meski bentuk media itu sendiri memang menghalangi tercapainya seluruh kriterium jurnalisme, ajaran itu harus menyublim dalam jiwa raga suatu media. Sebab, meski Undang-Undang Pers sudah diberlakukan, tetap saja ketertiban dan keseimbangan sosial tak tercapai, bahkan di dalam tubuh media itu sendiri.

Media dan Raja-Raja Kecil di Bogor

Semenjak pers tak perlu izin pada pemerintah, ada banyak kasus yang kelak menjadi klasik, yaitu pemanfaatan media oleh raja-raja kecil untuk menghamba pada kepentingan bisnis atau politik seseorang atau keluarga. Media diciptakan untuk tidak berorientasi pada masyarakat.

Baru-baru ini saya bekerja sebagai seorang Redaktur di sebuah media di Bogor. Di daerah ini, saya melihat bahwa media massa yang didirikan oleh satu dua orang raja kecil itu bukanlah main bussiness, bahkan sama sekali tidak diperuntukkan untuk mencari profit, melainkan benar-benar sebagai alat untuk pembersihan nama baik atau untuk kepentingan bisnis utamanya, seperti properti, real estate, rumah makan, mall, teknologi informasi, dan sebagainya.

Sebelumnya, kenapa dikatakan raja kecil? Sebab, saya melihat mereka ini sebenarnya tidaklah kaya-kaya amat. Mereka memang punya uang, tapi tidak banyak. Buktinya, mereka tidak mampu memberikan gaji yang sesuai dengan job desk (termasuk sesuai UMR/UMP). Dan mereka juga tidak mampu melakukan riset media dengan alasan mahal. Tidak percaya? Tanyalah konsep demografis atau social economy status (SES) pada media-media di Bogor. Jawaban yang keluar pasti hanyalah sebatas reka-reka, alih-alih tidak dipikirkan. Setidaknya, begitulah jawaban yang pernah saya terima.

Fenomena ini lantas membuat media menjadi sangat partisan. Dan lebih jauh dari itu, saya menjadi ragu dengan adagium yang mengatakan pasarlah yang menentukan hidup matinya suatu media berdasarkan bagus tidaknya pemberitaan yang disajikannya. Raja-raja kecil ini sepertinya tidak begitu peduli dengan bisnis media, termasuk tidak memikirkan bagaimana nasib para karyawannya ke depan.

Penguasaan media oleh segelintir raja kecil ini lantas berimbas pada struktur organisasi redaksi. Saya menemukan ada beberapa orang yang sebelumnya menjadi redaktur, namun tiba-tiba diturunkan menjadi staf redaksi tanpa alasan. Begitu pula dengan jabatan lain, seperti seorang pemimpin umum yang mendadak merangkap menjadi pemimpin redaksi. Pengabaian aspek hukum membuat Surat Keputusan (SK) kepangkatan seperti menjadi tak penting.

Konsekuensinya, keredaksian tak sempat membangun sebuah garis politik. Redaksi senantiasa diguncang dengan konflik dan intrik. Satu sama lain saling mencurigai, misalnya, apakah si A pro raja kecil, pro pemimpin umum, atau pro wartawan. Bisa juga pengkubuan terjadi di kalangan wartawan sendiri. Struktur yang ada tak mampu memanajemeni konflik. Sebab, segala sesuatu toh bagaimana sang raja kecil itu. Kata-katanya menjadi sebuah hukum bagi redaksi. Menolak berarti siap dipecat kapan saja.

Di samping masalah struktural, aspek yang tak kalah ironis adalah penyusunan rubrik. Rubrikasi dapat berubah kapan saja jika suatu saat si pemilik atau keluarganya mengadakan sebuah pehelatan yang sebenarnya tak tertampung dalam rubrik yang sudah ada. Tugas sang raja kecil adalah memerintah, dan tugas redaksi adalah memikirkan rubrik bagian mana pada edisi depan yang harus dibuang.

Kemudian soal legalitas. Banyak sekali media-media di Bogor yang tak memiliki badan hukum. Padahal, jika merujuk pada UU No. 40 Tahun 1999, institusi pers haruslah berbadan hukum. Jika ia tidak berbadan hukum, dan suatu ketika memerlukan perlindangan dari UU tersebut, tentulah ia tidak bisa mendapatkannya. Dan jika diperhatikan, nyaris semua media di Bogor tak memiliki ISBN di boks redaksionalnya.

Amburadulnya manajerial media di Bogor juga terlihat dari banyaknya media yang tidak melakukan ikatan kerja dengan wartawannya. Perusahaan tahu, mencari pekerjaan itu tidak gampang. Dan oleh karena itu, perusahaan tidak mau repot-repot mengurus surat perjanjian kerja. Dalam pikirannya, para karyawan, termasuk wartawan, sudah senang hatinya tatkala menerima gaji. Dan ironisnya, hal ini memang benar-benar dilakukan oleh para karyawan, termasuk wartawan.

Yang tak kalah ironisnya adalah soal amplop. Wartawan “bodrex”, demikian julukan untuk wartawan yang menerima imbalan dari pihak-pihak yang berkepentingan, sangat banyak beredar di media-media Bogor (sepengetahuan saya). Kenyataan ini sebenarnya tidak sektoral. Saat saya masih bekerja di Jakarta, wartawan-wartawan “bodrex” ini juga banyak bertebaran. Namun, jika di Jakarta wartawan-wartawan “bodrex” ini melakukan prakteknya secara sembunyi-sembunyi (sepengetahuan saya), di Bogor itu dilakukan dengan terang-terangan.

Baru tiga hari saya bekerja di Bogor, saya sudah mendapat keterangan siapa saja wartawan yang mendapat uang haram. Dan ini bukan kata orang lain, melainkan justru keluar dari mulut si wartawan “bodrex” tersebut. “Saya kalau merapat ke Pak Anu, dapat tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah,” demikian kata-kata wartawan itu keluar tanpa beban.

Saya tak bermaksud untuk melakukan generalisasi atas kenyataan yang saya temui di wilayah yang tak jauh dari Jakarta ini. Setiap daerah tentu memiliki keunikan masing-masing. Namun demikian, sesungguhnya ini adalah sebuah harapan, bahwa kenyataan media massa di
Bogor adalah kenyataan sektoral.

April 2005 (saat masih di sana)

Karni Ilyas. Direktur Pemberitaan SCTV itu kemarin menulis di majalah Tempo (12 Desember 2004) dengan judul KPI, Jangan Sampai Lahir Deppen Baru. Tulisannya ditujukan sebagai sebuah kritikan atas tulisan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Viktor Menayang, di majalah yang sama pada edisi 5 Desember 2004.

Ada dua hal yang termuat dalam tulisan Karni itu. Pertama, dia memulai tulisan dengan menyinggung soal rating televisi. Kedua, bila disimak, struktur utuh tulisannya, yang terasa tak nyambung dari persoalan rating, sebenarnya lebih menjurus pada perseteruan antara ATVSI dengan KPI.

Pada permasalahan rating inilah, yang tampaknya hanya ingin sekilas dibahas oleh Karni, pembahasan akan difokuskan. Sebab pemikirannya tentang rating relatif tidak populer. Dari kebiasaan para praktisi televisi (dan media planner), pendapat Karni terbilang berada diluar mainstream.

Sebenarnya debat tentang rating sudah berlangsung sangat lama. Para pemikir kebudayaan selalu terlibat aksi serang-tangkis dengan para praktisi televisi. Contoh serunya debat itu bahkan pernah terasa selama dua bulan di tahun lalu, yakni dari bulan September sampai Oktober 2003 di Harian Kompas. Saat itu hampir seluruh sasaran tembak dari para pengkritik adalah Direktur Pemberitaan Trans TV, Ishadi SK, yang menulis artikel berjudul Televisi Swasta dan Jajak Pendapat (Harian Kompas, 08-09-03).

Melihat gencarnya kritikan pada televisi yang dianggap menghasilkan teks-teks kulural rendahan, Ishadi membuat pembelaan bahwa televisi harus dilihat sebagai sebuah industri yang berorientasi pada jumlah penonton terbesar. Sebab jumlah penonton inilah yang bisa dibawa dan ditawarkan kepada pemasang iklan.

Kuatnya kutukan rating ini juga diungkapkan oleh Manajer Research & Development Lativi – yang juga mantan Manager Research ACNielsen (lembaga yang merating) -, Adolf Siregar. Dari wawancara penulis, Adolf mengatakan, oleh karena operasional sebuah stasiun televisi sangatlah mahal, maka untuk menutupinya televisi harus betul-betul mengikuti trend yang ada, yakni yang ditunjukkan oleh rating. Sebab para media planner, kata Adolf, hanya mengambil program yang tinggi-tinggi.

Pemikiran base on rating inilah yang menjadi mainstream itu. Para praktisi takut untuk tidak mengindahkan rating, karena rating ditafsirkan sebagai cerminan keinginan masyarakat. Ketika suatu program acara televisi memiliki rating tinggi, pihak televisi melihat itu sebagai besarnya keinginan masyarakat pada program tersebut. Dan bila angkanya rendah, besar kemungkinan program tersebut untuk dihentikan. Tak heran para praktisi televisi kemudian berlomba untuk menggenjot duplikasi program acara yang telah terbukti memiliki rating tinggi.

Logika rating inilah yang menjadi benteng bagi seluruh kritik tentang kualitas dramaturgi suatu program acara. Para praktisi tak peduli pada kritikan individu-individu dengan alasan, toh masyarakat menonton dan menyukainya – meski selaku bekas orang ACNielsen Adolf selalu menekankan bahwa rating itu tidak berhubungan dengan rasa suka, selera, atau apapun yang sifatnya kualitas.

Ditengah homogenitas pikiran para praktisi, muncullah Karni. Dia menampilkan sosok yang tidak mengutamakan rating, melainkan citra dan magnitude (pengaruh) dari suatu program. Dia mencontohkan kantornya sendiri, yang selama bertahun-tahun hanya memperoleh angka rating di sekitar 2, 3 sampai 4. Tapi angka-angka itu ternyata tidak selaras dengan iklan yang berhasil didulangnya. Dengan penetapan kelas sosial atau segmentasi yang jelas (yang penulis ketahui diklasifikasi oleh Biro Pusat Statistik melalui ukuran pengeluaran semata), Iklan Liputan6 memang terkenal banyak atau mahal.

Pernyataan yang sesuai dengan kenyataannya ini memang cukup mementahkan pendapat Viktor Menayang, bahwa seluruh praktisi televisi hanya berorientasi pada rating. Sebagaimana Karl Popper mengatakan bahwa ketika ada anggapan seluruh angsa di Eropa berwarna putih, tapi penjelajahan di Australasia ternyata menunjukkan adanya angsa hitam, maka teori sebelumnya haruslah gugur. Demikian pula pandangan para pengkritik pada para praktisi. Angsa hitam itu adalah Karni. Meski pengamatan telah dilakukan sebanyak mungkin untuk mendukung teori, selalu saja ada peluang bahwa pengamatan di masa depan akan mengingkari sebuah teori.

Akan tetapi, selain masih banyaknya angsa-angsa yang melakukan kesalahan berpikir (kaum generalis), argumentasi Karni ini juga tidak serta merta bebas dari cacat. Mengapa? Ketika dia sudah begitu indah mengatakan tidak memprioritaskan rating, tiba-tiba dia meyakini bahwa Liputan6 adalah yang terpopuler justru berdasarkan survei ACNielsen.

Pertama, rating sendiri jelas-jelas merupakan indikator popularitas suatu acara di kalangan orang-orang yang tersurvei (bukan seluruh Indonesia). Kedua, ketika dia telah sedikit menihilkan peran rating yang secara nyata disurvei oleh ACNielsen, dia malah memajukan data yang juga berasal dari ACNielsen.

Apa artinya? Keyakinannya bahwa Liputan6 sebagai program terpopuler (dari data ACNielsen), secara tidak terhindarkan, menghantam pendapatnya yang semula (yang tak begitu peduli pada data ACNielsen). Sebagai strategi meraih popularitas, jurus ‘yang penting beda’ memang penting. Tapi kita toh bisa merasakan bahwa Viktor Menayang-lah yang benar, bahwa semua praktisi televisi memang sangat memperhatikan dan mengejar rating (popularitas semassif-masifnya).

November 2004

Bila diibaratkan, stasiun televisi saat ini sama dengan pengendara mobil di jalan raya. Keduanya sama-sama berlalu lalang di wilayah umum, gratis tanpa dipungut bayaran. Tapi bila seluruh pengendara tahu bahwa ia harus tertib karena sedang berada di tempat umum, kenapa stasiun televisi tidak?

Semua orang tahu bahwa kemerdekaan pers baru belakangan ini saja hadir. Setelah puluhan tahun pers dijadikan alas kaki penguasa, akhirnya liberalisasi pers pun terjadi. Sekarang, asal punya uang, siapapun bisa mendirikan institusi pers. Dan sekarang, orang-orang pers pun merasa punya hak untuk bersuara atas segala sesuatu menyangkut peraturan medianya, meskipun ia berasal dari anak haram jurnalisme, seperti koran kuning atau stasiun televisi yang seringkali menayangkan, meminjam istilah Viktor Menayang (Kompas, 15/9/2003), program pembodohan bangsa.

Dalam liberalisme, sebenarnya patut untuk dipertanyakan apa legitimasi suatu lembaga untuk mengeluarkan aturan mengenai kehidupan media. Konsep ini meyakini bahwa satu-satunya aturan yang ada adalah aturan pasar. Dalam media cetak misalnya. Ketidaksukaan terhadap sebuah majalah bisa diwujudkan dalam bentuk tidak membeli majalah tersebut. Dan bila opini ketidaksukaan itu berkembang, dengan sendirinya media tersebut akan bubar.

Tapi hukuman dari pasar itu tidak bisa diharapkan untuk terjadi dalam media elektronik seperti televisi yang bermain di wilayah Saluran Siaran Umum (SSU). Dalam SSU, televisi (dan radio) adalah bisnis media yang konsumen atau penggunanya tidak berwujud. Meskipun sentimen ketidaksukaan terhadap sebuah program acara membesar, bagi orang televisi itu tidak sepenuhnya berpengaruh. Sepanjang stasiun televisi masih bisa meyakinkan pengiklan, biasanya dengan rating, dan pengiklan masih tidak peduli dengan product knowledge-nya, maka hal tersebut akan sia-sia. Program acara yang bersangkutan akan tetap beroperasi.

Oleh karena khalayak televisi di SSU tidak memiliki akses untuk bereaksi sendiri terhadap suatu program acara televisi, maka ide tentang perlunya sebuah aturan main kiranya bisa disepakati. Keberadaan stasiun televisi di ranah publik harus betul-betul didera asas manfaat bagi publik. Dan ini sudah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan merancang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Dan sebagaimana yang telah diduga, peraturan itu langsung menuai kecurigaan dari kalangan praktisi pers: jangan-jangan ada upaya pemasungan pers! KPI dinilai hendak mengembalikan pers dalam kendali negara. Apalagi dalam draft itu banyak sekali tertera kalimat tidak boleh ini tidak boleh itu, harus ini harus itu.

Sebagai seorang jurnalis, kecurigaan harus tetap ada. Seorang jurnalis harus tetap waspada pada bahaya laten kediktatoran. Tapi masalahnya, pantaskah stasiun televisi berteriak bahwa ini adalah pengingkaran terhadap kebebasan pers disaat mereka sedang asyik memanen kue iklan dari berbagai program acara berbiaya rendah seperti sinetron yang melulu bermuara dicinta dan perselingkuhan, kriminal yang berdarah-darah, klenik, gosip, atau menjahili orang secara keterlaluan?

Meski mereka menampilkan sederet data detail bahwa mereka sudah menayangkan nasehat-nasehat AA Gym, kuliah-kuliah agama, penggalangan dana sosial, mengkritiki pejabat, atau melabeli batas usia di program acaranya sekian jam dalam satu minggu, secara keseluruhan, hal itu hanya akan membuat affirmatif action yang berorientasi sosial dari televisi justru menjadi kabur. Padahal, sebagaimana kita ketahui, stasiun televisi beroperasi di wilayah umum.

Disamping itu banyak juga praktisi televisi yang mengatakan agar tanggung jawab sosial tidak ditimpakan pada dirinya. Sering mereka mengatakan agar jangan membebani wartawan dengan hal yang berat-berat, karena wartawan itu juga manusia. Mereka bilang bahwa fungsi pendidikan, misalnya, itu sebenarnya ada pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Majelis Ulama, dan sebagainya. Intinya, orang jangan berharap banyak pada media televisi.

Pemikiran yang cukup umum dikalangan pers ini sebenarnya sangat mengherankan. Sebab pers memiliki empat fungsi yang inhern dalam dirinya, yakni informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Dan ketika mereka tidak melakukan fungsi-fungsi itu karena alasan terlalu terlalu berat, maka dengan sendirinya mereka bukan pers (tidak semua media adalah pers, seperti Donald Bebek misalnya). Tapi anehnya, ketika hendak diatur, tiba-tiba mereka berlindung di balik UU Pers No. 40 Tahun 1999. Ketika hendak diatur, mereka berteriak bahwa itu adalah upaya pemasungan kebebasan pers!

Ada banyak contoh dimana stasiun televisi, yang berteriak bahaya pemasungan kebebasan pers dari KPI, dalam prakteknya sama sekali mengabaikan prinsip jurnalisme. Diantaranya adalah soal program acara berita investigasi. Dalam jurnalisme, investigasi adalah sebuah konsep yang sangat mentereng, yang merupakan aktivitas tercanggih dari seorang jurnalis terlatih.

Tapi di layar kaca, investigasi dijadikan nama program acara yang sama sekali tidak berbau investigasi, bahkan depth reporting pun sulit, seperti yang terjadi di Investigasi Lativi atau Kasak Kusuk Investigasi SCTV. Kedua program acara tersebut hanya mengangkat kasus (kriminal) dari orang tak dikenal. Padahal dalam jurnalisme, investigasi hanya dilakukan pada orang yang memegang kebijakan publik.

Begitu juga dengan teknik utama investigasi, yakni penyamaran. Dalam melakukan peliputan, seorang jurnalis bisa saja mengaku sebagai seorang pencari kerja di sebuah instansi yang pimpinannya diduga melakukan tindak korupsi. Selain itu, ia juga dimungkinkan untuk meletakkan tape recorder atau kamera tersembunyi untuk memantau aktivitas alamiah dari ‘tersangka’.

Tapi ironisnya, stasiun televisi mengadopsi teknik investigasi ini, lagi-lagi, untuk orang tak dikenal, yang tidak ada urusannya dengan publik. Dalam program acara menjahili orang misalnya. Kita bisa menyaksikan ada liputan dengan kamera tersembunyi yang menguntit seorang pemuda tak dikenal, mulai dari rumahnya, di jalan, hingga balik ke rumahnya lagi. Tapi apa yang hendak disampaikan ke publik? Pemuda itu ternyata hanyalah objek yang hendak diketahui apakah dia selingkuh atau tidak! Dan proses peliputan itu diminta oleh pacarnya sendiri kepada stasiun televisi yang memang menyediakan fasilitas itu untuk masyarakat.

Tapi untunglah pelecehan terhadap konsep jurnalisme investigasi ini sudah dipikirkan oleh KPI dalam pasal Privasi bagian Rekaman tersembunyi (a) tentang pelarangan rekaman tersembunyi kecuali menyangkut kepentingan publik atau mendapat izin dari subjek yang direkam dan tidak merugikan orang lain (kalimat mendapat izin ini cukup menggelikan, karena jika sudah mendapat izin, tentunya itu sudah bukan lagi kamera tersembunyi).

Akan tetapi, meski kegundahan orang banyak tentang perilaku stasiun televisi telah ditangkap oleh KPI, ada banyak pasal karet yang dikemudian hari bisa saja diplintir penguasa dalam upaya pembungkaman pers. Untuk itu kiranya KPI perlu untuk mengundang seluruh elemen jurnalistik, baik ATVSI, IJTI, kampus, maupun masyarakat yang selama ini namanya ‘dicatut’ dalam rating untuk membahas mau diapakan media bukan-komunitas ini. Sebab tanah yang dipijak stasiun televisi, yakni SSU, memiliki konsekuensi tersendiri, dimana seluruh konsentrasi harus ditujukan demi kemaslahatan publik. Dan itu memang tidak selamanya empuk bagi dunia bisnis.

Mei 2004

Kecaman terhadap media televisi yang dianggap memuat teks-teks kebodohan telah lama dikumandangkan banyak orang. Program-program seperti kuis, sinetron, gosip, mistik, kekerasan, dan sebagainya, dilabeli dengan berbagai cap: anti-logika, anti-kecerdasan, atau selera primitif. Dan seperti biasa, tombak-tombak intelektual ini ditangkis dengan tameng yang diproduksi paham positivisme dengan merk ‘selera masyarakat’.

Dari sekian banyak teori tentang hubungan media dan khalayak, kiranya ada tiga yang bisa dikemukakan disini. Pertama, Teori Jarum Hipodermik. Teori ini mengemukakan kekuatan media yang begitu dahsyat hingga bisa memegang kendali pikiran khalayak yang pasif tak berdaya. Kekuatan media yang mempengaruhi khalayak ini beroperasi seperti jarum suntik, tidak kelihatan namun berefek.

Kedua, Teori Agenda Setting. Dengan napas yang nyaris serupa, teori ini mengatakan jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka ia akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Pada teori ini, media tidak menentukan what to think, tetapi what to think about. Teori ini berdiri atas asumsi bahwa media atau pers does not reflect reality, but rether filters and shapes it, much as a caleidoscope filters and shapes it (David H. Heaver, 1981). Dari sekian peristiwa dan kenyataan sosial yang terjadi, media massa memilih dan memilahnya berdasarkan kategori tertentu, dan menyampaikan kepada khalayak – dan khalayak menerima – bahwa peristiwa x adalah penting.

Dan yang ketiga adalah Teori Kegunaan dan Kepuasan (uses and gratification theory). Teori ini secara radikal menandai pergeseran fokus pandangan dari apa yang media lakukan untuk khalayak menjadi apa yang orang lakukan terhadap media. Asumsinya tentu saja karena khalayak itu sangat aktif. Para pendukung teori ini menyatakan bahwa orang secara aktif menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhan tertentu yang dapat dispesifikasikan (Lull, 1998). Dan karenanya terpaan media belum tentu diterima dan ditiru oleh khalayak.

Kiranya teori yang terakhir inilah yang dipakai oleh Ishadi SK – saat berpolemik di harian Kompas (25-9-2003 dan 3/10/2003) – dalam menangkis kecaman garang para pengkritik. Saya setuju saat ia mengatakan kekerapan terpaan sebuah acara apakah itu kriminal, erotis, atau acara populer lain tidak otomatis berpengaruh terhadap perilaku penonton. Seorang anak yang menonton pembunuhan ribuan kali di televisi tidak serta merta menjadi pembunuh ketika dia dewasa (25/9/2003).

Tak heran ketika merespon protes Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Umum Diknas, Suharlan, tentang banyaknya tayangan mistik yang membuat pemikiran kita mundur sekian abad ke belakang (Kompas, 26/8/2003), Ishadi dengan enteng menjawab bahwa itu mengada-ada dan simplistis. Secara teoritis, kajian tentang dampak media massa (televisi) memang tidak bisa dijawab dengan hitam putih.

Namun demikian, ‘kematian’ tentang studi efek media massa harus benar-benar dicermati. ‘Kematian’ itu tidak boleh ditanggapi sebagai pembenaran untuk melakukan program pembodohan dan anti-logika. Sebab ‘kematian’ tersebut bukan hanya berarti khalayak belum tentu terpengaruh oleh terpaan media, melainkan juga belum tentu tidak terpengaruh! Oleh karena itu logika Ishadi tadi tampak sedang menggali kuburannya sendiri.

Konstruksi Realitas

Noeng Muhadjir (2000) mengatakan bahwa saat hendak melakukan penelitian, banyak orang langsung berbicara populasi, teknik sampling, merumuskan masalah, mendesain tata relasi, merancang instrumen instrumen kuantifikasi data, dan seterusnya, tanpa menyadari bahwa dia telah menjadi penganut filsafat ilmu tertentu.

Kebiasaan ini umum terjadi, pun dalam dunia komunikasi/televisi. Saat hendak mengetahui jumlah penonton, pihak peneliti langsung menentukan populasi beserta sampelnya untuk kemudian digeneralisasi sebagai fakta bahwa sekian persen orang menonton program A. Atau seperti dalam iklan, 7 dari 10 perempuan Indonesia menggunakan shampo B. Dalam ilmu komunikasi di Indonesia, pendekatan Objektif-Positivistik-Kuantitatif semacam ini memang masih mendominasi.

Dalam filsafat ilmu, hukum generalisasi dan reduksi yang linear ini sedang mengalami krisis hebat. Sebab ada keyakinan bahwa setiap manusia itu berbeda dan unik. Masyarakat bukanlah terdiri dari satu entitas yang homogen (yang karenanya bisa diukur), tetapi terdiri dari banyak ragam kepribadian yang kompleks. Dan karenanya perilaku aperiodik instabil akan selalu dapat ditemukan pada sistem-sistem yang dalam kacamata statistik sederhana.

Dan kenapa pendekatan kuno ini masih menjadi mainstream dalam ilmu komunikasi, jawabannya bukanlah karena ia begitu diminati dan karenanya tidak ditinggalkan, seperti yang dikatakan oleh agen-agen (asing) pendukungnya. Sebab, mengikuti Deddy Mulyana (2001), itu tak lebih karena para mahasiswa telah diberi ‘kacamata kuda’ begitu masuk perguruan tinggi. Dalam mata kuliah Metode Penelitian Sosial atau Metode Penelitian Komunikasi, mahasiswa langsung dicekoki dengan konsep-konsep berbau positivistik, seperti hipotesis, variabel bebas, variabel terikat, populasi, reliabilitas, validitas, dan sebagainya.

Setelah kita menjernihkan mengapa pendekatan kuantitatif masih saja mendominasi ilmu komunikasi di Indonesia, dan mengetahui betapa teks-teks kultural yang dihasilkan sejumlah program televisi banyak menuai kecaman, maka perdebatan selanjutnya, menurut hemat saya, adalah dasar dari semua ini, yakni apa yang disebut pendekatan behaviorisme radikal, yang juga masih merupakan anak dari Positivisme.

Selama ini cara mengetahui apakah seseorang sedang menonton sebuah program acara adalah melalui alat yang disebut peoplemeter, dimana alat ini dipasang di televisi responden terpilih. Diharapkan setiap anggota rumah tangga yang menonton televisi akan memencet tombol di handset dan memencet lagi seusai menonton.

Penelitian yang dilakukan berdasarkan perilaku permukaan ini sesuai dengan kaidah behaviorisme radikal. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya cara sah secara ilmiah untuk memahami semua hewan, termasuk manusia, adalah dengan mengamati perilaku mereka secara langsung dan seksama. Lebih jauh behaviorisme radikal menolak gagasan bahwa manusia memiliki kesadaran, bahwa terjadi suatu proses mental tersembunyi yang berlangsung pada diri individu diantara datangnya stimulus dan bangkitnya perilaku.

Pendekatan ‘gila’ ini segera mendapat respon dari sejumlah aliran filsafat, seperti interaksionisme simbolik. Para penganutnya memandang bahwa pendekatan behaviorisme radikal tidak memungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan latar alamiah dari apa yang sedang diteliti. Menempatkan manusia dalam lingkungan buatan akan membuat subjek berperilaku tidak alamiah karena tahu sedang diteliti, sebagaimana hewan juga akan berperilaku lain ketika mereka berada dalam lingkungan buatan seperti kebun binatang, apalagi laboratorium (Mulyana, 2001).

Mereka, kata kaum interaksionis simbolik, tidak akan mampu membedakan manusia dengan hewan. Padahal aktivitas tersembunyi (kesadaran) inilah yang justru membedakan perilaku manusia dengan perilaku hewan. Mereka membuang kehendak bebas manusia untuk menyalakan televisi sebagai sekedar mengalihkan perhatian sambil menunggu temannya datang, sekedar membaca runing text yang terus bergerak di layar bawah televisi, atau sekedar tidak terlalu sunyi.

Djati Koesoemo yang dikutip Garin Nugroho (1995) mengatakan, “orang yang menonton televisi belum tentu suka akan tontonan itu. Seringkali mereka menonton sambil ngedumel”. Dan dalam kasus-kasus seperti ini, sebagaimana diungkapkan James Lull (1998), “penggunaan media oleh khalayak tak dapat dianggap benar-benar merupakan respon terhadap kebutuhan biologis atau psikologis. Kalaupun dinyatakan begitu, itu jelas berlebihan”.

Kaum behavioris ini seperti tidak sadar bahwa mereka sedang mengkonstruk pemirsa yang mereka inginkan melalui alat (tool). Mereka bagaimanapun bisa dipandang telah mereduksi perilaku manusia kepada mekanisme yang sama dengan yang ditemukan pada hewan lebih rendah! Dan ini adalah sebuah penghinaan!

Di tengah kekacauan Sistem Sosial-Kultur Indonesia, kita memerlukan suatu keterbukaan untuk melampaui batas-batas metodologis yang disediakan para provider asing itu. Dan keterbukaan itu, seperti kata Agus Nggerwanto (2001), memerlukan seperangkat intuisi yang reflektif agar mampu mengalami lompatan imajinatif untuk melampaui yang partikular menuju pemahaman yang menyeluruh, yakni media massa tidak saja berfungsi untuk melayani selera-budaya, tetapi juga mendidik-cerdaskan selera-budaya!

April 2004