Sosialisme Demokrat

Sosialisme merupakan kata yang sangat melegenda dalam peradaban industrial massal. Ia melegenda dikarenakan serentetan makna yang menaunginya. Sosialisme merupakan pemikiran yang menghasilkan banyak keturunan, mulai dari Marxisme-Komunisme-nya Karl Marx dan Frederick Engels, New Left-nya Herbert Marcuse, Anarkisme-nya Mikhail Bakunin, Sosialisme Religius di Timur tengah,Sosialisme Demokrat di Eropa Barat,Sosialisme Libertarian di Prancis, bahkan termasuk Pancasila-nya Soekarno. Sementara kapitalisme sendiri sebagai sistem ekonomi melahirkan beberapa sistem sosial seperti demokrasi yang pasti liberal dan mungkin juga sosialis demokrat. Bahkan mungkin juga Gelombang Ketiga-nya
Alvin Toffler, walaupun ia mengatakan menentang keduanya, sosialis dan kapitalis. Pemasukkan Gelombang Ketiga dalam struktur kapitalisme tidak akan kita bicarakan disini.
 

Terlihat disini sosialisme demokrat berada di dua sisi. Mungkin ia ingin bersikap arif sehingga bingung untuk menentukan posisi. Ia ingin menjembatani perbedaan mencolok antara sosialisme dan kapitalisme. Pengembangan dari manakah sosialis demokrat itu, sosialisme atau kapitalisme? 

Kapitalisme dan sosialisme adalah hitam dan putih, sangat berseberangan. Orang itu kalau tidak hamil ya hamil. Tidak ada namanya setengah hamil. Yang satu memuja persaingan dan pertumbuhan demi kemakmuran, yang satu memuja keadilan demi kemakmuran kolektif. Di sini saya berusaha belajar untuk sedikit membongkar teori sosialisme demokrat yang berasal dari Eropa – sebuah bangsa yang pernah menghisap kita – sebagai sebuah sistem sosial yang juga berkeinginan membentuk masyarakat baru, secara curiga. 

Dalam masyarakat kapitalis, netral dianggap menyenangkan rezim. Dalam masyarakat imperium, netral dianggap sebagai musuh. Demikian kata Albert Camus dalam Pemberontak. Dan demikian pula jika kita analogikan terhadap sosialis demokrat.Sosialis demokrat merupakan dua kata yang sangat bertentangan. Ia berasal dari pemikiran jalan tengah, namun indikator penyeimbangnya tidak jelas. Inti dari sosialis demokrat adalah menginginkan pemerintah “sedikit” campur tangan dalam pasar supaya kemakmuran dapat dikontrol tidak melemah. Padahal bagaimana pemerintah dapat mengontrol kemakmuran jika pemerintah hanya sedikit campur tangan ke dalam pasar, dan ditambah lagi dengan persetujuan sosialis demokrat terhadap globalisasi? 

Saya melihatnya sebagai pembersihan oleh kapitalis-kapitalis negara maju yang berteknologi tinggi – yang dalam perspektif Alvin Toffler, merupakan negara-negara yang sedang dan telah memasuki gelombang ketiga – yang sedikit berkedok sosialis, dari sisa-sisa keruntuhan komunis – yaitu mereka-mereka yang termarjinalkan dan akibatnya selalu protes dalam gelombang kedua – yang mau tak mau sosialisme ikut terbuang didalamnya. 

Dari sudut pandang “netral” maupun dari sudut pandang sosialisme, sosialis demokrat hanya sedikit berbau sosialisme. Unsur sosialisme didalamnya hanyalah bertugas untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi akibat sebuah konsekuensi atau ekses dari kapitalisme. Ini diakui oleh para tokoh sosialis demokrat dalam buku Shaping Globalisation. 

Terlihat unsur sosialisme dalam sosialis demokrat hanyalah bersifat reaksioner. Sosialis demokrat merupakan bentuk lunak dari marxis – seperti juga -, kalau tidak mau dibilang penyelewengan dari sosialisme. Memang sosialisme tidak mengajarkan bagaimana – kalau bisa disederhanakan – proses mendapatkan masyarakat yang adil-merata, makmur, tanpa kelas dan tanpa negara. 

Namun sedikit banyak tujuan utama itu bukanlah tujuan sosialis demokrat. , ungkap Willy Brandt, tokoh sosialis demokrat. Dari kalimat itu muncul pertanyaan, bagaimana posisi tawar masing-masing pihak dalam perjanjian atau sebuah kesepakatan tersebut (tanpa harus memihak kepada hierarki) jika kekuatan keduanya berat sebelah ? Siapa yang akan menjamin bahwa tidak akan ada penghisapan kebawah ? Dan bagaimana tetesan rejeki dalam teori kapitalisme dapat mengalir deras kebawah jika kedua belah pihak telah merenggang jauh dalam kesenjangan ? Termasuk dalam Uni Sosial Demokrat di Indonesia. Visi dan misi mereka tak ubahnya bahasa-bahasa koran yang sering diucapkan para pejabat, termasuk Soeharto dan antek-anteknya dulu. 

Walaupun secara teoritis negara masih dipegang oleh orang-orang yang akan mengontrol politik dan berusaha memecahkan permasalahan global, tetapi pengontrolan tersebut tidak memiliki orientasi maksimal. Pengontrolan itu tidak memiliki sifat percepatan dalam mencapai tujuan. Terlihat sosialis demokrat hanyalah sebuah sistem minimalis, minimalis sosialis dan minimalis demokrasi. 

Dan pada saat yang bersamaan mereka berusaha membentuk sebuah internasionalisme. Istilah internasionalisme biasanya identik dengan komunisme. Namun dalam komunisme, internasionalisme itu adalah sebuah kesatuan aksi dari para buruh atau pekerja di seluruh dunia. Karena menurut kaum komunis, tanpa internasionalisme, masyarakat tanpa kelas tidak mungkin terjadi. Sementara internasionalisme-nya sosialis demokrat memiliki makna yang lain, yaitu terkesan seperti dukungan penuh terhadap globalisasi. Globalisasi atau neoliberalisme dan masyarakat tanpa negara atau internasionalisme adalah sama sifatnya, namun gerak bentuk sejarah dan karakteristik yang membedakannya. 

Globalisasi jika dilakukan sekarang sama saja memberikan peluang kepada Eropa Barat (sarangnya sosialis demokrat) dan Amerika Utara untuk menghisap negara-negara yang berekonomi lemah. Dalam kasus
Indonesia, bantuan atau utang luar negeri telah menawan kita dalam lingkaran setan.
 

Seluruh sumber daya alam tidak dapat digerakkan tanpa adanya permodalan, dan modal hanya bisa didapat dari utang luar negeri. Terus begitu sampai kita benar-benar tersudut tanpa posisi tawar. Dan tanpa posisi tawar – karena banyak utang – kita harus menyediakan tempat bagi pasar negara-negara kaya. Perputaran uang di negara-negara tersebut, yang diakibatkan pendidikan dan kemakmurannya, membutuhkan wilayah yang lebih luas lagi. Bukankah kantor-kantor yang memiliki modal besar dan berkantor megah di
Indonesia kebanyakan dikepalai oleh orang asing ? Jika pun dikepalai oleh orang
Indonesia, mungkin kantor tersebut hanyalah kantor cabang, dan tentu kurang menentukan, karena pengambil keputusan tertinggi tetap saja ada di kantor pusat, yang berada di luar negeri.
 

Negeri kita yang dihuni oleh banyak sekali manusia (daripada mereka) dan segala sumber daya alamnya, hanya dijadikan objek pasar bagi peredaran barang mereka sendiri. Adi Sasono pernah mengatakan jika orang ingin berdagang dengan modal satu dollar, tentu ia ingin membawa pulang dua dollar atau lebih jika bisa. Sementara kita rakyat kebanyakan hanya bisa melongo melihat investasi-investasi asing dan mobil-mobil impor – yang dimiliki segelintir orang – yang berlalu-lalang, hasil dari kerjasama dengan orang asing itu. Padahal kita tahu, tricle down effect kapitalisme tidak akan mungkin terjadi jika kesenjangan sosio-ekonomi semakin melebar. Tengok saja ungkapan seorang tokoh sosialis demokrat lain, Antonio Guterres dalam buku Shaping Globalisation yang menyebutkan; Tugas kita bersama untuk mewujudkannya di Eropa dan mendukung seluruh proses integrasi semacam itu di seluruh dunia. Dengan penjelasan yang menggebu-gebu ia menganjurkan percepatan globalisasi, yang sedikit banyak didasarkan atas kekuatan Eropa. 

Terlihat ia ingin menginvasi negara lemah melalui kalimat pasar bebas. Jika punya daya beli yang tinggi, tentu kebebasan merupakan merupakan kenikmatan, bebas untuk membeli apa saja, apalagi yang nilai tukarnya sampai empat digit. Tetapi kalau tidak punya daya beli, kebebasan apa yang akan diiming-imingi? Kebebasan memilih peluang atau kesempatan seperti kata Gerhard Schroder? atau kebebasan Pers? 

Bukankah kebebasan membutuhkan pendidikan dan pendidikan tentu memerlukan kemakmuran? Pendidikan dan kemakmuran merupakan umpan balik, saling mempengaruhi, dan model seperti ini disebut oleh Toffler (walaupun dalam makna yang lain) sebagai positive feedback loop. Sementara negara-negara lemah ekonomi itu belum makmur yang berarti belum terdidik. Ujung-ujungnya hanya kebebasan fisik yang mereka kenal, dan itu bisa berupa revolusi fisik seperti penjarahan oleh kaum yang termarjinalkan. 

Artinya apa ? Kondisi lemah seperti
Indonesia membutuhkan pemerintahan yang harus ikut campur dalam pasar, tentu dengan pengawasan ketat dari lembaga atau non lembaga yang telah disepakati. Teori klasik tentang campur tangan pemerintah yang dapat mengganggu pasar – sebagaimana yang dikritik Keynes – merupakan doktrin negara-negara kaya agar pemerintahan di negara-negara miskin atau berkembang tidak mengganggu ekspor atau invasi mereka. Justru disini pemerintah harus masuk sepenuhnya ke dalam pasar untuk membentuk pasar-pasar yang dapat mempekerjakan pengangguran. Retorika orang-orang Eropa tentang sedikit campur tangan pemerintah dalam pasar dan tentang internasionalisme atau globalisasi ditengah ketidakseimbangan kekuatan dunia yang pasti menggusur nasionalisme, ditelan mentah-mentah – walaupun ada sedikit tambal sulam di sana-sini – oleh mahasiswa. Apakah dengan hal-hal tadi sedikit banyak dapat menyelesaikan permasalahan kemakmuran ? Terlihat disini, mahasiswa sosialis demokrat adalah mahasiswa sayap kiri, kiri luar dan LUAR SOSIALISME!
 

Bukankah sebaiknya kita – dengan kesepakatan nasional, seperti kita sepakat untuk menyebut kekuasaan Habibie sebagai pemerintahan transisi – menyerahkan kekuasaan kepada seorang diktator atau komite rakyat yang berisi perwakilan dari seluruh elemen bangsa seperti pelajar, mahasiswa, dosen, profesor, parlemen, pemerintah, tokoh informal, TNI, serikat-serikat pekerja, baik buruhnya ataupun manajerialnya, dan lain-lain. 

Penyaringan isi komite tersebut dilakukan seketat dan sekeras mungkin serta secara terus menerus diliput oleh media
massa secara transparan. Tujuannya tak lain adalah konsolidasi intern oleh dan untuk rakyat sendiri dalam rangka pemberdayaan. Kekuasaannya mungkin dapat dibatasi sekitar 20 tahun, misalnya. Selama waktu tersebut kontrol sosial dilakukan bukan oleh parlemen melainkan oleh universitas-universitas, karena universitas adalah tempat lahirnya ide-ide baru.
 

Sementara posisi pers diupayakan sedemikian rupa untuk hanya berfungsi sebagai informatif, edukatif dan kontrol sosial. Tidak ada unsur hiburan disini. Kalaupun ada hiburan, haruslah dari sudut edukatif, yaitu pendidikan yang menghibur, bukan hiburan yang mendidik, dan bukan seperti para pemain sinetron sekarang yang peran sertanya itu melemahkan daya kerja keras masyarakat dan itu tidak berguna sama sekali untuk nasional. 

Pertumbuhan kelas atas harus di stop dan arus pertumbuhan serta perputaran modal kelas bawah, khususnya di pedesaan harus diperbesar. Sebab jika pertumbuhan kelas atas tidak di stop, percepatan tadi tetap merupakan sebuah ilusi, dikarenakan kecepatan yang telah berbeda. Patut disadari, kelas atas memiliki pendidikan yang tinggi yang memungkinkannya untuk melakukan improvisasi dalam mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Sementara kelas bawah , banyak yang tidak sekolah yang berarti ia tidak memiliki daya – kurang lebih begitulah keadaannya – untuk berbuat sesuatu bagi kemakmuran dirinya. 

Selama waktu itu pula negara harus diproteksi dari unsur asing. Ketakutan akan dikucilkannya negeri ini sebenarnya tidaklah beralasan. Ketakutan mungkin terjadi jika kita memiliki manusia atau pasar dan sumber daya alam yang sedikit. Dan kondisi
Indonesia tidaklah seperti itu. Jumlah penduduk lebih 200 juta merupakan pasar yang besar, yang ditambah dengan sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Permasalahan utama hanya ada di manajerial, dan itulah yang subtansif.
 

Waktu konsolidasi yang lebih kurang 20 tahun itu merupakan waktu dimana semua orang harus bekerja keras. Dan jika selama waktu tersebut percepatan pemberdayaan tidak tercapai, diktator atau komite rakyat tadi harus menyerahkan jabatan dan mengembalikan pendapatannya selama setengah waktu kekuasaannya, mungkin gaji pokok selama 10 tahun. Dan itu harus diatur oleh konstitusi. 

Jika daya beli masyarakat sudah kuat dan merata, termsuk pemerataan pendidikan yang bukan berorientasi massal tetapi spesialisasi, barulah proteksi tadi dibuka dengan penuh keyakinan untuk memasuki era globalisasi. Liberalisasi baru logis untuk diterapkan sebagai konsekuensi demokrasi yang tidak bisa tidak liberal. Dan komite rakyat atau diktator tadi pun harus mengundurkan diri yang ketetapannya diatur dalam konstitusi.Entahlah jika ini memiliki kemiripan dengan sosialisme libertarian di Prancis pada abad 19, yang juga pengembangan dari sosialisme. Secara total kita menceburkan diri ke dalam idealisasi sosialisme untuk kemudian kita menceburkan diri secara total ke dalam demokrasi yang pasti liberal. 

Terkadang semangat pemberontakan yang melandasi setiap nilai baru tidak dapat berhenti begitu saja. Ketika keadaan mapan dalam ketimpangan atau kesenjangan sosial, harus ada yang memulai melakukan pemberontakan. Tapi ini bukan anarkisme. Jika anarkisme mampu mempertanyakan atas otoritas apa kebebasan harus berhenti pada tahap keadilan?, maka konsep yang tengah kita bicarakan ini mampu memberikan pertanyaan balik, atas alasan apa keadilan harus berhenti ketika dihadang kebebasan ? Disini yang menjadi pemicu adalah keadilan untuk kebebasan, yang pada gilirannya kebebasan untuk mencapai keadilan. Artinya jika ia tidak bebas ia akan mati tergila persaingan. Dan itu harus konsekuen. 

Jika jawaban atas sosialis demokrat ini mendekatkan kita kepada anarkisme, sebagaian memang iya dan sebagian tidak. Dalam perspektif marxis, Franz Magnis Suseno menyebutkan anarkis termasuk voluntarisme, yaitu anggapan bahwa revolusi secara hakiki tergantung pada kehendak revolusioner dan bukan dari syarat-syarat ekonomis objektif. Dan tentu konsep ini bukan seperti itu. 

Secara eksplisit tergambar bahwa kondisi ekonomilah yang menjadi penyebab utama pemberontakan untuk mencapai tahap pertama yaitu komite rakyat. Namun selanjutnya kondisi ekonomi tersebut tidaklah menjadi domain dominan, ada domain-domain yang nantinya akan memainkan peran penting, bahkan sama pentingnya dengan kondisi ekonomi, seperti kebudayaan, gender dan mungkin juga ras. 

Penolakan terhadap sosialis demokrat yang membawa spekulasi-spekulasi (dan berkedok sosialis) tidak berarti pula konsep yang tengah dibicarakan ini tidak mengandung spekulasi. Sebagaimana kata Alvin Toffler, tidak ada satu konsep pun yang mampu mencakup seluruh permasalahan umat manusia. Tetapi disini dan sekarang, tercapai atau tidaknya masyarakat tanpa negara bukanlah persoalan yang substansial lagi, karena kita tidak mau terjebak kedalam kedogmatisan yang kaku (walaupun semua yang ada di bumi ini adalah dogma, tapi ada dogma yang tidak kaku). Yang penting negara telah melakukan sesuatu untuk rakyatnya. Sehingga kesepakatan kita untuk menyatukan diri ke dalam negara pada tanggal 17 Agustus 1945 dulu bukanlah kesia-siaan. Negara harus berterima kasih kepada rakyatnya yang tanpa daya harus masuk kedalam komunitas negara-bangasa
Indonesia. Sebab manusia mana yang memiliki daya untuk menentukan kapan dan dimana ia dilahirkan? Dan menurut saya, terima kasih negara harus dapat diwujudkan ke dalam bentuk konkret yaitu dapat memakmurkan rakyatnya yang telah terlalu lama tertindas dalam kebodohan dan kemalasan ini. Yang membuat manusia
Indonesia hanyalah tukang-tukang, hanya ciptaan mati. Bukan pencipta.
 

Januari 2001 (untuk seorang kawan yang kini jadi seniman)

8 thoughts on “Sosialisme Demokrat

  1. Salam Sejahtera..
    Ass Wr Wb..
    Jikalau berbicara tentang Sosialisme Indonesia, saya sangat yakin pada suatu kesimpulan bahwa cita-cita tentang Sosialisme Indonesia sebenarnya memang mendarah daging sampai saat ini. Saya pun menyadari bahwa cita-cita tentang Sosialisme Indonesia memang sebenarnya hidup dan benar-benar mengakar di jiwanya Indonesia. Perkataan Tata-tentrem, Kerta Rahardja gemah Ripah Loh jinawi yang menjadi simbol dari Bangsa Indonesia pun menjadi bukti bahwa Sosialisme Indonesia memanglah tujuan daripada Bangsa Indonesia. Bukan Kapitalisme, juga bukan Feodalisme yakni Sosialisme indonesia, lebih tepatnya Sosialisme ala Indonesia.
    Yang mengherankan tentu mengapa setiap kali kita mendengar kata tentang Sosialisme Indonesia, terbenak tafsiran yang mungkin saja berlainan maksud dengan pengertian Sosialisme ala Indonesia itu dan bahkan disengaja disalahtafsirkan oleh oknum-oknum yang memang gandrung akan kebencian dan perpecahan. Apa namanya kalau bukan seorang pemecah belah jikalau ia sengaja menyalahtafsirkan Sosialisme Indonesia itu tanpa melihat bahwa Sosialisme Indonesia dengan nurani terbuka, yang karena tujuan-tujuan tertentu menyalahtafsirkan Sosialisme Indonesia yang dulu digelorakan di mukanya Indonesia oleh Presiden Pertama RI, Ir Soekarno dan sebagian Tokoh-Tokoh Bangsa Indonesia di masa yang lampau.
    Sosialisme Indonesia atau sering disebut juga Sosialisme Religius menurut E. Ultrech S.H. adalah Sosialisme yang di Indonesiakan atau Indonesia yang disosialiskan. Ya, Sosialisme ala Indonesia itu muncul di dalamnya jiwa seluruh rakyat Indonesia, tumbuh subur didalam kebudayaan, adat-istiadat Indonesia semenjak dahulu kala, meskipun Sosialisme itu tidak seratus persen diterapkan oleh perilaku bangsa Indonesia. Disebut sebagai Sosialisme Religius itu pun merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia yang religius. Jadi salah besar bila Sosialisme Indonesia digambarkan sama dengan Sosialisme di negara-negara lain yakni Sosialisme yang menolak Pluralisme Demokratis. Justru sebaliknya, Sosialisme Indonesia adalah sangat menjunjung Pluralisme Demokratis itu, yakni menjunjung tinggi keberagaman yang ada di bumi Indonesia. Apa sebabnya Sosialisme itu sampai sekarang tidak bisa benar-benar diterapkan seratus persen, meskipun sudah tertanam dalam di sanubari orang per orang rakyat Indonesia. Dahulu kala saat Indonesia belum dikungkung yang namanya sistem kolonialisme dan imperialisme, Indonesia terjebak di dalam sistem Feodalisme. Feodalisme itu lahir karena mental, mental yang terbangun karena adanya pola berfikir yang salah, pola berfikir yang minimnya pengetahuan, pola berfikir yang masih pada berorientasi pada ilusi-ilusi dan ketakutan akan sesuatu dan pola berfikir yang tidak berorientasi pada kesadaran akan persamaan derajat seluruh umat manusia di Indonesia dan di dunia.
    Feodalisme yang kemudian melahirkan sistem Kapitalisme karena adanya proses dialektika makin menambah rintangan menuju cita-cita Sosialisme Indonesia seratus persen, yakni Sosialisme Indonesia yang sejati yang tentu bertambah pula penderitaan rakyat Indonesia. Bertambah suburlah pula mental bangsa Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai di atas, mental yang menerima nasib dan kelemahannya itu, yang menerima adanya “antara atas dan bawah”,sehingga semakin terjebak oleh determinasi pola berfikir tadi. Cita-cita Sosialisme Indonesia pun akhirnya belumlah kita sampai padanya. Dapatlah digambarkan cita-cita Sosialisme Indonesia itu, Sosialisme yang menghendaki kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan diseluruh umat manusia, Sosialisme yang sesuai dengan Pancasila, yang merupakan nilai-nilai luhur asli Bangsa Indonesia bukan gambarannya Sosialisme yang selama ini disalahtafsirkan.
    Mari lanjutkan dan sempurnakan Bangsa ini ke arah Sosialisme Indonesia itu. Sosialisme Indonesia itu anti perpecahan, maka hadang semua usaha-usaha yang kian membahayakan Persatuan Nasional. Indonesia adalah satu, yakni persatuan dari sabang sampai merauke.
    Bangkitkan Mental!

    Bangkitkan Persatuan!
    Bangkitkan Indonesia!
    Merdeka Indonesia!

    Wass..
    Salam Sejahtera..
    Herman Guritno (Kepala D.P.O DPC GmnI Yogyakarta)

  2. sepanjang sejarah pemikiran ekonomi, tiap kebijakan tiap teory tiap hukum yg dikeluarkan pasti sesuai dgn keadaan jaman nya.

    udah ah wa lgi g mood nulis :d
    bos kasih wa referensi ttg keynes lebih lengkap dong:d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s